Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

GKR Hemas: Ada 365 Perda diskriminatif perempuan

GKR Hemas: Ada 365 Perda diskriminatif perempuan

Jogjakarta-KoPi| Ketua Presidium Nasional Kaukus Perempuan Parlemen RI GKR Hemas mengatakan ada sekitar 365 produk kebijakan pemerintah yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu kebijakan diskriminatif terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Menurut GKR Hemas kini Kaukus Perempuan Parlemen tengah menjalin komunikasi dengan Pemda terkait.

"Kita melihat agenda besar ini sarat kepentingan politiknya," jelas GKR Hemas seusai pelantikan KPP DIY di Gedung DPRD DIY pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya pihak KPP pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri membahas Perda diskriminatif di Purwakarta.

Sementara Sekjen KPP RI Irma Suryani juga mengkritisi adanya Perda diskriminatif di daerah Jawa Tengah.

Perda tersebut melarang perempuan keluar malam lebih dari pukul 21.00 WIB. Pelanggaran Perda tersebut sampai tiga kali, maka perempuan tersebut akan dinikahkan.

"Perda ini anak keluar lebih dari jam 9 selama tiga kali ini dikawinkan langsung. Ini tidak bisa seperti itu, kita ada bonus demografi, adanya pernikahan dini bertentangan dengan program pemerintah mengantisipasi bonus demografi," jelas Irma.

Selain itu Irma mengkhawatirkan pernikahan dini kebanyakan merugikan pihak perempuan.

"Sementara perempuan yang jadi korban, alat reproduksinya belum siap, dari segi ekonomi juga belum siap," imbuh Irma.

Mengenai Perda ini, Irma menegaskan pemerintah bertindak tegas mencabut Perda tersebut. "Negara harus hadir dan mencabut itu, di setiap kabupaten dan propinsi mengacu UU besarnya."|Winda Efanur FS|

back to top