Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

GKR Hemas: Ada 365 Perda diskriminatif perempuan

GKR Hemas: Ada 365 Perda diskriminatif perempuan

Jogjakarta-KoPi| Ketua Presidium Nasional Kaukus Perempuan Parlemen RI GKR Hemas mengatakan ada sekitar 365 produk kebijakan pemerintah yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu kebijakan diskriminatif terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Menurut GKR Hemas kini Kaukus Perempuan Parlemen tengah menjalin komunikasi dengan Pemda terkait.

"Kita melihat agenda besar ini sarat kepentingan politiknya," jelas GKR Hemas seusai pelantikan KPP DIY di Gedung DPRD DIY pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya pihak KPP pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri membahas Perda diskriminatif di Purwakarta.

Sementara Sekjen KPP RI Irma Suryani juga mengkritisi adanya Perda diskriminatif di daerah Jawa Tengah.

Perda tersebut melarang perempuan keluar malam lebih dari pukul 21.00 WIB. Pelanggaran Perda tersebut sampai tiga kali, maka perempuan tersebut akan dinikahkan.

"Perda ini anak keluar lebih dari jam 9 selama tiga kali ini dikawinkan langsung. Ini tidak bisa seperti itu, kita ada bonus demografi, adanya pernikahan dini bertentangan dengan program pemerintah mengantisipasi bonus demografi," jelas Irma.

Selain itu Irma mengkhawatirkan pernikahan dini kebanyakan merugikan pihak perempuan.

"Sementara perempuan yang jadi korban, alat reproduksinya belum siap, dari segi ekonomi juga belum siap," imbuh Irma.

Mengenai Perda ini, Irma menegaskan pemerintah bertindak tegas mencabut Perda tersebut. "Negara harus hadir dan mencabut itu, di setiap kabupaten dan propinsi mengacu UU besarnya."|Winda Efanur FS|

back to top