Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

FPDI Yogyakarta tuntut Panwas tindaklanjuti laporan ASN tak netral

FPDI Yogyakarta tuntut Panwas tindaklanjuti laporan ASN tak netral

Jogja-KoPi|Forum Pengawal Demokrasi Indonesia (FPDI) menggelar aksi terkait Aparatur Sipil Negara yang tidak netral saat Pilkada 2017 di kantor Panwas kota dan Balai kota. Aksi ini untuk melihat tindak lanjut dari Panwas dan Inspektorat terkait laporan pada ke empat ASN dan dua tenaga bantuan (Taban) yang dinilai tidak netral pada pilkada.

 FPDI sendiri sudah memasukkan laporan tersebut ke Panwas kota dan Inspektorat dua pekan lalu dengan beberapa bukti.Keempat ASN tersebut bernama Egi Sugiharto, Sigit Aji, Eko Budi Baskor dan Dwi Subhan. Sementara untuk kedua Taban bernama Riyan dan Hanang.

"Ke empat PNS tersebut memiliki hubungan dengan pasangan calon nomor urut 2 dan itu bisa dilihat dari share yang mereka bagikan lewat WhatsApp," kata Chaniago Esida saat mengisi orasi di depan Kantor Panwas Kota, Senin (6/3/17).

FPDI bergerak berdasarkan peraturan mengenai netralitas PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Serta prinsip ASN yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 juga Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menanggapi aksi tersebut, Panwas Kota mengeluarkan rekomendasi setelah melakukan beberapa kajian terhadap keempat ASN dan kedua Taban. Berdasarkan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Iwan Ferdian dari Panwas mengumumkan bahwa keempat PNS tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun Panwas menemukan adanya kemungkinan Ke empat ASN melakukan pelanggaran kode etik dan kedisiplinan PNS.

"Terkait dengan tindakan keempat ASN, Keempat ASN tersebut diduga melanggar kode etik ASN dan disiplin PNS yang tercantum pasal 5 huruf UU nomor 5 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ,"kata Iwan.

Iwan juga menjelaskan terkait ketidaknetralan dan kedisiplinan AKAN ini akan dibawa ke PJ wali kota. Namun lewat beberapa tembusan dari beberapa Instansi.

"Dengan dugaan tersebut diharapkan agar dapat diteruskan ke pihak instansi yang berwenang sesuai dengan UU yang berlaku. Tembusan Instansi tersebut adalah Gubernur, Inspektorat,Badan kepegawaian,Komisi ASN , Ombudsman RI, Bawaslu RI dan Bawaslu DIY,"jelas Iwan.

Sementara itu, Wahyu Hidayat Kepala Inspektorat memaparkan pihaknya belum dapat memberikan hasil. Wahyu menjelaskan bahwa prosedur untuk pembuktiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga sampai waktu dua minggu pihaknya belum bisa memberikan laporan penyelidikan.

Meski terhalang dengan prosedu, Wahyu menegaskan pihaknya akan menyelesaikan penyelidikan ini secepatnya. Dengan masuknya rekomendasi dari Panwas, Wahyu menjelaskan pihaknya akan memanggil ke empat ASN dan Kedua Taban secepatnya.

"Panjang dan pendeknya waktu penyelidikian berdasarkan setiap pelanggaran yang dilakukan dan itu semua terkait dengan waktu auditor, insyallah , waktunya tidak panjang,"pungkas Wahyu.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top