Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

FPDI Yogyakarta tuntut Panwas tindaklanjuti laporan ASN tak netral

FPDI Yogyakarta tuntut Panwas tindaklanjuti laporan ASN tak netral

Jogja-KoPi|Forum Pengawal Demokrasi Indonesia (FPDI) menggelar aksi terkait Aparatur Sipil Negara yang tidak netral saat Pilkada 2017 di kantor Panwas kota dan Balai kota. Aksi ini untuk melihat tindak lanjut dari Panwas dan Inspektorat terkait laporan pada ke empat ASN dan dua tenaga bantuan (Taban) yang dinilai tidak netral pada pilkada.

 FPDI sendiri sudah memasukkan laporan tersebut ke Panwas kota dan Inspektorat dua pekan lalu dengan beberapa bukti.Keempat ASN tersebut bernama Egi Sugiharto, Sigit Aji, Eko Budi Baskor dan Dwi Subhan. Sementara untuk kedua Taban bernama Riyan dan Hanang.

"Ke empat PNS tersebut memiliki hubungan dengan pasangan calon nomor urut 2 dan itu bisa dilihat dari share yang mereka bagikan lewat WhatsApp," kata Chaniago Esida saat mengisi orasi di depan Kantor Panwas Kota, Senin (6/3/17).

FPDI bergerak berdasarkan peraturan mengenai netralitas PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Serta prinsip ASN yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 juga Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menanggapi aksi tersebut, Panwas Kota mengeluarkan rekomendasi setelah melakukan beberapa kajian terhadap keempat ASN dan kedua Taban. Berdasarkan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Iwan Ferdian dari Panwas mengumumkan bahwa keempat PNS tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun Panwas menemukan adanya kemungkinan Ke empat ASN melakukan pelanggaran kode etik dan kedisiplinan PNS.

"Terkait dengan tindakan keempat ASN, Keempat ASN tersebut diduga melanggar kode etik ASN dan disiplin PNS yang tercantum pasal 5 huruf UU nomor 5 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ,"kata Iwan.

Iwan juga menjelaskan terkait ketidaknetralan dan kedisiplinan AKAN ini akan dibawa ke PJ wali kota. Namun lewat beberapa tembusan dari beberapa Instansi.

"Dengan dugaan tersebut diharapkan agar dapat diteruskan ke pihak instansi yang berwenang sesuai dengan UU yang berlaku. Tembusan Instansi tersebut adalah Gubernur, Inspektorat,Badan kepegawaian,Komisi ASN , Ombudsman RI, Bawaslu RI dan Bawaslu DIY,"jelas Iwan.

Sementara itu, Wahyu Hidayat Kepala Inspektorat memaparkan pihaknya belum dapat memberikan hasil. Wahyu menjelaskan bahwa prosedur untuk pembuktiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga sampai waktu dua minggu pihaknya belum bisa memberikan laporan penyelidikan.

Meski terhalang dengan prosedu, Wahyu menegaskan pihaknya akan menyelesaikan penyelidikan ini secepatnya. Dengan masuknya rekomendasi dari Panwas, Wahyu menjelaskan pihaknya akan memanggil ke empat ASN dan Kedua Taban secepatnya.

"Panjang dan pendeknya waktu penyelidikian berdasarkan setiap pelanggaran yang dilakukan dan itu semua terkait dengan waktu auditor, insyallah , waktunya tidak panjang,"pungkas Wahyu.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top