Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

FPDI Yogyakarta tuntut Panwas tindaklanjuti laporan ASN tak netral

FPDI Yogyakarta tuntut Panwas tindaklanjuti laporan ASN tak netral

Jogja-KoPi|Forum Pengawal Demokrasi Indonesia (FPDI) menggelar aksi terkait Aparatur Sipil Negara yang tidak netral saat Pilkada 2017 di kantor Panwas kota dan Balai kota. Aksi ini untuk melihat tindak lanjut dari Panwas dan Inspektorat terkait laporan pada ke empat ASN dan dua tenaga bantuan (Taban) yang dinilai tidak netral pada pilkada.

 FPDI sendiri sudah memasukkan laporan tersebut ke Panwas kota dan Inspektorat dua pekan lalu dengan beberapa bukti.Keempat ASN tersebut bernama Egi Sugiharto, Sigit Aji, Eko Budi Baskor dan Dwi Subhan. Sementara untuk kedua Taban bernama Riyan dan Hanang.

"Ke empat PNS tersebut memiliki hubungan dengan pasangan calon nomor urut 2 dan itu bisa dilihat dari share yang mereka bagikan lewat WhatsApp," kata Chaniago Esida saat mengisi orasi di depan Kantor Panwas Kota, Senin (6/3/17).

FPDI bergerak berdasarkan peraturan mengenai netralitas PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Serta prinsip ASN yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 juga Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menanggapi aksi tersebut, Panwas Kota mengeluarkan rekomendasi setelah melakukan beberapa kajian terhadap keempat ASN dan kedua Taban. Berdasarkan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Iwan Ferdian dari Panwas mengumumkan bahwa keempat PNS tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun Panwas menemukan adanya kemungkinan Ke empat ASN melakukan pelanggaran kode etik dan kedisiplinan PNS.

"Terkait dengan tindakan keempat ASN, Keempat ASN tersebut diduga melanggar kode etik ASN dan disiplin PNS yang tercantum pasal 5 huruf UU nomor 5 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ,"kata Iwan.

Iwan juga menjelaskan terkait ketidaknetralan dan kedisiplinan AKAN ini akan dibawa ke PJ wali kota. Namun lewat beberapa tembusan dari beberapa Instansi.

"Dengan dugaan tersebut diharapkan agar dapat diteruskan ke pihak instansi yang berwenang sesuai dengan UU yang berlaku. Tembusan Instansi tersebut adalah Gubernur, Inspektorat,Badan kepegawaian,Komisi ASN , Ombudsman RI, Bawaslu RI dan Bawaslu DIY,"jelas Iwan.

Sementara itu, Wahyu Hidayat Kepala Inspektorat memaparkan pihaknya belum dapat memberikan hasil. Wahyu menjelaskan bahwa prosedur untuk pembuktiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga sampai waktu dua minggu pihaknya belum bisa memberikan laporan penyelidikan.

Meski terhalang dengan prosedu, Wahyu menegaskan pihaknya akan menyelesaikan penyelidikan ini secepatnya. Dengan masuknya rekomendasi dari Panwas, Wahyu menjelaskan pihaknya akan memanggil ke empat ASN dan Kedua Taban secepatnya.

"Panjang dan pendeknya waktu penyelidikian berdasarkan setiap pelanggaran yang dilakukan dan itu semua terkait dengan waktu auditor, insyallah , waktunya tidak panjang,"pungkas Wahyu.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top