Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Enam pemikiran RUU Kebudayaan di seminar KBM UGM

Enam pemikiran RUU Kebudayaan di seminar KBM UGM

Pengantar

RUU Kebudayaan tengah digodok dan menjadi wacana publik. Isu ini menarik karena menyangkut peran negara secara politis mengelola kebudayaan masyarakat bangsanya. Peran negara dalam kebudayaan dalam kurun masa 'Reformasi' terasa tidak tampak (untuk menyebut tidak berperan aktif) karena eforia demokrasi yang justru menyamarkan peran negara dan masyarakat. Demokrasi yang dipahami sebagai 'kebebasan' menjadi tanpa batas dan nir-saringan, berakibat semakin tidak terkontrolnya kebudayaan  'asing' yang berkembang dalam masyarakat bangsa.

Persinggungan atau pergaulan masyarakat dengan kebudayaan global yang liar, semakin lama semakin menggerus kebudayaan lokal dalam bingkai ke-Nusantaraan yang plural. Kebudayaan Nusantara yang semestinya melahirkan acauan nilai-nilai dan moral melemah dan tergantikan dengan nilai-nilai pragamatisme global. Namun, sebaliknya,  kita juga pernah dalam sebuah masa, dimana rezim memasung kebudayaan kita hingga tidak berkembang karena kekuasaan tirani. Kebudayaan menjadi tidak berkembang karena politik pembangunan yang di-imani sebagai stratergi stabilitas politik dan satu-satunya jalan kontrol.

Dalam dua fenomena sejarah politik itu, kita kemudian juga menangkap banyak kekuatiran hilangnya nilai-nilai tradisional yang masih relevan untuk mengembangkan kebudayaan dan lahirnya bentuk kebudayaan baru yang tidak memiliki akar nilai murni dari kenusantaraan kita.

Kebudayaan adalah dasar dari peradaban bangsa. Sebuah bangsa  memiliki nilai dan menjadi beradab ketika masyarakatnya memiliki kreatfitas, pengetahuan yang memadai untuk terus berkembang secara konsisten dan melahirkan banyak nilai dalam tatanan sosial dan budayanya. Nilai-nilai itu lantas memberikan pengayaan terhadap varibel-varibel kebudayaan seperi tata kelola politik, ekonomi, seni , teknologi dan sebagainya. Dari kanal ini pula kemudian akan menempatkan bangsa dalam posisi yang wibawa dalam kontestasi politik internasional.

Namun, regulasi merupakan persolan politik yang memeiliki kompleksitas aspek. Ia membutuhkan kajian yang lengkap dan detai agar sebuah regulasi atau kebijakan dapat menjadi acuan yang tepat, adil dan bermanfaat bagi rakyat.
Pada titik pandang ini, KoranOpini.com mencoba berperan aktif menjadi salah satu media yang meneruskan gagasan-gagasan masyarakat, baik kalangan akademisi maupun pemikir kebudayan di Indonesia, agar RUU kebudayaan yang tengah digodok dapat menemukan formula yang pas sebagai Undang-Undang.

Dalam rubrik Antitesis ini, KoranOpini.com meliput Seminar "Tata Kelola Kebudayaan sebagai Stratergi Kebudayaan ?" yang diselenggarakan oleh Program Studi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada (KBM SPs. UGM) bekerjasama dengan Yayasan Umar Kayam  (YUK), Yayasan Biennale Jogja, Koalisi Seni Jakarta dan Yayasan Desantara, 9 Oktober 2014.

Ada enam pembicara dalam seminar tersebut. Bambang Sunaryo, MSi (Fisipol UGM), Dadang Juliantara (Seknas Jokowi-JK), Dr. Hilmar Farid (Institut Sejarah Sosial Indonesia, Jakarta), Enin Supriyanto (kurator, Jakarta), Hanidawan (aktvis teater, Solo) dan M. Nurkhoiron (yayasan Desantara, Jakarta).

Pembaca yang budiman dapat membaca dan mengunduh hasil pemikiran mereka melaui file Pdfnya di bawah ini. Semoga bermanfaat. (baca juga: Memberi Suara pada RUU Kebudayaan)

Redaksi


back to top