Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Enam pemikiran RUU Kebudayaan di seminar KBM UGM

Enam pemikiran RUU Kebudayaan di seminar KBM UGM

Pengantar

RUU Kebudayaan tengah digodok dan menjadi wacana publik. Isu ini menarik karena menyangkut peran negara secara politis mengelola kebudayaan masyarakat bangsanya. Peran negara dalam kebudayaan dalam kurun masa 'Reformasi' terasa tidak tampak (untuk menyebut tidak berperan aktif) karena eforia demokrasi yang justru menyamarkan peran negara dan masyarakat. Demokrasi yang dipahami sebagai 'kebebasan' menjadi tanpa batas dan nir-saringan, berakibat semakin tidak terkontrolnya kebudayaan  'asing' yang berkembang dalam masyarakat bangsa.

Persinggungan atau pergaulan masyarakat dengan kebudayaan global yang liar, semakin lama semakin menggerus kebudayaan lokal dalam bingkai ke-Nusantaraan yang plural. Kebudayaan Nusantara yang semestinya melahirkan acauan nilai-nilai dan moral melemah dan tergantikan dengan nilai-nilai pragamatisme global. Namun, sebaliknya,  kita juga pernah dalam sebuah masa, dimana rezim memasung kebudayaan kita hingga tidak berkembang karena kekuasaan tirani. Kebudayaan menjadi tidak berkembang karena politik pembangunan yang di-imani sebagai stratergi stabilitas politik dan satu-satunya jalan kontrol.

Dalam dua fenomena sejarah politik itu, kita kemudian juga menangkap banyak kekuatiran hilangnya nilai-nilai tradisional yang masih relevan untuk mengembangkan kebudayaan dan lahirnya bentuk kebudayaan baru yang tidak memiliki akar nilai murni dari kenusantaraan kita.

Kebudayaan adalah dasar dari peradaban bangsa. Sebuah bangsa  memiliki nilai dan menjadi beradab ketika masyarakatnya memiliki kreatfitas, pengetahuan yang memadai untuk terus berkembang secara konsisten dan melahirkan banyak nilai dalam tatanan sosial dan budayanya. Nilai-nilai itu lantas memberikan pengayaan terhadap varibel-varibel kebudayaan seperi tata kelola politik, ekonomi, seni , teknologi dan sebagainya. Dari kanal ini pula kemudian akan menempatkan bangsa dalam posisi yang wibawa dalam kontestasi politik internasional.

Namun, regulasi merupakan persolan politik yang memeiliki kompleksitas aspek. Ia membutuhkan kajian yang lengkap dan detai agar sebuah regulasi atau kebijakan dapat menjadi acuan yang tepat, adil dan bermanfaat bagi rakyat.
Pada titik pandang ini, KoranOpini.com mencoba berperan aktif menjadi salah satu media yang meneruskan gagasan-gagasan masyarakat, baik kalangan akademisi maupun pemikir kebudayan di Indonesia, agar RUU kebudayaan yang tengah digodok dapat menemukan formula yang pas sebagai Undang-Undang.

Dalam rubrik Antitesis ini, KoranOpini.com meliput Seminar "Tata Kelola Kebudayaan sebagai Stratergi Kebudayaan ?" yang diselenggarakan oleh Program Studi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada (KBM SPs. UGM) bekerjasama dengan Yayasan Umar Kayam  (YUK), Yayasan Biennale Jogja, Koalisi Seni Jakarta dan Yayasan Desantara, 9 Oktober 2014.

Ada enam pembicara dalam seminar tersebut. Bambang Sunaryo, MSi (Fisipol UGM), Dadang Juliantara (Seknas Jokowi-JK), Dr. Hilmar Farid (Institut Sejarah Sosial Indonesia, Jakarta), Enin Supriyanto (kurator, Jakarta), Hanidawan (aktvis teater, Solo) dan M. Nurkhoiron (yayasan Desantara, Jakarta).

Pembaca yang budiman dapat membaca dan mengunduh hasil pemikiran mereka melaui file Pdfnya di bawah ini. Semoga bermanfaat. (baca juga: Memberi Suara pada RUU Kebudayaan)

Redaksi


back to top