Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

DPR RI perlu mendalami fungsi hutan untuk perubahan UU Kehutanan

DPR RI perlu mendalami fungsi hutan untuk perubahan UU Kehutanan

Jogja-KoPi| DPR RI perlu mendalami fungsi hutan sebelum melakukan perubahan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Perubahan UU tersebut memerlukan kajian yang lebih dalam tentang fungsi hutan, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga jauh dari eksplorasi.

"Kalau mau membuat UU harus tahu fungsi hutan. Kalau sudah tahu tidak masalah mau diatur parsial atau keseluruhan, yang penting bongkar dulu", kata Prof. Sofyan P Warsito, Dosen Kehutanan UGM, saat Seminar Nasional Urgensi Perubahan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, Rabu (12/4).

Fungsi hutan dalam UU 41/199 yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Padahal menurut Prof. Sofyan ketiga fungsi tersebut ada dalam hutan.

"Pemerintah salah membagi fungsi-fungsi hutan. Sebetulnya ketiga fungsi itu ada, tinggal pengaturannya. Terpenting fungsi ekosistemnya", tambahnya.

Fungsi produksi ada pada hutan yang mampu berproduksi setiap tahun. "Tapi jika tidak berproduksi tidak apa-apa, yang penting fungsi ekosistemnya", jelasnya.

Namun, fungsi tersebut justru tidak terlihat dalam UU 41/1999. Pengaturan hutan masih didasarkan pada provinsi, padahal Belanda sudah mencontohkan pengaturan hutan berdasarkan ekosistem.

"Pengaturan hutan seharusnya berdasarkan ekosistem bukan provinsi. Ini sudah dilakukan sejak zaman Belanda, contohnya pengaturan hutan di Cepu, Blora, Bojonegoro. Ditata menurut ekosistem, tinggi untuk perhutanan sedangkan rendah untuk pemukiman, dikarenkan mereka sudah tahu pentingnya hutan", jelas Prof. Sofyan.

Untuk itu DPR RI perlu mendalami pengetahuan hutan khususnya fungsi hutan sebelum membuat UU, sehingga hutan jauh dari eksplorasi dan tidak menjauhkan masyarakat dari cita-cita kesejarahan NKRI.

back to top