Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

DPD Hami Bersatu DIY mendukung hukuman kebiri

DPD Hami Bersatu DIY mendukung hukuman kebiri

Jogja-KoPi| Dewan Perwakilan Daerah Himpunan Advokasi Muda Indonesia ( DPD HAMI ) Bersatu Daerah Istimewa Yogjakarta dengan tegas mendukung pemerintah dalam penerbitan Perppu Hukum Kebiri agar segera disahkan menjadi Undang Undang.

Ketua DPD HAMI Bersatu Yogjakarta, Adv.KRMT. H Agung Budiharta, SH. M Hum mengatakan hal ini sebagai suatu tindak kejahatan luar biasa.

"Kami mendukung para penegak hukum untuk menghukum berat pelaku kejahatan seksual pada anak." Katanya dalam konferensi pers di Cangkir Cafe Yogyakarta, Kamis (23/6).

Agung juga menyatakan sangat menghormati sikap dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai bentuk sumpah etika dan profesionalisme mereka yang menolak sebagai eksekutor kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak.

Namun HAMI berpendapat bahwa solusinya bisa dilakukan oleh pihak kejaksaan ataupun pihak kepolisian . Dengan sebuah catatan pelaksanaan eksekusi kebiri dilakukan dengan metode dan pelatihan yang profesional, dan dilindungi oleh undang undang.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi, Adv. Mustofa, SH memaparkan kronologi kontroversi perppu tentang hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Penerbitan perppu tersebut dinilai sebagai solusi guna meredam kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak. Perppu tersebut mengatur pidana pemberatan, pidana tambahan, dantindakan lain bagi pelaku seperti pengumuman nama pelaku di media masa, dan kebiri kimia.

Menurut Mustofa mengingat begitu maraknya kejahatan seksual pada anak , maka DPD HAMI Bersatu DIY dalam beberapa bulan ini mengkaji secara intens, menilai, dan memutuskan bahwasanya kejahatan seksual pada anak merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa karena dapat menghancurkan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

DPP HAMI Bersatu DIY ingi selalu konsisten untuk membela hak hak dan kepentingan rakyat yang tertindas oleh kesewenang wenangan, terutama membela korban kejahatan seksual pada anak.

"DPD HAMI Bersatu Yogya mengharamkan untuk membela atau menerima advokasi kasus kejahatan seksual terutama pelaku kejahatan itu. Tapi justru kami akan membela korban pelaku kejahatan seksual pada anak, sebagai bentuk tanggung jawab dari komitmen kami tersebut." Tegas Mustofa.

Agung Budiharta juga mengharapkan agar pernyataan sikap dan dukungan DPD HAMI Bersatu Yogjakarta untuk mendukung Perppu Hukuman Kebiri agar segera ditindak lanjuti menjadi undang undang.

"Untuk itu kami kami menyampaikannya juga kepada presiden sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai Lembaga legislatif, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga YUdikatif, " terang Agung.

back to top