Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Dosen HTI akan ditindak tegas

Dosen HTI akan ditindak tegas
Sleman-KoPi|Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi,Muhammad Nasir akan menyiapkan langkah tegas dalam menindak dosen dan pegawai perguruan tinggi (PT)yang bergabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia. 
Berdasarkan temuannya dan pelaporan yang diterima Menristek Dikti,masih banyak dosen dan pegawai tergabung dalam HTI di PTN dan PTS Indonesia. Seperti UGM , terpantau delapan dosen di delapan fakultas UGM merupakan anggota HTI. 
 
Menyikapi hal ini, Nasir berencana mengumpulkan Rektor seluruh indonesia terkait koordinasi antara kampus dengan pegawainya yang tergabung dengan HTI dalam waktu dekat.
 
"Kedepan saya akan kumpulkan rektor seluruh indonesia tanggal 26 Juli nanti,"ujarnya saat dijumpai wartawan di UGM,Sabtu (22/7).
 
Nasir menegaskan bahwa semua dosen dan pegawai  perguruan tinggi seharusnya mengikuti PP no 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Dikatakan pada PP tersebut,diharapkan agar semua dosen dan pegawai PT mengikuti aturan pancasila dan UUD 1945.
 
 
Nasir pun menuturkan berdasarkan Perpu keluaran presiden dan kemenkumham,dosen PNS tidak diperbolehkan mengikuti kegiataan dan tergabung dengan organisasi terlarang seperti HTI. 
 
Ia pun menawarkan dua opsi kepada dosen dan pegawai HTI yaitu untuk tetap mempertahankan statusnya sebagai PNS atau mempertahankan statusnya sebagai HTI namun melepaskan pekerjaannya sebagai PNS.
 
"Sesuai dengan perpu yang dikeluarkan presiden sekaligus dari kemenkumham, dosen dan pegawai yang  terlibat HTI akan diberi dua pilihan.
 
Pertama,Silahkan keluar dari hti dan tergabung dengan PNS,atau Silahkan keluar dari pns jika ingin tetap tergabung dengan HTI,kenapa kita tegas?karena mereka (PNS) adalah bagian dari warga negara,"ucapnya.
 
Nasir juga mengatakan nantinya dosen dan pegawai PNS begitu keluar dari HTI selanjutnya diawasi Rektor agar tidak kembali ke aktivitasnya sebelumnya sebagai HTI. 
 
Dosen dan pegawai pada Perguruan tinggi swasta (PTS) juga nantinya akan diperlakukan hal yang sama seperti perguruan tinggi negeri. Natsir pun berharap kedepan agar semua pegawai dan dosen PT indonesia benar-benar bersih dari HTI.
 
"Swasta juga akan diperlakukan hal yang sama (dibawah koordinator kopertis)namun dengan model yang berbeda mungkin regulasinya apakah prodi dan institusinya loyal kepada ideologi negara atau tidak,"imbuhnya.
 
Sementara itu,Rektor UGM ,Panut Mulyo belum mengetahui daftar kedelapan dosen UGM yang tergabung dengan HTI. Namun demikian ia bersikukuh UGM akan mengikuti aturan dan regulasi pemerintah pada larangan HTI.
 
"Kita akan ikuti nanti dari kemenristekdikti yaitu dua aturan kepegawaian, artinya akan ada tindak tegas jika ketahuan  ada PNS berdakwah menjurus ke penggantian ideologi,"jelas.
 
Panut menerangkan sampai saat ini UGM sendiri belum membuat kebijakan pada larangan PNS bergabung ke HTI. Meski demikian, UGM saat ini sedang menerapkan langkah pencegahan dan pelarangan semua kegiatan keagamaan yang mengarah ke penggantian ideologi ,bukan pergerakan HTI.
 
Menteri politik hukum dan keamanan(Polhukam) Wiranto menyatakan  beberapa waktu lalu bahwa Hizbut tahrir Indonesia (HTI) ini sebagai lembaga dakwah dan ormas yang terlarang di Indonesia. 
 
 
Menurutnya HTI ini sudah menyampaikan isi dakwah yang terlalu menyimpang dari ideologi pancasila dan bahkan terkesan berusaha menggantikan ideologi pancasila.| Syidiq Syaiful.Ardli
 
back to top