Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Dodi Ambardi: Asing diuntungkan oleh produk UU DPR sejak 1998

Dodi Ambardi: Asing diuntungkan oleh produk UU DPR sejak 1998

KoPi- RUU Pilkada yang tengah digodok di DPR saat ini dan direncanakan disahkan bulan September 2014, meletupkan keresahan sebagian masyarakat pro demokrasi. 

Koalisi Merah Putih yang berisi partai pengusung Prabowo-Hatta dianggap melakukan langkah mundur dan tidak konsisten terhadap penegakkan demokrasi di Indonesia hanya untuk kepentingan kekuasaan semata.

Dodi Ambardi,Ph.D, pengamat politik asal Jogja lulusan Universitas Ohio Amerika Serikat, melihat bahwa keinginan politisi Koalisi Merah Putih sebagai keserakahan kaum elit politik karena menutup akses politik rakyat secara langsung.

Berikut adalah wawancara Reporter KoranOpini.com Ranang Aji SP dengan Dodi Ambardi  yang saat ini adalah Direktur Eksekutif LSI (Lembaga Survey Indonesia) tentang Demokrasi dan Pilkada.

Tanya:  RUU Pilkada sepertinya dipaksakan oleh koalisi merah putih, menurut anda?

Betul, revisi UU Pilkada itu terasa dipaksakan. Itu terlihat dari momentum revisi yang dilakukan oleh DPR yang sebetulnya mau pergi. Secara etis, mereka seharusnya tak membikin keputusan strategis karena sudah tinggal beberapa bulan tugasnya -- sebagaimana presiden. Ke dua, partai-partai pendukung ide revisi sebelumnya adalah penyokong pilkada langsung.

Tanya: Ada pendapat bahwa piranti demokrasi  di Indonesia belum cocok dengan model pilihan langsung karena masyarakat belum sepenuhnya rasional. apa pendapat anda?

Ah, itu retorika lama. Saat pemilu dan kampanye, mereka bilang pemilih sudah cerdas. Kini, mereka bilang pemilih tidak rasional. Kok pendapatnya berlawanan?

Tanya: Ada pendapat juga bahwa demokrasi kita saat ini lebih menguntungkan negara asing, mereka memberikan bukti tentang pelbagai undang-undang yang membuat bangsa kita tak berdaya, seperti soal pengelolaan tambang, pendidikan, perdagangan dan kesehatan, misalnya. Menurut anda apakah Koalisi Merah Putih beranjak dari isu itu juga sebagai motifnya?

Peluang asing masuk ke Indonesia itu terbuka sejak krisis 1998. Dan yang memfasilitasi masukknya asing itu juga partai-partai di DPR yang membikin UU. Dan partai-partai yang sama juga ada di Koalisi Merah Putih. Lagi, retorika mereka sering bertolak belakang isinya, dan juga dengan kerja legislatifnya.

Tanya: Apa alasan yang paling masuk akal yang bisa anda jelaskan bahwa pemilihan langsung (pilkda) ini adalah model yang bisa diterima akal sehat dan nurani?

Alasan pokoknya, itu alat yang paling sederhana untuk memberi peluang rakyat terlibat di dunia politik. Setelah pilkada, politik jadi urusan elitis. Lalu, alat yang sederhana itu hendak diambil juga oleh elit? Itu artinya serakah.

Tanya: Alat apa lagi sih yang mampu memberikan pengawalan demokrasi kita berjalan seperti yang rakyat inginkan?

Media massa yang netral dan berintegritas. Kelompok sipil yg beretika.






back to top