Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Dodi Ambardi: Asing diuntungkan oleh produk UU DPR sejak 1998

Dodi Ambardi: Asing diuntungkan oleh produk UU DPR sejak 1998

KoPi- RUU Pilkada yang tengah digodok di DPR saat ini dan direncanakan disahkan bulan September 2014, meletupkan keresahan sebagian masyarakat pro demokrasi. 

Koalisi Merah Putih yang berisi partai pengusung Prabowo-Hatta dianggap melakukan langkah mundur dan tidak konsisten terhadap penegakkan demokrasi di Indonesia hanya untuk kepentingan kekuasaan semata.

Dodi Ambardi,Ph.D, pengamat politik asal Jogja lulusan Universitas Ohio Amerika Serikat, melihat bahwa keinginan politisi Koalisi Merah Putih sebagai keserakahan kaum elit politik karena menutup akses politik rakyat secara langsung.

Berikut adalah wawancara Reporter KoranOpini.com Ranang Aji SP dengan Dodi Ambardi  yang saat ini adalah Direktur Eksekutif LSI (Lembaga Survey Indonesia) tentang Demokrasi dan Pilkada.

Tanya:  RUU Pilkada sepertinya dipaksakan oleh koalisi merah putih, menurut anda?

Betul, revisi UU Pilkada itu terasa dipaksakan. Itu terlihat dari momentum revisi yang dilakukan oleh DPR yang sebetulnya mau pergi. Secara etis, mereka seharusnya tak membikin keputusan strategis karena sudah tinggal beberapa bulan tugasnya -- sebagaimana presiden. Ke dua, partai-partai pendukung ide revisi sebelumnya adalah penyokong pilkada langsung.

Tanya: Ada pendapat bahwa piranti demokrasi  di Indonesia belum cocok dengan model pilihan langsung karena masyarakat belum sepenuhnya rasional. apa pendapat anda?

Ah, itu retorika lama. Saat pemilu dan kampanye, mereka bilang pemilih sudah cerdas. Kini, mereka bilang pemilih tidak rasional. Kok pendapatnya berlawanan?

Tanya: Ada pendapat juga bahwa demokrasi kita saat ini lebih menguntungkan negara asing, mereka memberikan bukti tentang pelbagai undang-undang yang membuat bangsa kita tak berdaya, seperti soal pengelolaan tambang, pendidikan, perdagangan dan kesehatan, misalnya. Menurut anda apakah Koalisi Merah Putih beranjak dari isu itu juga sebagai motifnya?

Peluang asing masuk ke Indonesia itu terbuka sejak krisis 1998. Dan yang memfasilitasi masukknya asing itu juga partai-partai di DPR yang membikin UU. Dan partai-partai yang sama juga ada di Koalisi Merah Putih. Lagi, retorika mereka sering bertolak belakang isinya, dan juga dengan kerja legislatifnya.

Tanya: Apa alasan yang paling masuk akal yang bisa anda jelaskan bahwa pemilihan langsung (pilkda) ini adalah model yang bisa diterima akal sehat dan nurani?

Alasan pokoknya, itu alat yang paling sederhana untuk memberi peluang rakyat terlibat di dunia politik. Setelah pilkada, politik jadi urusan elitis. Lalu, alat yang sederhana itu hendak diambil juga oleh elit? Itu artinya serakah.

Tanya: Alat apa lagi sih yang mampu memberikan pengawalan demokrasi kita berjalan seperti yang rakyat inginkan?

Media massa yang netral dan berintegritas. Kelompok sipil yg beretika.






back to top