Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Dinas PUP-ESDM: "Masyarakat bisa awasi ijin tambang"

Dinas PUP-ESDM: "Masyarakat bisa awasi ijin tambang"

Jogjakarta-KoPi|  Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) Dinas Pekerjaan Umum ESDM DIY, Edi Indrajaya akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di DIY. Edi mengajak semua elemen masyarakat juga turut membantu mengawasinya.

Pengawasan dipusatkan untuk wilyah Kulonprogo dengan jumlah pertambangan tertinggi. Disusul Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul.

Edi mengakui pendapatan royalti untuk Kulonprogo berkisar 340 ribu ton per tahun, namun juga memilki resiko pelanggaran yang tertinggi. Seperti kasus pertambangan pasir besi Kulonprogo.

Pasir besi yang dibeking oleh JMI sejak awal menyulut pertentangan dari warga setempat. Masyarakat merasa dirugikan dengan aktivitas penambangan tersebut. Selain itu juga, Pemda DIY pun belum bisa mengambil komisi dari aktivitas JMI. Pasalnya pengelolaan JMI menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Pengawasan utama dari pemeritnrah pusat, kita tidak punya,” kata Edi.

Perijinan tambang di DIY

Edi mengatakan selama satu tahun 2015 ijin tambang yang masuk mencapai 159 ijin. Namun status Ijin Usaha Pertambang (IUP) yang masih berlaku hingga 30 Desember 2015 sebanyak 18 ijin. Sebanyak 10 ijin diantaranya dicabut karena tidak melanjutkan kontrak. “ Ijin tersebut dicabut karena overlapping, dekat dengan hutan lindung, tidak melanjutkan ijin,” tambah Edi.

Data Desember 2015

NO KABUPATEN

JUM

LAH IUP

STATUS
Tercatat di Kem. ESDM Clear & Clean Overlap Hutan Lindung Tdk ada Kegiatan Ada SK Penca-butan Habis Masa Laku Ada SK Penga-khiran
1 SLEMAN 3 0 0 0 0 0 3 3
2 BANTUL 4 0 0 0 0 0 1 1
3 KULONPROGO 38 14 18 3   10 12 12
4 GUNUNGKIDUL 2 2 0 0 0 0 2 2
JUMLAH 47 16 18 3 7 10 18 18

Winda Efanur FS|Frenda Yentin|

back to top