Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Dinas PUP-ESDM: "Masyarakat bisa awasi ijin tambang"

Dinas PUP-ESDM: "Masyarakat bisa awasi ijin tambang"

Jogjakarta-KoPi|  Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) Dinas Pekerjaan Umum ESDM DIY, Edi Indrajaya akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di DIY. Edi mengajak semua elemen masyarakat juga turut membantu mengawasinya.

Pengawasan dipusatkan untuk wilyah Kulonprogo dengan jumlah pertambangan tertinggi. Disusul Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul.

Edi mengakui pendapatan royalti untuk Kulonprogo berkisar 340 ribu ton per tahun, namun juga memilki resiko pelanggaran yang tertinggi. Seperti kasus pertambangan pasir besi Kulonprogo.

Pasir besi yang dibeking oleh JMI sejak awal menyulut pertentangan dari warga setempat. Masyarakat merasa dirugikan dengan aktivitas penambangan tersebut. Selain itu juga, Pemda DIY pun belum bisa mengambil komisi dari aktivitas JMI. Pasalnya pengelolaan JMI menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Pengawasan utama dari pemeritnrah pusat, kita tidak punya,” kata Edi.

Perijinan tambang di DIY

Edi mengatakan selama satu tahun 2015 ijin tambang yang masuk mencapai 159 ijin. Namun status Ijin Usaha Pertambang (IUP) yang masih berlaku hingga 30 Desember 2015 sebanyak 18 ijin. Sebanyak 10 ijin diantaranya dicabut karena tidak melanjutkan kontrak. “ Ijin tersebut dicabut karena overlapping, dekat dengan hutan lindung, tidak melanjutkan ijin,” tambah Edi.

Data Desember 2015

NO KABUPATEN

JUM

LAH IUP

STATUS
Tercatat di Kem. ESDM Clear & Clean Overlap Hutan Lindung Tdk ada Kegiatan Ada SK Penca-butan Habis Masa Laku Ada SK Penga-khiran
1 SLEMAN 3 0 0 0 0 0 3 3
2 BANTUL 4 0 0 0 0 0 1 1
3 KULONPROGO 38 14 18 3   10 12 12
4 GUNUNGKIDUL 2 2 0 0 0 0 2 2
JUMLAH 47 16 18 3 7 10 18 18

Winda Efanur FS|Frenda Yentin|

back to top