Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Dinas PUP-ESDM: "Masyarakat bisa awasi ijin tambang"

Dinas PUP-ESDM: "Masyarakat bisa awasi ijin tambang"

Jogjakarta-KoPi|  Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) Dinas Pekerjaan Umum ESDM DIY, Edi Indrajaya akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di DIY. Edi mengajak semua elemen masyarakat juga turut membantu mengawasinya.

Pengawasan dipusatkan untuk wilyah Kulonprogo dengan jumlah pertambangan tertinggi. Disusul Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul.

Edi mengakui pendapatan royalti untuk Kulonprogo berkisar 340 ribu ton per tahun, namun juga memilki resiko pelanggaran yang tertinggi. Seperti kasus pertambangan pasir besi Kulonprogo.

Pasir besi yang dibeking oleh JMI sejak awal menyulut pertentangan dari warga setempat. Masyarakat merasa dirugikan dengan aktivitas penambangan tersebut. Selain itu juga, Pemda DIY pun belum bisa mengambil komisi dari aktivitas JMI. Pasalnya pengelolaan JMI menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Pengawasan utama dari pemeritnrah pusat, kita tidak punya,” kata Edi.

Perijinan tambang di DIY

Edi mengatakan selama satu tahun 2015 ijin tambang yang masuk mencapai 159 ijin. Namun status Ijin Usaha Pertambang (IUP) yang masih berlaku hingga 30 Desember 2015 sebanyak 18 ijin. Sebanyak 10 ijin diantaranya dicabut karena tidak melanjutkan kontrak. “ Ijin tersebut dicabut karena overlapping, dekat dengan hutan lindung, tidak melanjutkan ijin,” tambah Edi.

Data Desember 2015

NO KABUPATEN

JUM

LAH IUP

STATUS
Tercatat di Kem. ESDM Clear & Clean Overlap Hutan Lindung Tdk ada Kegiatan Ada SK Penca-butan Habis Masa Laku Ada SK Penga-khiran
1 SLEMAN 3 0 0 0 0 0 3 3
2 BANTUL 4 0 0 0 0 0 1 1
3 KULONPROGO 38 14 18 3   10 12 12
4 GUNUNGKIDUL 2 2 0 0 0 0 2 2
JUMLAH 47 16 18 3 7 10 18 18

Winda Efanur FS|Frenda Yentin|

back to top