Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Dialog Merawat Kebhinekaan di Sleman

Dialog Merawat Kebhinekaan di Sleman

Jogja-KoPi| Berdasarkan pantauan dan pendokumentasian Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) selama tahun 2014, wilayah Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunung Kidul merupakan wilayah yang menjadi basis intoleransi atau kasus kekerasan atas nama agama dan penutupan rumah ibadah.

Zona merah Intoleransi pertama terjadi di Kabupaten Gunungkidul dengan 6 kasus, Sleman 5 kasus dan Bantul 3 kasus. Sangat disayangkan mengingat Yogyakarta dikenal sebagai kota yang sangat ramah dan toleran.

Munculnya kelompok-kelompok intoleran yang mengatasnamakan agama sungguh mengkhawatirkan bagi kehidupan damai di Kabupaten Sleman. Kebebasan berekspresi, diskusi dan bentuk-bentuk perkumpulan positif lainnya harus dilaksanakan di tengah rasa was-was dan ketakutan dari ancaman kelompok tersebut.

Pada saat yang sama, penegak, aparat pemerintah yang diharapkan hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban negara tak juga muncul. Intimidasi dan kekerasan masih terjadi, bahkan penutupan tempat ibadah setiap saat bertambah.

Aksi kekerasan disertai intimidasi tersebut dimulai dari penyerangan terhadap GPDI Pangukan, penyerangan ibadah Rosario di Perum STIE, penutupan Gereja Isa Almasih, penutupan GKI Palagan, penyerangan terhadap pesantren Rausyan Fikr hingga pembatalan diskusi di beberapa kampus, seperti UGM dan Sanata Dharma. Hal ini merupakan cermin bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan di Wilayah Sleman sungguh sangat memprihatinkan.

Menjelang Pilkada 9 Desember 2015, elemen masyarakat Sipil di Kabupaten Sleman yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kebhinekaan bersama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FISIP UAJY), menyelenggarakan Dialog Kebangsaan dengan topik “Merawat Kebhinekaan di Sleman” di Ruang Auditorium Kampus IV, Gedung Theresa, FISIP UAJY, Babarsari.

Acara yang digelar dalam format diskusi panel tersebut menghadirkan para calon Bupati Sleman, masing-masing Yuni Satia Rahayu (Cabup No. 1) dan Sri Purnomo (Cabup No. 2), dan Dr. Lukas S. Ispandriarno, MA (Dosen FISIP UAJY) bertindak sebagai moderator.

Perhelatan yang dibuka oleh Rektor UAJY, Dr. Greogorius Sri Nurhartanto, SH. LL.M. ini menghasilkan beberapa point penting yang hendaknya dilakukan oleh bupati yang terpilih dalam pemilukada yang akan datang:

1. Memprioritaskan penanganan kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam program pemerintahannya mendatang.

2. Menfasilitasi pendirian rumah ibadah bagi semua kelompok masyarakat di Kabupaten Sleman dengan mengacu BAB IX Peraturan Peralihan pasal 28 ayat 3, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 tahun 2006.

3. Menjalankan mandat konsititusi UUD 1945 untuk memberikan jaminan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mayakini kepercayaan. Selain itu, dalam Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

4. Pemerintah daerah wajib mematuhi Kovenan Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi dalam UU No. 12 Tahum 2005, di mana negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak berkeyakinan, bergama dan beribadah. Dalam hal ini memastikan bahwa kelompok agama dan kepercayaan dapat menjalankan kebebasan beragama tanpa mendapat gangguan dari pihak lain.

back to top