Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Daging celeng beredar, DPRD akan panggil Dinas Peternakan

Daging celeng beredar, DPRD akan panggil Dinas Peternakan
Surabaya - KoPi | Masuknya daging celeng atau babi hutan ke beberapa pasar di Jawa timur membuat DPRD Provinsi Jawa Timur jengah. Karenanya Komisi B DPRD Jatim akan memanggil Dinas Peternakan Jatim, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Disperindag dan dinas terkait. Hal itu sebagai tindak lanjut atas masuknya daging celeng yang beredar di pasaran Jatim dan Surabaya.
 

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun, Selasa (30/6) mengatakan pemanggilan dinas dilakukan untuk mencari informasi terkait masuknya daging celeng yang beredar di pasaran Jatim dan Surabaya. “Temuan ini daging celeng ini sangat memprihatinkan. Apalagi ini sudah berjalan hampir dua tahun. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memang bertanggung jawab dalam pengawasan. Tetapi Dinas Peternakan dan Disperindag juga tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi bukti bahwa ada celah pada distribusi komoditas pangan. Karenanya, Agus meminta Dinas Peternakan dan Disperindag Jatim untuk segera berkoordinasi dengan BPOM. “Mereka tidak boleh saling lempar tanggung jawab. Temuan ini harus menjadi pekerjaan rumah bersama-sama,” katanya.

DPRD Jatim sampai saat ini tidak mendapatkan informasi mengenai langkah dan Standar Operasi Prosedur (SOP) pemerintah dalam menghadapi beredarnya daging celeng atau barang ilegal lain. Pengawasan hanya dilakukan terhadap barang-barang yang legal.

Agus menegaskan, pemerintaah perlu menambah wewenang di pos-pos pengawasan di perbatasan Jawa Timur. Hal itu berlaku tidak hanya untuk hewan ternak saja, tapi juga terhadap komoditas lainnya. Hal itu juga agar instansi tidak saling lempar wewenang dan tanggungjawa.

"Pos karantina atau pos pengawasan di perbatasan itu harus dilebarkan wewenangnya. Pemerintah perlu menggandeng kepolisian, karena bisa menghentikan dan men-filter yang akan ke Jatim," ujarnya.

Sedangkan barang yang sudah beredar di pasaran, perlu dilakukan pengawasan mutlak oleh seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Hal itu perlu dilakukan untuk memegari distribusi peredaran daging celeng. 

"Kalau di pasar, saya yakin bisa diminimalisir. Yang susah kalau di luar pasar. Mungkin kami akan memanggil mulai BPOM, dinas peternakan, dinas perdagangan dan dinas lainnya," tutur Agus.

back to top