Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Daging celeng beredar, DPRD akan panggil Dinas Peternakan

Daging celeng beredar, DPRD akan panggil Dinas Peternakan
Surabaya - KoPi | Masuknya daging celeng atau babi hutan ke beberapa pasar di Jawa timur membuat DPRD Provinsi Jawa Timur jengah. Karenanya Komisi B DPRD Jatim akan memanggil Dinas Peternakan Jatim, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Disperindag dan dinas terkait. Hal itu sebagai tindak lanjut atas masuknya daging celeng yang beredar di pasaran Jatim dan Surabaya.
 

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun, Selasa (30/6) mengatakan pemanggilan dinas dilakukan untuk mencari informasi terkait masuknya daging celeng yang beredar di pasaran Jatim dan Surabaya. “Temuan ini daging celeng ini sangat memprihatinkan. Apalagi ini sudah berjalan hampir dua tahun. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memang bertanggung jawab dalam pengawasan. Tetapi Dinas Peternakan dan Disperindag juga tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi bukti bahwa ada celah pada distribusi komoditas pangan. Karenanya, Agus meminta Dinas Peternakan dan Disperindag Jatim untuk segera berkoordinasi dengan BPOM. “Mereka tidak boleh saling lempar tanggung jawab. Temuan ini harus menjadi pekerjaan rumah bersama-sama,” katanya.

DPRD Jatim sampai saat ini tidak mendapatkan informasi mengenai langkah dan Standar Operasi Prosedur (SOP) pemerintah dalam menghadapi beredarnya daging celeng atau barang ilegal lain. Pengawasan hanya dilakukan terhadap barang-barang yang legal.

Agus menegaskan, pemerintaah perlu menambah wewenang di pos-pos pengawasan di perbatasan Jawa Timur. Hal itu berlaku tidak hanya untuk hewan ternak saja, tapi juga terhadap komoditas lainnya. Hal itu juga agar instansi tidak saling lempar wewenang dan tanggungjawa.

"Pos karantina atau pos pengawasan di perbatasan itu harus dilebarkan wewenangnya. Pemerintah perlu menggandeng kepolisian, karena bisa menghentikan dan men-filter yang akan ke Jatim," ujarnya.

Sedangkan barang yang sudah beredar di pasaran, perlu dilakukan pengawasan mutlak oleh seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Hal itu perlu dilakukan untuk memegari distribusi peredaran daging celeng. 

"Kalau di pasar, saya yakin bisa diminimalisir. Yang susah kalau di luar pasar. Mungkin kami akan memanggil mulai BPOM, dinas peternakan, dinas perdagangan dan dinas lainnya," tutur Agus.

back to top