Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Cabut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 32/2013 atau Pidanakan Tifatul

SIARAN PERS

Aliansi Jurnalisitik Indonesia (AJI )

 

Untuk menjawab tuntutan zaman dan meningkatkan kualitas penyiaran, pemerintah Indonesia, melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan rencana perpindahan (migrasi) dari sistem penyiaran analog ke teknologi digital. 

 

Dengan teknologi digital, satu kanal frekuensi dapat digunakan oleh enam hingga dua belas saluran program siaran. Sedangkan dalam teknologi analog, satu kanal hanya bisa digunakan oleh satu stasiun penyiaran. Setelah pemberlakuan teknologi digital, diperkirakan ada sekitar 1.000 kanal televisi dengan kualitas gambar dan suara lebih baik dibanding teknologi analog.

 

Untuk mengantisipasi perkembangan zaman, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No. 22 tahun 2011 tentang penyelenggaraan siaran TV digital terestrial tak berbayar (free to air). Peraturan tersebut pada intinya: (1) Membagi industri penyiaran menjadi dua, yakni penyelenggara multipleksing (penyedia infrastruktur siaran digital), dan penyelenggara isi siaran (content provider) ; (2) Membagi wilayah Indonesia dalam zona-zona siaran dan menyerahkan pengisian zona tersebut kepada pihak swasta dengan jaminan pemerintah (penyelenggara multipleksing); dan (3) Semua lembaga penyiaran (swasta) yang telah memperoleh izin di analog, otomatis mendapat izin siaran digital, meskipun tidak semua lembaga penyiaran (swasta) dapat menjadi penyelenggara multipleksing.

 

Sejak Permen Kominfo Nomor 22/2011 dikeluarkan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan komunitas penyiaran telah menyuarakan penolakan seraya mengingatkan bahaya di balik aturan tersebut. Bahaya terbesar ialah Permen Kominfo tersebut hanya melanjutkan sistem penyiaran (digital) yang monopolistis, oligarkis, Jakarta sentris, dan jauh dari kepentingan rakyat Indonesia secara umum.

 

Dengan aturan tersebut, semua kanal digital yang jumlahnya banyak itu dapat diberikan pemerintah kepada pemodal yang kuat atau pemenang tender, tanpa ada perlindungan yang proposional untuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Lokal (LPL), Lembaga Penyiaran Berjaringan (LBJ), maupun Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Terbukti kemudian, bahwa yang memenangi tender dan memiliki kanal TV digital akhirnya Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang selama ini mendominasi sistem penyiaran analog, dengan segala problematika dan perilakunya yang mengecewakan publik.

 

Yang terparah, Permen Kominfo Nomor 22/2011 tidak memiliki dasar hukum dalam Undang Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran. Apalagi UU Penyiaran belum meletakkan dasar norma bagi diselenggarakannya siaran digital, sehingga pemain TV digital tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk beroperasi. 

 

Terbukti kemudian, pada 2013, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Permen Kominfo Nomor 22/2011 karena tidak memiliki dasar yuridis dan sandaran Undang Undang yang berlaku. Putusan MA juga membatalkan klausul switch-off tahun 2018, dan menganggap pembagian pemain penyelenggara multipleksing dan lembaga penyiaran tidak berlaku karena tidak memiliki dasar hukum.

 

Namun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia melihat, putusan Mahkamah Agung tersebut dijawab Kementrian Kominfo dengan menerbitkan aturan baru, yakni Permen Kominfo 32/2013 yang secara substansi sama, dan hanya menghilangkan istilah-istilah teknis yang tidak terdapat dalam UU Penyiaran. Kemenkominfo juga menganggap putusan MA tidak berlaku surut, sehingga hasil-hasil tender di lima zona yang telah dikuasai pihak swasta nasional, tetap diakui dan dilanjutkan.

 

AJI mempertanyakan pandangan non-retroaktif atau tidak berlaku surut dari Kominfo, sekaligus mendukung putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Permen tersebut.

 

"Bagaimana mungkin sebuah aturan (Permen Kominfo Nomor 22/2011) yang tidak punya basis hukum dan telah dibatalkan MA justru diteruskan (Permen Kominfo Nomor 32/2013) implementasinya di lapangan?"ujar Eko Maryadi, Ketua Umum AJI.

 

Koordinator Divisi Penyiaran AJI Indonesia Dandhy Dwi Laksono bahkan menilai Menteri Kominfo Tifatul Sembiring melakukan blunder politik yang bisa menjatuhkan kredibilitas pemerintah Indonesia di mata publik. AJI melihat, revisi UU Penyiaran yang mestinya bisa menjadi payung hukum dalam mengatur tata cara migrasi siaran analog ke digital, belum tuntas dan tidak diberikan prioritas. 

 

"Pemerintah terlihat tidak sungguh-sungguh merespon hak inisiatif DPR yang telah menyusun Rancangan UU Penyiaran yang lebih tegas dan demokratis dalam menjamin keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan lembaga siaran", kata Koordinator Divisi Penyiaran AJI Indonesia, Dandhy Dwi Laksono.

 

Terkait carut marutnya persiapan pemerintah mengantisipasi program Digitalisasi Penyiaran, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggelar Diskusi Terbatas pada Rabu, 26 Februari 2014 di Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Staf Ahli Kemenkominfo (Henry Subiakto), Komisi 1 DPR (Mahfudz Sidik), anggota KPI (Azimah Subagio), anggota Dewan Pers (Imam Wahyudi), mantan Ketua Pansus Penyiaran DPR (Paulus Widianto), pengamat/akademisi (Amir Effendi Siregar), Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (Hendriana Yadi), wakil Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia/ATVJI (Santoso), para jurnalis, serta praktisi penyiaran dari TV One, ANTV, SindoTV, Kompas TV dan JakTV.

 

Secara substansi, forum diskusi terbatas ini merangkum kembali polemik yang selama ini muncul di permukaan, seperti:

 

1. Pemerintah tetap dalam posisinya bahwa migrasi analog ke digital harus dilaksanakan secepatnya, untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan untuk memaksimalkan penggunaan frekuensi khususnya dalam industri telekomunikasi. Dalam pelaksanaan tersebut, pemerintah tidak dapat menunggu proses politik di DPR, dalam hal ini amandemen UU Penyiaran, yang belum jelas kapan akan menghasilkan produk legislasi baru, mengingat, DPR periode 2009-2014 akan habis masa tugasnya, dan DPR periode mendatang belum tentu memasukkan isu penyiaran (digital) menjadi program legislasi nasional.

 

2. Pemerintah tetap menganggap, Permen 32/2013 yang baru, tidak bertentangan dengan putusan MA, dan semua tender yang telah dijalankan dan dimenangi oleh industri-industri penyiaran nasional, tetap sah dan berlaku karena putusan tersebut tidak bersifat retroaktif.

 

3. Wakil DPR beranggapan, pemerintah mengambil risiko besar menerapkan sebuah sistem penyiaran baru yang hanya bersandarkan pada aturan menteri yang dengan mudah dapat diganti bila pemerintahan berganti. Karena itu, DPR menegaskan bahwa tata kelola siaran digital (seperti halnya analog), harus diatur dalam Undang Undang sebagai bagian dari public policy mengingat frekuensi adalah sumber daya alam yang terbatas, dan menurut amanat konstitusi, harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

4. KPI menganggap pemerintah berjalan sendiri dalam mengatur tata kelola siaran digital, dan tidak melibatkan lembaganya, meski aturan perundangan mensyaratkan hal tersebut.

 

5. Penyelenggara televisi lokal dan jaringan beranggapan, dengan terbitnya beleid baru dari Kemenkominfo, meski aturan sebelumnya dibatalkan MA, pemerintah tetap bias kepentingan dan menguntungkan pemain-pemain lama dalam industri penyiaran.

 

6. Dengan keputusan MA, seharusnya semua akibat dari terbitnya Permen Kominfo mengenai penyelenggara multipleksing dan lelang-lelang kanal digital yang notabene tetap dikuasai pemain-pemain lama di ranah analog, juga batal secara hukum dan tidak sah.

 

7. Adapun kalangan akademisi menyebut pemerintah melanjutkan oligopoli dan oligarki industri penyiaran di ranah digital dan semakin menjauhkan dari semangat keberagaman isi dan keragaman kepemilikan.

 

8. Permen Kominfo yang baru, tidak berubah secara substansi dan dianggap melecehkan keputusan Mahkamah Agung  dengan tetap mempertahankan substansi yang tidak memiliki landasan yuridis di UU Penyiaran.

 

9. Tidak ada urgensi untuk bertindak buru-buru dalam migrasi dari analog ke digital, mengingat Indonesia bukan termasuk zona di dunia yang terikat dengan kesepakatan International Telecomunication Union (ITU). Sehingga, inisiatif pemerintah (Kominfo) yang mengabaikan norma dan landasan yuridis dalam mengatur tata kelola televisi digital, dinilai terkesan “mengejar setoran”.

 

Setelah mengikuti dan terlibat aktif dalam diskusi dengan mengundang multi-stakeholder tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia merumuskan sikap sebagai berikut:

 

1. Menolak pemberlakuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 32/2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial yang secara substansial sama dengan Permen Kominfo Nomor 22/2011 yang telah dibatalkan Mahkamah Agung.

 

2. AJI berpendapat migrasi dari siaran televisi analog ke digital seharusnya menjadi program prioritas pemerintah (antar departemen) dan Komisi I DPR-RI untuk :

 

(a) menata ulang distribusi frekuensi yang sejak kekuasaan otoriter Orde Baru, dibagi-bagi kepada kroni dan lalu diperjualbelikan begitu saja diantara sesama pemodal (industri penyiaran) besar ; 

 

(b) lebih menjamin peningkatan kualitas isi siaran yang lebih kreatif dan bermanfaat bagi publik dengan memberikan jaminan dan proteksi kepada lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran lokal, dan penyiaran komunitas, serta tidak menyerahkan distribusi kanal (digital) kepada "mekanisme pasar" ; 

 

(c) memunculkan pemain-pemain penyiaran (lokal) baru dan tidak boleh melanjutkan apalagi melanggengkan oligopoli atau pemusatan kepemilikan di tangan segelintir orang atau kelompok usaha (nasional), hanya semata-mata karena kesiapan modal dan infrastruktur.

 

2. Distribusi kanal digital harus dilakukan secara bertahap sesuai skala ekonomi suatu daerah dan harus dibarengi syarat yang ketat tentang keragaman isi siaran dan konsistensi isi siaran sebagaimana yang diajukan melalui proposal program dari lembaga penyelenggara siaran, baik LPS, LPP, LPL, mapun LPK.

 

3. Distribusi kanal digital harus mempertimbangkan reputasi dan rekam jejak (track record) para pemegang izin frekuensi pada era analog. Mereka yang terbukti kerap menyalahgunakan frekuensi publik untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, tidak patut mendapatkan mandat untuk mengelola domain publik dalam era penyiaran digital.

 

4. Mendorong pemerintah dan DPR untuk segera melakukan revisi UU Penyiaran, karena selain perlu mengatur tentang tata kelola siaran televisi digital, amandemen juga diperlukan untuk mempertegas mandat pentingnya keberagaman isi dan kepemilikan, serta memperkuat lembaga pengawasan dan perlindungan bagi publik.

 

Jakarta, 27 Februari 2014

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

 

 

back to top