Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Buruh Jatim tolak RPP Pengupahan

Buruh Jatim tolak RPP Pengupahan
Surabaya - KoPi | Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ring 1 Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi hari ini (20/10). Mereka menolak rencana pemerintah yang akan mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan untuk menerapkan kenaikan upah minimum.
 

"Kami menolak RPP ini sebab rencana pengesahan RPP tersebut akan membuat buruh semakin miskin, dan upah buruh semakin murah," ujar Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Djazuli, di gedung negara Grahadi.

Menurut Djazuli, rencana pengesahan RPP tentang pengupahan melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV tersebut bertentangan dengan konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD 1945. "Rencana pengesahan RPP ini juga melanggar pasal 89 UU no 13 tahun 2003," katanya.

Harusnya, kata Djazuli, pengesahan RPP tersebut harus dimulai dari tingkat kota/kabupaten ke Provinsi, lalu diusulkan ke pemerintah pusat. "Harusnya melalui dari Provinsi dulu, bukan malah pemerintah pusat yang mengambil alih. Karena penetapan upah harus disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak, bukan hanya karena inflasi dan ekonomi saja,"ujarnya.

Ribuan buruh tersebut datang dari berbagai daerah di Jatim, seperti Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang dan Probolinggo. Usai orasi, perwakilan buruh diterima oleh perwakilan Pemprov Jatim yaitu Asisten Kesejahteraan Masyarakat dan Disnakertransduk, Shofwan. Ia berjanji akan akan menyampaikan aspirasi para buruh dan akan dilaporkan ke Gubernur Jatim dan pemerintah pusat.

Shofwan menyatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Jatim berupaya memperjuangkan hak buruh seperti kesejahteraan buruh dan Kenaikan UMK kepada pemerintah pusat. Pemerintah saat ini akan membuat peraturan daerah tentang perlindungan buruh di Jatim yang akan digodok oleh DPRD Jatim.

 

back to top