Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Buruh Jatim tolak RPP Pengupahan

Buruh Jatim tolak RPP Pengupahan
Surabaya - KoPi | Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ring 1 Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi hari ini (20/10). Mereka menolak rencana pemerintah yang akan mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan untuk menerapkan kenaikan upah minimum.
 

"Kami menolak RPP ini sebab rencana pengesahan RPP tersebut akan membuat buruh semakin miskin, dan upah buruh semakin murah," ujar Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Djazuli, di gedung negara Grahadi.

Menurut Djazuli, rencana pengesahan RPP tentang pengupahan melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV tersebut bertentangan dengan konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD 1945. "Rencana pengesahan RPP ini juga melanggar pasal 89 UU no 13 tahun 2003," katanya.

Harusnya, kata Djazuli, pengesahan RPP tersebut harus dimulai dari tingkat kota/kabupaten ke Provinsi, lalu diusulkan ke pemerintah pusat. "Harusnya melalui dari Provinsi dulu, bukan malah pemerintah pusat yang mengambil alih. Karena penetapan upah harus disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak, bukan hanya karena inflasi dan ekonomi saja,"ujarnya.

Ribuan buruh tersebut datang dari berbagai daerah di Jatim, seperti Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang dan Probolinggo. Usai orasi, perwakilan buruh diterima oleh perwakilan Pemprov Jatim yaitu Asisten Kesejahteraan Masyarakat dan Disnakertransduk, Shofwan. Ia berjanji akan akan menyampaikan aspirasi para buruh dan akan dilaporkan ke Gubernur Jatim dan pemerintah pusat.

Shofwan menyatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Jatim berupaya memperjuangkan hak buruh seperti kesejahteraan buruh dan Kenaikan UMK kepada pemerintah pusat. Pemerintah saat ini akan membuat peraturan daerah tentang perlindungan buruh di Jatim yang akan digodok oleh DPRD Jatim.

 

back to top