Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Buruh Jatim tolak RPP Pengupahan

Buruh Jatim tolak RPP Pengupahan
Surabaya - KoPi | Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ring 1 Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi hari ini (20/10). Mereka menolak rencana pemerintah yang akan mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan untuk menerapkan kenaikan upah minimum.
 

"Kami menolak RPP ini sebab rencana pengesahan RPP tersebut akan membuat buruh semakin miskin, dan upah buruh semakin murah," ujar Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Djazuli, di gedung negara Grahadi.

Menurut Djazuli, rencana pengesahan RPP tentang pengupahan melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV tersebut bertentangan dengan konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD 1945. "Rencana pengesahan RPP ini juga melanggar pasal 89 UU no 13 tahun 2003," katanya.

Harusnya, kata Djazuli, pengesahan RPP tersebut harus dimulai dari tingkat kota/kabupaten ke Provinsi, lalu diusulkan ke pemerintah pusat. "Harusnya melalui dari Provinsi dulu, bukan malah pemerintah pusat yang mengambil alih. Karena penetapan upah harus disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak, bukan hanya karena inflasi dan ekonomi saja,"ujarnya.

Ribuan buruh tersebut datang dari berbagai daerah di Jatim, seperti Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang dan Probolinggo. Usai orasi, perwakilan buruh diterima oleh perwakilan Pemprov Jatim yaitu Asisten Kesejahteraan Masyarakat dan Disnakertransduk, Shofwan. Ia berjanji akan akan menyampaikan aspirasi para buruh dan akan dilaporkan ke Gubernur Jatim dan pemerintah pusat.

Shofwan menyatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Jatim berupaya memperjuangkan hak buruh seperti kesejahteraan buruh dan Kenaikan UMK kepada pemerintah pusat. Pemerintah saat ini akan membuat peraturan daerah tentang perlindungan buruh di Jatim yang akan digodok oleh DPRD Jatim.

 

back to top