Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Buruh anggap Jokowi berpihak pada pengusaha

Buruh anggap Jokowi berpihak pada pengusaha

Jogjakarta-KoPi| Seminggu terakhir unjuk rasa buruh semakin marak terjadi di kota-kota industri seperti Jakarta dan Surabaya. Mereka serempak menolak pengesahan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Oktober 2015 lalu. Padahal bila merunut ke belakang sejak RPP pengupahan digodok buruh sudah menolak draft dari RPP tersebut.

Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Yogyakarta, Restu menjelaskan proses pembuatan RPP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan hingga kini menjadi PP, melalui proses yang panjang. Awalnya akan berbentuk Keputusan Presiden (Keppres) tujuh tahun yang lalu, semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kini berbentuk Peraturan Pemerintah dengan pertimbangan tertentu.

Namun Restu menyayangkan melalui Keppres tadi terbuka ruang yang lebar antara buruh dengan perusahaan untuk membahas hubungan industrial secara intim. Namun dengan produk PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah memutus ruang komunikasi antara buruh dengan perusahaan.

“Tidak ada musyawarah, dulu ada dewan pengupahan musyawarah dengan pengusaha, sekarang tidak,” tutur Restu saat ditemui koranopini.com pada tanhhal 29 Oktober 2015.

Dalam PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, rumusan pengupahan Upah Minimal Propinsi (UMP) dihitung dari UMP = UMK tahun berjalan + (UMK tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)
Restu menilai melalui PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini terlihat jelas buruh sudah disingkirkan keterlibatannya dalam menentukan upahnya. Padahal upah itu masalah penting bagi buruh.

Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2,” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,”.

"Buruh tidak dilibatkan dalam negosiasi upah, ini jelas mengkhianati konstitusi ( UUD 1945)," tegas Restu.
Sementara pakar perburuhan UGM, Prof. Ari Hernawan melumrahakan para buruh bereaksi keras menolak PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pasalnya rumusan upah dalam PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tersebut tidak mencerminkan kehidupan yang layak yang selama ini dimpi-impikan oleh kaum buruh.

Padahal persoalan upaha baik secara implisit maupun eksplisit harus melibatkan buruh. Seharusnya semangat konstitusi ini (PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan) mewujudkan kehidupan yang layak bagi kaum buruh.
“Negara di sini bertindak satu arah, seharusnya kualifikasi upah berorietasi pada kehidupan yang layak,” papar Prof. Hernawan saat ditemui di kediamannya tanggal 30 Oktober 2015. |Winda Efanur FS|

back to top