Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Buruh anggap Jokowi berpihak pada pengusaha

Buruh anggap Jokowi berpihak pada pengusaha

Jogjakarta-KoPi| Seminggu terakhir unjuk rasa buruh semakin marak terjadi di kota-kota industri seperti Jakarta dan Surabaya. Mereka serempak menolak pengesahan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Oktober 2015 lalu. Padahal bila merunut ke belakang sejak RPP pengupahan digodok buruh sudah menolak draft dari RPP tersebut.

Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Yogyakarta, Restu menjelaskan proses pembuatan RPP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan hingga kini menjadi PP, melalui proses yang panjang. Awalnya akan berbentuk Keputusan Presiden (Keppres) tujuh tahun yang lalu, semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kini berbentuk Peraturan Pemerintah dengan pertimbangan tertentu.

Namun Restu menyayangkan melalui Keppres tadi terbuka ruang yang lebar antara buruh dengan perusahaan untuk membahas hubungan industrial secara intim. Namun dengan produk PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah memutus ruang komunikasi antara buruh dengan perusahaan.

“Tidak ada musyawarah, dulu ada dewan pengupahan musyawarah dengan pengusaha, sekarang tidak,” tutur Restu saat ditemui koranopini.com pada tanhhal 29 Oktober 2015.

Dalam PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, rumusan pengupahan Upah Minimal Propinsi (UMP) dihitung dari UMP = UMK tahun berjalan + (UMK tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)
Restu menilai melalui PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini terlihat jelas buruh sudah disingkirkan keterlibatannya dalam menentukan upahnya. Padahal upah itu masalah penting bagi buruh.

Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2,” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,”.

"Buruh tidak dilibatkan dalam negosiasi upah, ini jelas mengkhianati konstitusi ( UUD 1945)," tegas Restu.
Sementara pakar perburuhan UGM, Prof. Ari Hernawan melumrahakan para buruh bereaksi keras menolak PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pasalnya rumusan upah dalam PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tersebut tidak mencerminkan kehidupan yang layak yang selama ini dimpi-impikan oleh kaum buruh.

Padahal persoalan upaha baik secara implisit maupun eksplisit harus melibatkan buruh. Seharusnya semangat konstitusi ini (PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan) mewujudkan kehidupan yang layak bagi kaum buruh.
“Negara di sini bertindak satu arah, seharusnya kualifikasi upah berorietasi pada kehidupan yang layak,” papar Prof. Hernawan saat ditemui di kediamannya tanggal 30 Oktober 2015. |Winda Efanur FS|

back to top