Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Blok Masela bisa dicaplok Timor Leste bila Jakarta lengah

bisnis.liputan6.com bisnis.liputan6.com

Kupang-KoPi| Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni mengharapkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkrit dan utama dalam menyelesaikan batas laut dengan Timor Leste, sebelum menuntaskan batas darat antara kedua negara pada sejumlah titik sengketa.

"Penyelesaian batas darat antara kedua negara memang juga penting, namun lebih penting dan utama yang harus diprioritaskan adalah batas laut kedua negara, karena banyak kandungan sumber daya alam yang terdapat di Laut Timor," kata Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu kepada pers di Kupang, Sabtu.

Penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta" itu terkait dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Timor Leste, sebuah negara kecil setengah Pulau Timor, yang sempat membahas penyelesaian garis batas kedua negara dengan pemerintahan negara yang baru merdeka pada 20 Mei 2002 setelah lepas dari Indonesia melalui referendum pada Agustus 1999.

Tanoni mengatakan pembahasan tentang penyelesaian garis batas kedua negara itu harus dimulai dari batas perairan kedua negara, sebelum menyelesaikan batas darat yang hingga kini masih menyisahkan sejumlah persoalan pada sejumlah titik yang masih berstatus sengketa oleh kedua negara bertetangga ini.

Menurut dia, jika Indonesia terjebak untuk menyelesaikan batas darat terlebih dahulu maka Laut Timor yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi itu, bisa saja seluruhnya jatuh ke tangan Timor Leste dan Australia.

"Setelah Timor Timur lepas dari Indonesia pada 1999 dan akhirnya memproklamirkan kemerdekaannya pada Mei 2002, batas wilayah perairan laut antara Indonesia, Australia dan Timor Leste harus mendapat prioritas penyelesaian terlebih dahulu,"ujarnya.

Ia menambahkan batas wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste lebih mudah diatasi, karena titik persoalannya sudah diketahui, dan wilayah sengketanya hanya ada di Pulau Timor.

Tanoni yang juga mantan Agen Imigrasi Kedubes Australia itu mengatakan jika Indonesia lengah dalam hal penyelesaian batas wilayah perairan kedua negara dengan Australia, Blok Gas Masela yang terletak di wilayah cekungan Laut Timor itu, bisa diklaim oleh Timor Leste sebagai bagian dari yuridiksinya.

"Kita tidak boleh lengah dalam melihat realitas tersebut. Karena itu, penyelesaian batas wilayah perairan kedua negara harus mendapat prioritas utama. Kandungan sumber daya alam di Laut Timor, seperti minyak dan gas bumi sangat luar biasa sehingga menjadi incaran banyak pihak,"ujarnya.

Ia mengatakan jika Indonesia tidak hati-hati dalam menyelesaikan batas perairan dengan Timor Leste, maka kekayaan sumber daya alam yang ada di Laut Timor, 90 persennya bisa jatuh ke tangan Timor Leste dan Australia.

"Skenario ini bisa saja terjadi jika Indonesia menurut keinginan Timor Leste untuk terlebih dahulu menyelesaikan batas darat kedua negara. Apapun alasannya, batas wilayah perairan antara kedua negara harus mendapat prioritas utama dalam penyelesaian," katanya menegaskan.

Menurut dia, Kemeneterian Luar Negeri Indonesia semestinya sudah paham tentang hal ini bahwa garis batas perairan lah yang digunakan untuk menentukan garis batas darat antara kedua negara bertetangga, yang sudah lazim digunakan oleh negara-negara lain dalam menentukan garis batas negara. |Herman|

back to top