Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Birokrasi parasit dan nasib pembangunan

Foto:asiapacific.anu.edu.au Foto:asiapacific.anu.edu.au
Apa yang dibutuhkan dari kelancaran dan kesuksesan program pembangunan pro rakyat? Adalah birokrasi yang cepat bergerak, berkomitmen pengabdian pada rakyat, dan menegakkan hukum demi keadilan. Namun, jika birokrasi bermental parasit maka pembangunan akan membusuk, kering dan gabuk (kosong). 

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sampai saat ini, berdasar laporan Komisi Aparatur Sipil Negara, mencapai 4,3 juta orang. Sebagian besar menduduki posisi dalam birokrasi pemerintahan (birokrat). Para birokrat negara tersebut tersebar di departemen dan dinas dari pusat sampai level daerah.

Namun tenaga dalam birokrasi negara tersebut selama ini masih belum memperlihatkan kinerja yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Ciri umum dalam birokrasi Indonesia, merujuk pada penelitian ilmu politik, diantaranya lamban bekerja, memperumit pelayanan publik, boros pembiayaan, penyakit nepotisme dan korupsi, serta bersikap elitis atau feodalistik.

Ciri-ciri tersebut di atas menciptakan sebentuk mental umum: parasit. Pada dunia biologi, parasit merupakan unsur tumbuhan atau makhluk hidup yang lebih sering merugikan pihak atau tubuh yang ditempatinya. Sebab parasit tidak pernah memberi namun menghisap dan menghisap unsur-unsur nutrisi tanpa memberi timbal balik baik.

Menganalogikan birokrasi seperti parasit mungkin terlalu berlebihan. Sebab banyak birokrat yang telah bekerja keras dan berhasil menciptakan prestasi-prestasi luar biasa. Namun demikian kondisi umum birokrasi saat ini seolah membenarkan analogi tersebut.

Sampai-sampai Menteri Susi Pudjiastuti membuat pernyataan resmi bahwa dirinya akan mundur apabila birokrasi bekerja lamban dan tidak bersih. Menteri Susi tampaknya, paska dilantik sebagai menteri, berhadapan dengan birokrasi yang serupa parasit.

Birokrasi Indonesia, apakah akan selalu serupa parasit bagi tubuh pemerintahan? Jawaban ini cukup pelik dan sulit. Namun seluruh rakyat Indonesia berharap bahwa birokrasi Indonesia bisa berkinerja baik, menggunakan prinsip keterbukaan dan anti korupsi, serta mampu bekerja cepat melaksanakan pembangunan.

Tanpa birokrasi yang bekinerja baik, pembangunan demi keadilan dan kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam konstitusi hanyalah utopia belaka (angan-angan).

 

back to top