Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Beri keringanan PBB untuk redam konflik agraria

Beri keringanan PBB untuk redam konflik agraria
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengakui konflik agraria di Indonesia terus meningkat jumlahnya. Karena itu perlu ada langkah-langkah perbaikan untuk meredam kecenderungan tersebut.
 

Ferry menyebutkan, pengabaian administrasi oleh masyarakat seringkali menjadi dasar konflik tersebut. Sampai saat ini masyarakat masih enggan memenuhi syarat-syarat administrasi atas kepemilikan sebidang tanah. Karena itu, langkah utama BPN adalah mendorong masyarakat memenuhi syarat administrasi.

“Pengabaian pengadministrasian mengungkapkan betapa pentingnya dimilikinya sertifikat hak milik oleh masyarakat. Bagi masyarakat, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) seringkali menjadi sesuatu yang menakutkan,” ujarnya pada wartawan (10/4).

Karenanya, BPN dan Kementerian Agraria sedang menyusun peraturan yang memberi kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dalam mengurus administrasi lahan. “Misalnya ada masyarakat kurang mampu yang punya sebidang tanah yang strategis di persimpangan jalan, tapi tidak mampu membayar PBB. Maka seharusnya itu akan diberi keringanan. Kita masih siapkan hal itu, apakah akan menjadi penghapusan atau keringanan,” jelas Ferry.

 

back to top