Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Beri keringanan PBB untuk redam konflik agraria

Beri keringanan PBB untuk redam konflik agraria
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengakui konflik agraria di Indonesia terus meningkat jumlahnya. Karena itu perlu ada langkah-langkah perbaikan untuk meredam kecenderungan tersebut.
 

Ferry menyebutkan, pengabaian administrasi oleh masyarakat seringkali menjadi dasar konflik tersebut. Sampai saat ini masyarakat masih enggan memenuhi syarat-syarat administrasi atas kepemilikan sebidang tanah. Karena itu, langkah utama BPN adalah mendorong masyarakat memenuhi syarat administrasi.

“Pengabaian pengadministrasian mengungkapkan betapa pentingnya dimilikinya sertifikat hak milik oleh masyarakat. Bagi masyarakat, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) seringkali menjadi sesuatu yang menakutkan,” ujarnya pada wartawan (10/4).

Karenanya, BPN dan Kementerian Agraria sedang menyusun peraturan yang memberi kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dalam mengurus administrasi lahan. “Misalnya ada masyarakat kurang mampu yang punya sebidang tanah yang strategis di persimpangan jalan, tapi tidak mampu membayar PBB. Maka seharusnya itu akan diberi keringanan. Kita masih siapkan hal itu, apakah akan menjadi penghapusan atau keringanan,” jelas Ferry.

 

back to top