Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Beri keringanan PBB untuk redam konflik agraria

Beri keringanan PBB untuk redam konflik agraria
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengakui konflik agraria di Indonesia terus meningkat jumlahnya. Karena itu perlu ada langkah-langkah perbaikan untuk meredam kecenderungan tersebut.
 

Ferry menyebutkan, pengabaian administrasi oleh masyarakat seringkali menjadi dasar konflik tersebut. Sampai saat ini masyarakat masih enggan memenuhi syarat-syarat administrasi atas kepemilikan sebidang tanah. Karena itu, langkah utama BPN adalah mendorong masyarakat memenuhi syarat administrasi.

“Pengabaian pengadministrasian mengungkapkan betapa pentingnya dimilikinya sertifikat hak milik oleh masyarakat. Bagi masyarakat, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) seringkali menjadi sesuatu yang menakutkan,” ujarnya pada wartawan (10/4).

Karenanya, BPN dan Kementerian Agraria sedang menyusun peraturan yang memberi kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dalam mengurus administrasi lahan. “Misalnya ada masyarakat kurang mampu yang punya sebidang tanah yang strategis di persimpangan jalan, tapi tidak mampu membayar PBB. Maka seharusnya itu akan diberi keringanan. Kita masih siapkan hal itu, apakah akan menjadi penghapusan atau keringanan,” jelas Ferry.

 

back to top