Menu
Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Prev Next

BEM Nasional tuntut empat hal, satu diantaranya Jokowi turun

www.rmol.com www.rmol.com

KoPi |Berikut adalah surat pernyataan dan tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Nasional kepada pemerintah:

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah kebijakan tak populer yang mengisi agenda pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Belum genap satu tahun memimpin Indonesia, Jokowi-JK terus mengumbar kebijakan, terutama soal kenaikan BBM yang dinyatakan naik lagi untuk kedua kalinya hanya dalam kurun waktu enam bulan.

Pemerintah melalui peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4 Tahun 2015 tentang perhitungan harga jual bahan bakar kembali menetapkan harga baru untuk BBM yang berlaku sejak Sabtu 28 Maret 2015. Kenaikan harga tersebut yakni BBM jenis premium dan solar sebesar Rp. 500 di wilayah Jawa-Madura-Bali. Dengan kata lain, harga solar Rp. 6.900 perliter dan premium Rp. 7.500 perliter.

Kebijakan tentang harga BBM baru ini tentu jadi persoalan serius. Sebab, akan terus menambah beban hidup masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah yang secara ekonomi selalu berkekurangan. Selain itu, dampak lebih lanjut mengakibatkan angka kemiskinan akan semakin meningkat.

Coba bayangkan saja, data BPS mencatat jumlah penduduk miskin tahun 2014 presentasinya mencapai 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa, sedangkan 2015 diprediksi mencapai sekitar 12,25 persen atau 30,25 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia.

Dengan kata lain, pemerintah seperti sengaja ingin menambah angka kemiskinan di negeri ini dengan cara menaikan harga BBM yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat secara luas.Lebih lanjut, dalam membuat sebuah kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi selalu atas dasar pertimbangan pasar, bukan berdasarakan kondisi, situasi, dan keadaan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah (akar rumput) yang acap kali dijadikan tumbal atau korban dari sebuah kebijakan.

Dalam kasus kenaikan harga BBM ini, pemerintah selalu terjerumus mengikuti kemauan dunia tanpa mempertimbangkan kesejahtraan rakyat di negerinya sendiri. Melemahnya rupiah dan melojaknya harga minyak dunia selalu jadi alasan klasik pemerintah dalam menaikan harga BBM. Belum lagi perihal semakin bertambahnya hutang negara akibat dari kebijakan yang menyengsarakan rakyat seperti ini.

Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya mencari jalan keluar yang lebih solutif dan kongkrit untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Bukan malah justru dengan jalan pintas dan spontan yang sarat dengan aroma permainan, politis, gegabah serta demi keuntungan kelompok tertentu. Bagi kami, pemerintahan Jokowi-JK telah mengkhianati komitmen bernegara yang mana tujuan akhirnya ialah menciptakan kesejahteraan sosial. Bukankah sumber daya alam negeri ini sangat melimpah dan cukup untuk menciptakan kesejahteraan sosial-masyarakat?

Sayang sekali, pemerintah ternyata masih terlalu setia menyusu kepada asing dan permainan pasar minyak dunia. Bagi kami, kenaikan harga BBM ini hanya akan mengakibatkan sumbangan inflasi yang sangat besar, sehingga nantinya memberikan dampak kehidupan sosial yang semakin rumit.

Masyarakat tentu saja bisa stres, frustasi dan depresi  menyambut kebijakan kenaikan harga BBM.Menurut kami, rezim Jokowi-JK telah gagal dalam mensejahterakan rakyat. Sebab, kenaikan harga BBM akan berdampak pada melonjaknya harga kebutuhan pokok masyarakat yang membuat daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah akan semakin melemah.  Tentu saja, itu bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi yang lebih baik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Mempertimbangkan hal itu, maka kami Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nasional mengajukan tuntutan kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Nasionalisasi aset yang dikuasai. oleh asing
2. Berantas mafia migas
3. Dirikan pabrik pengolahan minyak di Indonesia
4. Turunkan Jokowi sebagai Presiden! Karena telah mengkhianati komitmen negara, yakni mensejahterakan masyarakat

Ketua Presidium BEM Nasional
Syaefuddin A (Ucok Al Ayubbi)

back to top