Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Bareskrim ingin preteli KPK Featured

Bareskrim ingin preteli KPK
Surabaya – KoPi | Advokat Tri Mulya mengaku heran dengan sikap Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki yang dianggapnya terlalu gampang menyerah. Ruki menyatakan untuk kasus BG kali ini KPK mengaku kalah dan melimpahkan kasus tersebut pada Kejaksaan.
 

“Saya yakin Kejaksaan akan mengembalikan kasus tersebut kepada Polri, yang kemudian akan menerbitkan SP3. Alasannya, kasus tersebut sudah pernah diselidiki oleh Polri dan dianggap sudah selesai,” ungkapnya.

Tri Mulya juga kecewa dengan pernyataan Jokowi yang meminta KPK fokus pada pencegahan. “Mati aku!” ujarnya sambil menepuk kepala. “KPK itu kan singkatannya Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan pencegahan korupsi. Kalau seperti itu, lebih baik bubarkan saja KPK,” lanjutnya dengan kesal.

Ia menyebutkan, Polri, setidaknya Bareskrim, sangat ingin mempreteli KPK. Itu terbukti dari penangkapan terhadap Novel Baswedan dan 9 penyidik lain yang dituduh memiliki senjata api ilegal. Hal itu menurutnya sangat tidak adil dan merupakan bentuk kriminalisasi. 

“Kalau disamakan dengan kepolisian, berapa banyak coba penyidik Kepolisian yang punya senjata api tapi belum memperpanjang ijinnya?” tukas advokat yang pernah menjadi tim kuasa hukum untuk Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah ini.

Di saat yang sama, mantan Wakapolri Oegroseno menyatakan dualisme status pegawai KPK merugikan KPK sendiri. Selama ini ada penyidik dari Polri yang bekerja pada KPK. Seharusnya sistem kepegawaian di KPK memungkinkan adanya perpindahan ke lembaga lain dengan mudah. 

Masalah yang timbul saat ini adalah ada penyidik Polri yang kerja di KPK, namun sistem kepangkatan tetap di bawah Polri. “Ini kan tidak fleksibel, sehingga jadi masalah, seperti pada kasus Novel Bawesdan. Seharusnya ada peraturan yang mengatur bagaimana status penyidik KPK yang berasal dari unsur Polri. Nanti biar penyidik Polri memilih sendiri, lebih memilih di KPK atau di Polri,” ujar Oegroseno.

 

back to top