Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Bappeda: Kesenjangan sosial-ekonomi DIY tertinggi di Indonesia

Bappeda: Kesenjangan sosial-ekonomi DIY tertinggi di Indonesia

Jogja-KoPi| Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tavip Agus Rayanto, menyatakan bahwa isu kesenjangan dan kemiskinan menjadi salah satu kunci utama dalam pembuatan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018.

Menurutnya DIY dulunya berada di peringkat 4, di bawah Papua, Gorontalo, dan DKI Jakarta, namun, sekarang menjadi wilayah paling senjang di Indonesia. Tavip menjelaskan sebab kesenjangan ini terjadi karena tingginya pertumbuhan di satu sektor yang tidak bisa diikuti oleh masyarakat miskin. "Di Yogyakarta dalam perdagangan industri dan jasa, pertumbuhannya mencapai 3 kali lipat, namun orang miskin tidak dapat mengejarnya. Jika diibaratkan Bapak Ibu, di sini yang kerja di sektor formal mendapatkan pendapatan yang signifikan, namun orang miskin tidak dapat mengejar bapak ibu sekalian," katanya saat membuka Forum Konsultasi Publik, di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Selasa (7/3).

Selain isu kesenjangan, isu kemiskinan juga menjadi fokus dalam pembuatan RKPD 2018. Tavip melihat berdasarkan dari kajian Bank Dunia, angka kemiskinan di DIY meningkat atau tinggi di saat-saat tertentu. Seperti weekend atau liburan panjang, angka kemiskinan di DIY cenderung meningkat dikarenakan inflasi.

"Angka kemiskinan naik atau tinggi di saat terjadi inflasi pada waktu weekend. Permintaan tinggi namun persediaan terbatas. Inflasi sendiri memiliki poin besar dalam menentukan angka kemiskinan wilayah," imbuhnya.

Isu-isu inilah yang menjadi fokus dalam lembaga pemerintah khususnya Bapedda dalam menyusun RKPD 2018. Tavip menjelaskan penyusunan RKPD ini sangatlah krusial dikarenakan posisinya berada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Sehingga penyusunan RKPD 2018 menjadi strategi dalam tindak lanjut program atau perda yang sudah ada sekaligus menyusun program atau perda baru.

"Nantinya produk yang dihasilkan adalah perda. Kita harapkan RPJMD ini akan memiliki satu ide pemikiran yang sama di semua stakeholder atau pemegang kekuasaan. Semoga ini dapat mengatasi isu-isu dan permasalahan yang ada di DIY,"jelasnya.

Salah satu langkah Bapedda dalam penyusunan RKPD ini adalah menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan mendengarkan masukan publik dalam forum konsultasi publik. Musrenbang ini diikuti oleh Stakeholder seperti Wakil Gubernur Pakualaman ke X, Pelaku usaha, civitas akademika dan pemangku kepentingan di Yogyakarta lainnya.

Pakualaman ke X juga dalam sambutannya menyampaikan semua masukkan dari publik dirasa penting dalam menyusun RKPD 2018. Pakualaman juga berharap nantinya isu yang ditangkap dapat dimasukkan ke RKPD 2018 serta RKPD ini dapat menyempurnakan RKPD tahun sebelumnya.

"Forum ini selain menjadi sumber rujukan dari pembuatan rancangan, diharapkan forum ini dapat menangkap isu strategis dan menyempurnakan rancangan pembangunan tahun sebelumnya," kata Pakualaman ke X. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top