Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Banyak TV Kabel Ilegal

Banyak TV Kabel Ilegal

Yogyakarta-KoPi. “Tujuan forum ini mensosialisasikan masalah penyiaran mandiri, sehat dalam arti penyiarannya, masalah bisnisnya juga. Hal ini juga menarik teman-teman TV kabel untuk berijin karena ada sanksi sesuai aturan perundang-undangan, ada sanksi PP 52/ 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran LPB, dan PP 32/ 2002”, Kasi Evaluasi dan Regulasi Penyiaran, Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Sudarmidi.

Poin di atas disampaikan dalam forum dialog bersama bertema ‘Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Berlangganan melalui kabel yang Tertib, Sehat, mandiri untuk membangun masyarakat Informasi Indoensia” bertempat di Hotel Shantika Yogyakarta pagi tadi.

Sudarmidi menekankan TV kabel harus berijinan, missal penggunaan tiang listrik. Hal itu harus ada MoU. Kalau tidak ada MoU bisa melanggar hak cipta. Pasalnya kontennya nyewa dari luar negeri.

“ Kalau gak berijin kan teman-teman (Pengusaha TV kabel), nyolong namanya”, kata Sudarmidi.

Selain menekankan aspek regulasi Sudarmidi juga mengharapkan TV kabel bisa mengcover kebutuhan informasi masyarakat Indonesia.
   
“TV kabel bisa memenuhi paling tidak separuh dari penduduk Indnesia. Saat ini baru 8%. Jadi sekitar 3% (3 juta pelanggan) dari 240 juta penduduk Indonesia. Masih banyak yang tidak menerima siaran TV terutama di pelosok. ”

Reporter: Winda Efanur FS dan Saefulloh

 

 

 

back to top