Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Banyak TV Kabel Ilegal

Banyak TV Kabel Ilegal

Yogyakarta-KoPi. “Tujuan forum ini mensosialisasikan masalah penyiaran mandiri, sehat dalam arti penyiarannya, masalah bisnisnya juga. Hal ini juga menarik teman-teman TV kabel untuk berijin karena ada sanksi sesuai aturan perundang-undangan, ada sanksi PP 52/ 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran LPB, dan PP 32/ 2002”, Kasi Evaluasi dan Regulasi Penyiaran, Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Sudarmidi.

Poin di atas disampaikan dalam forum dialog bersama bertema ‘Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Berlangganan melalui kabel yang Tertib, Sehat, mandiri untuk membangun masyarakat Informasi Indoensia” bertempat di Hotel Shantika Yogyakarta pagi tadi.

Sudarmidi menekankan TV kabel harus berijinan, missal penggunaan tiang listrik. Hal itu harus ada MoU. Kalau tidak ada MoU bisa melanggar hak cipta. Pasalnya kontennya nyewa dari luar negeri.

“ Kalau gak berijin kan teman-teman (Pengusaha TV kabel), nyolong namanya”, kata Sudarmidi.

Selain menekankan aspek regulasi Sudarmidi juga mengharapkan TV kabel bisa mengcover kebutuhan informasi masyarakat Indonesia.
   
“TV kabel bisa memenuhi paling tidak separuh dari penduduk Indnesia. Saat ini baru 8%. Jadi sekitar 3% (3 juta pelanggan) dari 240 juta penduduk Indonesia. Masih banyak yang tidak menerima siaran TV terutama di pelosok. ”

Reporter: Winda Efanur FS dan Saefulloh

 

 

 

back to top