Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Banyak TV Kabel Ilegal

Banyak TV Kabel Ilegal

Yogyakarta-KoPi. “Tujuan forum ini mensosialisasikan masalah penyiaran mandiri, sehat dalam arti penyiarannya, masalah bisnisnya juga. Hal ini juga menarik teman-teman TV kabel untuk berijin karena ada sanksi sesuai aturan perundang-undangan, ada sanksi PP 52/ 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran LPB, dan PP 32/ 2002”, Kasi Evaluasi dan Regulasi Penyiaran, Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Sudarmidi.

Poin di atas disampaikan dalam forum dialog bersama bertema ‘Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Berlangganan melalui kabel yang Tertib, Sehat, mandiri untuk membangun masyarakat Informasi Indoensia” bertempat di Hotel Shantika Yogyakarta pagi tadi.

Sudarmidi menekankan TV kabel harus berijinan, missal penggunaan tiang listrik. Hal itu harus ada MoU. Kalau tidak ada MoU bisa melanggar hak cipta. Pasalnya kontennya nyewa dari luar negeri.

“ Kalau gak berijin kan teman-teman (Pengusaha TV kabel), nyolong namanya”, kata Sudarmidi.

Selain menekankan aspek regulasi Sudarmidi juga mengharapkan TV kabel bisa mengcover kebutuhan informasi masyarakat Indonesia.
   
“TV kabel bisa memenuhi paling tidak separuh dari penduduk Indnesia. Saat ini baru 8%. Jadi sekitar 3% (3 juta pelanggan) dari 240 juta penduduk Indonesia. Masih banyak yang tidak menerima siaran TV terutama di pelosok. ”

Reporter: Winda Efanur FS dan Saefulloh

 

 

 

back to top