Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Bambang DH: Inkonsistensi sistem pemerintahan adalah kehancuran

Bambang DH: Inkonsistensi sistem pemerintahan adalah kehancuran Sumber : www.chirpstory.com

Surabaya-KoPi. Perubahan Undang-Undang Pilkada yang diambil melalui voting pada 25 September 2014 memunculkan kekecewaan mendalam di masyarakat. Pilkada yang dipilih oleh DPRD, dianggap memupus harapan dari tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikan oleh Bambang Dwi Hartono dalam wawancara di hotel Majapahit Rabu, (1/10/2014).

Pemilihan Langsung yang didapatkan melalui proses reformasi tahun 1998 dianggap oleh Bambang DH sebagai harapan untuk dapat menciptakan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut mantan Walikota Surabaya tersebut, tujuan berbangsa dan bernegara akan dapat dicapai jika Pemilukada dilakukan secara langsung.

“Tujuan itu (berbangsa dan bernegara, Red.) makin cepat tercapai karena reformasi kemudian memberikan ruang untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin baru yang  lebih baik karena ada pemilihan langsung “ Ucapnya.

Terjadinya perubahan Undang-Undang Pilkada merupakan kemunduran yang besar dari demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan menganut sistem presidential, akan terjadi inkonsistensi jika kemudian kepala daerahnya justru dipilih oleh anggota DPR. Adanya inkonsistensi tersebut cepat atau lambat akan merujuk pada kehancuran negara Indonesia.

“Jika terjadi inkonsistensi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, maka cepat atau lambat akan mengalami kehancuran” tambahnya.

Masyarakat yang saat ini sudah lebih cerdas dan berpendidikan tentunya berkehendak agar para pemimpin mereka dipilih secara langsung. Bambang DH juga menambahkan bahwa tren yang muncul saat ini adalah masyarakat yang semakin ingin terbuka, transparansi serta memiliki kebebasan dalam berpendapat.

“Trennya itu masyarakat makin ingin terbuka, ada transparansi, makin ada kebebasan, penghargaan terhadap prestasi, sehingga hal-hal yang bersifat transaksional, memainkan trik dan intrik untuk kepentingan kelompok sesaat, tentu akan berhadapan dengan masyarakat” pungkasnya.

 

Reporter : Aditya Lesmana

 

back to top