Menu
Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi | Balai Penyel...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi | Gunung Merap...

Prev Next

Bambang DH: Inkonsistensi sistem pemerintahan adalah kehancuran

Bambang DH: Inkonsistensi sistem pemerintahan adalah kehancuran Sumber : www.chirpstory.com

Surabaya-KoPi. Perubahan Undang-Undang Pilkada yang diambil melalui voting pada 25 September 2014 memunculkan kekecewaan mendalam di masyarakat. Pilkada yang dipilih oleh DPRD, dianggap memupus harapan dari tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikan oleh Bambang Dwi Hartono dalam wawancara di hotel Majapahit Rabu, (1/10/2014).

Pemilihan Langsung yang didapatkan melalui proses reformasi tahun 1998 dianggap oleh Bambang DH sebagai harapan untuk dapat menciptakan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut mantan Walikota Surabaya tersebut, tujuan berbangsa dan bernegara akan dapat dicapai jika Pemilukada dilakukan secara langsung.

“Tujuan itu (berbangsa dan bernegara, Red.) makin cepat tercapai karena reformasi kemudian memberikan ruang untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin baru yang  lebih baik karena ada pemilihan langsung “ Ucapnya.

Terjadinya perubahan Undang-Undang Pilkada merupakan kemunduran yang besar dari demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan menganut sistem presidential, akan terjadi inkonsistensi jika kemudian kepala daerahnya justru dipilih oleh anggota DPR. Adanya inkonsistensi tersebut cepat atau lambat akan merujuk pada kehancuran negara Indonesia.

“Jika terjadi inkonsistensi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, maka cepat atau lambat akan mengalami kehancuran” tambahnya.

Masyarakat yang saat ini sudah lebih cerdas dan berpendidikan tentunya berkehendak agar para pemimpin mereka dipilih secara langsung. Bambang DH juga menambahkan bahwa tren yang muncul saat ini adalah masyarakat yang semakin ingin terbuka, transparansi serta memiliki kebebasan dalam berpendapat.

“Trennya itu masyarakat makin ingin terbuka, ada transparansi, makin ada kebebasan, penghargaan terhadap prestasi, sehingga hal-hal yang bersifat transaksional, memainkan trik dan intrik untuk kepentingan kelompok sesaat, tentu akan berhadapan dengan masyarakat” pungkasnya.

 

Reporter : Aditya Lesmana

 

back to top