Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next
E Hermawan

E Hermawan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website URL:

Pemilu 2019, Pemilih Harus Waspadai Informasi Hoax

umy8

Bantul-KoPi|Euforia pemilihan umum tahun 2019 sudah dapat dirasakan baru-baru ini. Meskipun masih di awal tahun 2018, euforia politik sudah dapat dirasakan masyarakat. Hal ini dikarenakan penyebaran informasi yang cepat sehingga dengan mudahnya masyarakat mengakses segala informasi dan berita mengenai pemilu tahun 2019.

Namun perlu diwaspadai bagi seorang pemilih baru maupun pemilih yang sudah pernah memilih bahwa ada banyak infomasi dan berita yang beredar di laman sebuah website. Serta perlu dipertanyakan apakah berita maupun informasi tersebut adalah fakta atau hanya sebatas hoax yang beredar.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan dosen bidang politik spesialisasi partai politik, pemilu dan demokrasi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP UMY) Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP, M.Si. saat diwawancarai di ruang dosen prodi IP UMY pada Kamis (8/2).

Menurut Bambang, kualitas informasi yang diterima menjadi salah satu faktor utama bagi pemilih. Informasi yang tersedia menjadikan tolak acuan pemilih melihat seberapa kredibel seorang calon pemimpin. Namun, Bambang menyebutkan bahwa kebanyakan kandidat saat ini hanya dilihat berdasarkan popularitas yang dimiliki. Mereka yang popular lebih cenderung dilihat oleh masyarakat daripada mereka yang profesional di bidang tersebut.

“Orang-orang saat ini bukan tidak tahu mengenai informasi pemilu 2019, namun mereka kebanjiran akan informasi, dan yang ditakutkan adalah ketika masyarakat mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta (hoax) yang dapat merugikan pemilih. Hoax dapat mengubah pemilih untuk mengubah pilihannya. Adapun tiga aspek atau komponen mendasar pemilih yaitu informasi, pengalaman serta kualitas atau keyakinan. Menurut kami, di era seperti sekarang ini jika ada informasi yang tidak diketahui publik, itu merupakan sebuah kegagalan dari orang-orang yang ingin menyampaikan informasi kepada publik,” ungkapnya.

Bambang menyebutkan bahwa semua kandidat maupun masyarakat dapat melakukan kampanye di Handphone masing-masing, mulai dari sosial media yang dimiliki. Bambang berharap bahwa para pemilih dapat menggunakan informasi secara bijak.

“Harapannya, dengan banyaknya informasi politik yang tersedia, pemilih dapat dengan bijak menggunakan informasi tersebut untuk menentukan pilihannya. Kedua, kita hidup di zaman dimana kita dapat dengan mudah mengakses informasi, terutama adanya HP untuk mendapatkan informasi. Tapi jangan lupa, info tidak selamanya benar. Kita harus memiliki sikap yang jelas, bahwa yang ada di internet pasti salah hingga dapat dibuktikan itu benar, bukan sebaliknya,” ungkap Bambang.

Pesan Bambang, terutama kepada pemilih pemula, untuk tidak tertipu dengan uang, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melobangi kapal negara kita. Mereka akan sadar bila kapalnya mulai tenggelam. Politik akan menghasilkan hal baik apabila hubungan antara pemilih dengan kandidat dilandaskan berdasarkan trust (kepercayaan), bukan tipu-tipu. (Darel)

Fapet UGM dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan HewanTandaTangani Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Sapi Belgian Blue

Fapet PKH 3

Jakarta-KoPi| Fakultas Peternakan (Fapet) UGM dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), KementerianPertanian RI menandatangani perjanjian kerjasama pengembangan sapi Belgian Blue pada Senin (5/2) di kantor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jakarta.

Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pengembangan sapi otot ganda breed Belgian Blue yang oleh Fakultas Peternakan UGM disebut dengan Lembu Gama. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Dekan Fakultas Peternakan, Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA, DEA, IPM dan Dirjen PKH, drh. I Ketut Diarmita, MP.

“Swasembada daging sapi menjadi salah satu kontributor program swasembada protein hewani. Daging sapi potong memberikan konstribusi sekitar 20--22% dari total konsumsi hewani. Daging sapi menjadi demand yang tidak mudah digantikan karena tidak hanya berkaitan dengan preferensi konsumen, tetapi juga kadang berkaitan dengan acara ritual baik adat maupun keagamaan,” kata Prof. Ali Agus di sela-sela acara penandatanganan perjanjian kerjasama.

Isu kelangkaan dan mahalnya daging sapi hampir setiap tahun muncul dan menjadi headline. Hal tersebut menjadi indicator bahwa isu persapian termasuk isu yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fakultas Peternakan UGM tanggap terhadap situasi sehingga terus mengembangkan inovasi untuk berkonstribusi dalam swasembada daging sapi dengan cara menghasilkan sapi produksi tinggi. Sapi Belgian Blue merupakan sapi jenis Bos Taurus (dikembangkan di Belgia, Eropa) dengan cirri khas otot ganda. Dengan kelebihan otot ganda tersebut, dengan unit ekor yang sama akan dihasilkan daging yang lebih tinggi.

Prof. Ali Agus menambahkan, Sapi Belgian Blue yang saat ini telah dihasilkan (kerjasama dengan PT Widodo Makmur Perkasa sejak 2014 lalu) disilangkan dengan breed sapi Bos Indicus (jenis sapi daerah tropik) diharapkan akan menghasilkan sapi berotot ganda tetapi mampu beradaptasi dengan baik di daerah tropik. Sebagai contoh, 9 ekor sapi Lembu Gama yang ada saat ini, pada umur 1 tahun telah mencapai berat badan rata-rata 320 kg, sementara sapi Brahman cross baru mencapai 204 kg. Terdapat perbedaan yang jauh dalam hal berat badan.

“Melalui kerjasama dengan Dirjen PKH Kementan RI ini, semoga kontribusi Fakultas Peternakan UGM dalam mewujudkan cita-cita swasembada daging sapi semakin dekat melalui lahirnya generasi Lembu Gama,” pungkas Prof. Ali Agus.

Ketua MK harus mengundurkan diri

umy5

Bantul-KoPi| Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi menuai banyak kritik. Respon kuat dari berbagai akademisi hukum yang tergabung dalam Forum Dekan Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum serta Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia menyerukan kepada Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua MK dan Hakim Konstitusi.

Hal tersebut disampaikan kepada para awak media pada Senin (05/02) di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Ketua Forum Dekan FH dan ketua STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia menyampaikan bahwa menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia merupakan jabatan yang sangat terhormat dan mulia.

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Negara yang memiliki peranan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun mempertahankan integritas untuk tidak melakukan pelanggaran adalah hal yang berat bagi Hakim Konstitusi.

Untuk itu sekecil apapun permasalahan yang melibatkan ketua Mahkamah Kontitusi akan berperngaruh terhadap kurangnya kepercayaan masyarakat. Seperti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” ujar Trisno yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Trisno menambahkan, bagi para akademisi melakukan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi adalah hal yang tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut sudah mencederai integritas sebagai hakim.

“Dua pelanggaran kode etik sudah terbukti dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 2016-2017. Pelanggaran pertama dilakukan oleh Arief Hidayat pada tahun 2016, Ketua MK memberikan katabelece (pesan khusus) kepada Jaksa Agung Muda untuk memberikan pembinaan kepada seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek. Pelanggaran kedua pada tahun 2017, Ketua MK bertemu dengan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada saat mencalonkan kembali sebagai Hakim Konstitusi,” papar Trisno.

Ia juga menuturkan bahwa Dewan Etik MK telah menjatuhkan sanksi ringan kepada Ketua MK.

“Sebagai suatu tolak ukur adanya kesalahan etik yang berulang maka sanksi etik tersebut pantas menjadi renungan bagi ketua MK dan pembalajaran bahwa seorang hakim adalah harus jujur, bersih dan adil. Sekecil apapun kesalahan yang diberikan sanksi merupakan persoalan besar terhadap masalah integritas dan kepercayaan publik terhadap Hakim Konstitusi. Sikap kenegarawanan harus ditunjukan Hakim Konstitusi, bahwa sanksi kode etik merupakan tamparan keras bagi penegakan hukum di negeri ini” imbuhnya.

“Berdasarkan fakta pelanggaran tersebut kami mewakili seluruh PTM dan STIH ingin menjaga kehormatan dan marwah MK RI sebagai lembaga terhormat dan memiliki fungsi (The Guardian Of Constitution). Selain itu dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK RI terkait kode etik ketua MK yang dinilai tidak berintegritas dan tidak mencerminkan sebagai seorang Negarawan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 5 terkait Hakim Konstitusi Harus memiliki Integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negerawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara,” tandas Trisno. (Sumali)

Subscribe to this RSS feed