Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Asap: Mengulang Double Jeopardy

www.nbcphiladelphia.com www.nbcphiladelphia.com

Soal asap memang sulit untuk diatasi, itu realita nyata tak terbantahkan akan tetapi justru perulangan ini yang sangat menyakitkan. Tentu masih ingat kita semua soal kasus besar bank Century yang tak lain seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam mengelola negara sebesar dan dengan diversitas ekstrim seperti Indonesia.

Pertama swasta gagal mengatasi dirinya sendiri dalam pasar alias bangkrut sistemis, kedua negara berusaha menyelamatkan akan tetapi juga gagal mempertanggungjawabkan upaya melalui mekanisme akuntabilitas yang jelas, inilah double jeopardy.

Dua kegagalan ganda. Ketika pasar gagal sekaligus negara gagal lalu masyarakat tertampar akibatnya sangatlah jelas lempar-melempar tanggung jawab, kalau sudah begini siapa yang mau bertanggung jawab ? menunggu bantuan Tuhan, tentu negara terlalu amat ringkih jika mengulangi kesalahan yang sama. Negara yang mapan dan negara yang menjadi pembelajar seharusnya perlu dikedepankan.

Soal asap pun kini kembali terulang, lalu bagaimana sekarang? swasta tak dapat dipercaya dan negara kalang kabut mengatasi bencana asap, lagi-lagi pola kegagalan yang sama, swasta gagal menghadapi eksternalitasnya sendiri sementara negara terbatas sumber dayanya untuk melawan kuasa alam yang sebenarnya dapat diatasi jika negara so strong dalam kebijakannya.

Masyarakat kembali menjadi bulan-bulan, entah kerugian yang semakin menjadi-menjadi dapat diambil alih negara, atau swasta pun kini lebih banyak bungkam. Aksi boikot para aktivis pada produk kaum partikelir gigantik yang disinyalir berperan membakar hutan pun bertebaran di dunia maya, banyak meme pun sudah menjadi bahan kritik tajam, donasi terus mengalir akan tetapi masyarakat tetap menderita.

Negara sudah benar hadir dalam situasi genting seperti ini akan tetapi tentu secara struktural ini terlalu lambat, ekonomi politik para rent-seeker lebih berhasil dahulu untuk mengeruk keuntungan dan kemudian membebankan kepada negara untuk segala kerusakan. Tentu tidak perlu membabi buta menyalahkan pemimpin negara yang justru pergi ke benua Amerika untuk praktek penarikan investasi, tetapi kritiklah secara proporsional sehingga ada wacana solusi komprehensif agar asap tak kembali terulang tahun depan.

Setidaknya dalam kasus asap yang sudah terjadi puluhan tahun dan terus berulang, maka satu hal yang dapat kita tarik bahwa jangan mempercayai 100% sektor privat dalam konsesi pengelolaan sumber daya alam, jangan mengandalkan kontrak sebagai instrumen utama karena jelas tidak mampu menjamin tiadanya permasalahan di lain hari.

Kegagalan sektor privat harus menjadi tanggung jawab sektor privat seutuhnya, termasuk akibat eskternalitasnya. Negara akan selalu hadir dalam setiap permasalahan akan tetapi bukan untuk menyelesaikan segalanya, negara harus lebih kuat dari aktor-aktor pencari kapital lainnya. Masyarakatlah yang memastikan posisi negara dalam melindungi hak-haknya, pemerintah daerah juga dilarang keras membuat aturan longgar yang beresiko pada kerusakan total alam.

Kearifan lokal bukan argumen utama untuk melonggarkan aturan yang jelas-jelas berbahaya, asap hari ini adalah akibat salah satu salah pikir dan sesat pikir aktor-aktor di daerah, bukan menyalahkan akan tetapi mari belajar dari kesalahan. Tahun-tahun berikutnya asap harus cepat diatasi dan dipastikan bukan akibat kesalahan manusia.
Jika kembali terulang tahun depan, akanlah sangat malu republik ini, kegagalan ganda alias double jeopardy menjadi catatan sejarah kelam regional. Secara internasional asap ini tengah menjadi perbincangan. Penegakan aturan akan membuat negara kuat jauh diatas sektor privat yang semena-mena.

Kita tak perlu menunggu bencana lain akibat perilaku merusak individu demi keuntungan sementara, para aktivis lingkungan selalu meneriakan you can’t eat money !! Di masa depan masyarakat berharap banyak tidak akan ada lagi asap berbulan-bulan yang merenggut korban jiwa. Soal pertambangan yang kemarin juga tidak perlu terulang kembali, negara sekali lagi harus kuat.

Double jeopardy harus dimusnahkan, jangan lagi kita dengar soal asap, pertambangan yang membunuh, banjir dan bahkan pencemaran lingkungan akibat lemahnya negara. Satu kutipan dari Angus Deaton sang pemenang nobel ekonomi tahun ini “Weak States, Poor Countries”, selama negara lemah maka negara akan tetap miskin. Semoga bencana asap segara berakhir, Pak Presiden cepat pulang dan kebijakan lanjutan sukses di masa depan.

back to top