Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Asal muasal banyak pemimpin beragama Islam korup

Asal muasal banyak pemimpin beragama Islam korup

Beberapa media menggiring opini publik bahwa para pemimpin beragama Islam itu korup. Benarkah? Tentu masyarakat beragama Islam terkoyak hati dan kehormatannya. Bagaimana tidak, Islam melalui Nabi Muhammad secara jelas tegas mengajarkan praktik anti korupsi dalam posisi kekuasaan politik.

Mahmud Yunus, seorang cendikiawan muslim Indonesia dalam buku ringkasnya tentang Tafsir Qur'an Karim menuliskan tafsir dari Surat Ali 'Imran ayat 161:

"Hal ini patut jadi petunjuk bagi orang yang memegang tanggung jawab harta benda Negara, supaya memeliharanya dan membaginya dengan jujur, lurus dan adil menurut mestinya dan sekali-kali jangan berlaku curang (korupsi), karena meskipun ia akan terlepas dari hukuman dunia, ia tiada akan terlepas dari hukuman di akhirat". 

Maka, tafsir itu juga menjelaskan mengapa Nabi Muhammad dengan sumber kekuasaannya yang sangat besar hidup sangat sederhana. Syahdan Sang Kekasih Allah tersebut pergi ke dapur dan tidak ada makanan karena kehabisan bahan. Andai Nabi Muhammad menggunakan kekuasaannya waktu itu, apa sulitnya menjadi kaya raya dan hidup mewah?

Kekayaan dan kemakmuran adalah absyah dalam Islam, dan ajaran-ajaran agama lainnya. Akan tetapi posisi kepemimpinan yang mendapatkan mandat kekuasaan untuk mengelola dan memelihara rakyatnya jelas memiliki etika dalam kehidupan duniawinya. Etika itu adalah keyakinan atas kebenaran konsep kepemimpinan politik Islam yang tidak memburu kekayaan. Maka para khalifah, khulafaur rasyidin, dari Abu Bakar ra. sampai Utsman ra. hidup dalam kesederhanaan.

Akan tetapi dalam konteks kekuasaan modern ini, mengapa survey yang dilakukan KPK pada tahun 2015, lembaga terkorup adalah kementerian agama yang notabene dipimpin oleh pemimpin beragama Islam? Departemen Agama pun masuk kategori lembaga paling korup bersama kepolisian dan pengadilan.

Diskursus mengarah pada inkonsistensi para pemimpin beragama Islam terhadap etika, nilai dan bahkan hukum dalam Islam itu sendiri. Inkonsistensi adalah asal muasal kepemimpinan para elite beragama Islam menjadi korup. Pertanyaan lebih jauh adalah bagaimana bisa tercipta inkonsistensi terhadap Islam oleh para pemimpin muslim?

Menjawab pertanyaan mendasar itu membutuhkan kelapangan dan keterbukaan dalam penyusunan faktor-faktor kompleks dari sisi antropologi budaya keindonesiaan, konteks sosiologis seperti jejaring predator korupsi yang memanipulasi identitas Islam, sampai sisi komitmen etika keislaman para pemimpin beragama Islam.

Maka, wacana kepemimpinan tidak diserahkan pada level formalitas semata yang menciptakan baik buruk berdasarkan identitas. Para pemimpin beragama Islam yang komit pada etika dan nilai keislaman juga tidak sedikit. Para koruptor beragama Kristian sampai Budha juga banyak. Akan tetapi wacana perlu dibawa pada substansi nilai keagamaan itu sendiri. Bukan formalitas identitas.

back to top