Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Apakah kementerian agraria perlu ?

foto: news.mongabay.com foto: news.mongabay.com

Terbentuknya kementerian agraria menandakan ada visi penting dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam menangani masalah agraria di Indonesia. Sebelumnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan badan negara yang bertanggung jawab terhadap pada masalah pertanahan. Lantas mengapa kini ditingkatkan menjadi kementerian?

Indonesia memiliki konflik agraria yang melibatkan berbagai kepentingan masyarakat, swasta dan negara. Selama fase demokrasi, konflik agraria menjadi salah satu masalah paling besar yang mempengaruhi kualitas perekonomian dan sosial bangsa. Sebab, isu pertanahan melibatkan jumlah besar masyarakat.

Beberapa dimensi konflik agraria melibatkan dan memarjinalisasi komunitas adat yang tanah ulayat terampas oleh industri atas nama kepentingan nasional. Kasus komunitas petani yang menuntut redistribusi tanah juga tersebar di pelosok Indonesia. Kasus konflik dengan kekerasan di Mesuji, Lampung yang mencuat tahun 2012 menjadi salah satu contoh diantara ribuan kasus.

Tanah, dan air, merupakan kekayaan yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan hajat hidup rakyat. Namun pada kenyataannya para petani yang merupakan pekerjaan mayoritas penduduk Indonesia tidak memiliki lahan cukup. Rata-rata petani di Jawa hanya memiliki 0,2 hektar dan luar Jawa 2 hektar. Tanah seluas itu per bulan hanya memberi penghasilan rata-rata 500.000 rupiah.

Pertanyaannya adalah siapa yang selama ini memiliki dan memafaatkan tanah Indonesia yang luas ini? Pada data yang ada, berbagai wilayah negeri ini konglomerat swasta menguasai mayoritas lahan. Jumlah mereka sedikit namun menguasai jutaan hektar untuk kepentingan segelintir konglomerat.

Contoh data dari Bengkulu, Walhi melaporkan bahwa 121 konglomerat lokal menguasai 454 ribu hektar tanah. Sedangkan di sana ada 35 ribu masyarakat miskin, mayoritas petani, tidak memiliki tanah untuk lahan hidup. Secara nasional, tragisnya, 12 konglomerat menguasai 16.7 juta hektar tanah. Sedangkan 26.13 juta petani hanya berlahan sempit. BPS melaporan terjadi kecenderungan penuruan jumlah petani akibat makin sempitnya lahan.

Kementrian agraria, pada gilirannya, berpotensi menjadi kekuatan legal bagi upaya pemecahan masalah dan konflik agraria. Sebab selama ini BPN terkendala oleh keterbatasan wewenang, terutama tidak mampu menegosiasi atau memberi perintah pada otoritas lain yang dipandang lebih besar wewenangnya seperti kementerian kehutanan.

Rakyat mengharap, dan bermimpi manis, hadirnya kementerian agraria memberi jalan keluar dari kebuntuan selama ini. Agar rakyat benar-benar bisa mendapatkan hak mengakses lahan tanah yang cukup untuk hidup dan pemecahan masalah konflik agraria yang masih tersebar di negeri Indonesia.

 

 

 

back to top