Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Apakah kementerian agraria perlu ?

foto: news.mongabay.com foto: news.mongabay.com

Terbentuknya kementerian agraria menandakan ada visi penting dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam menangani masalah agraria di Indonesia. Sebelumnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan badan negara yang bertanggung jawab terhadap pada masalah pertanahan. Lantas mengapa kini ditingkatkan menjadi kementerian?

Indonesia memiliki konflik agraria yang melibatkan berbagai kepentingan masyarakat, swasta dan negara. Selama fase demokrasi, konflik agraria menjadi salah satu masalah paling besar yang mempengaruhi kualitas perekonomian dan sosial bangsa. Sebab, isu pertanahan melibatkan jumlah besar masyarakat.

Beberapa dimensi konflik agraria melibatkan dan memarjinalisasi komunitas adat yang tanah ulayat terampas oleh industri atas nama kepentingan nasional. Kasus komunitas petani yang menuntut redistribusi tanah juga tersebar di pelosok Indonesia. Kasus konflik dengan kekerasan di Mesuji, Lampung yang mencuat tahun 2012 menjadi salah satu contoh diantara ribuan kasus.

Tanah, dan air, merupakan kekayaan yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan hajat hidup rakyat. Namun pada kenyataannya para petani yang merupakan pekerjaan mayoritas penduduk Indonesia tidak memiliki lahan cukup. Rata-rata petani di Jawa hanya memiliki 0,2 hektar dan luar Jawa 2 hektar. Tanah seluas itu per bulan hanya memberi penghasilan rata-rata 500.000 rupiah.

Pertanyaannya adalah siapa yang selama ini memiliki dan memafaatkan tanah Indonesia yang luas ini? Pada data yang ada, berbagai wilayah negeri ini konglomerat swasta menguasai mayoritas lahan. Jumlah mereka sedikit namun menguasai jutaan hektar untuk kepentingan segelintir konglomerat.

Contoh data dari Bengkulu, Walhi melaporkan bahwa 121 konglomerat lokal menguasai 454 ribu hektar tanah. Sedangkan di sana ada 35 ribu masyarakat miskin, mayoritas petani, tidak memiliki tanah untuk lahan hidup. Secara nasional, tragisnya, 12 konglomerat menguasai 16.7 juta hektar tanah. Sedangkan 26.13 juta petani hanya berlahan sempit. BPS melaporan terjadi kecenderungan penuruan jumlah petani akibat makin sempitnya lahan.

Kementrian agraria, pada gilirannya, berpotensi menjadi kekuatan legal bagi upaya pemecahan masalah dan konflik agraria. Sebab selama ini BPN terkendala oleh keterbatasan wewenang, terutama tidak mampu menegosiasi atau memberi perintah pada otoritas lain yang dipandang lebih besar wewenangnya seperti kementerian kehutanan.

Rakyat mengharap, dan bermimpi manis, hadirnya kementerian agraria memberi jalan keluar dari kebuntuan selama ini. Agar rakyat benar-benar bisa mendapatkan hak mengakses lahan tanah yang cukup untuk hidup dan pemecahan masalah konflik agraria yang masih tersebar di negeri Indonesia.

 

 

 

back to top