Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Apakah kementerian agraria perlu ?

foto: news.mongabay.com foto: news.mongabay.com

Terbentuknya kementerian agraria menandakan ada visi penting dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam menangani masalah agraria di Indonesia. Sebelumnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan badan negara yang bertanggung jawab terhadap pada masalah pertanahan. Lantas mengapa kini ditingkatkan menjadi kementerian?

Indonesia memiliki konflik agraria yang melibatkan berbagai kepentingan masyarakat, swasta dan negara. Selama fase demokrasi, konflik agraria menjadi salah satu masalah paling besar yang mempengaruhi kualitas perekonomian dan sosial bangsa. Sebab, isu pertanahan melibatkan jumlah besar masyarakat.

Beberapa dimensi konflik agraria melibatkan dan memarjinalisasi komunitas adat yang tanah ulayat terampas oleh industri atas nama kepentingan nasional. Kasus komunitas petani yang menuntut redistribusi tanah juga tersebar di pelosok Indonesia. Kasus konflik dengan kekerasan di Mesuji, Lampung yang mencuat tahun 2012 menjadi salah satu contoh diantara ribuan kasus.

Tanah, dan air, merupakan kekayaan yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan hajat hidup rakyat. Namun pada kenyataannya para petani yang merupakan pekerjaan mayoritas penduduk Indonesia tidak memiliki lahan cukup. Rata-rata petani di Jawa hanya memiliki 0,2 hektar dan luar Jawa 2 hektar. Tanah seluas itu per bulan hanya memberi penghasilan rata-rata 500.000 rupiah.

Pertanyaannya adalah siapa yang selama ini memiliki dan memafaatkan tanah Indonesia yang luas ini? Pada data yang ada, berbagai wilayah negeri ini konglomerat swasta menguasai mayoritas lahan. Jumlah mereka sedikit namun menguasai jutaan hektar untuk kepentingan segelintir konglomerat.

Contoh data dari Bengkulu, Walhi melaporkan bahwa 121 konglomerat lokal menguasai 454 ribu hektar tanah. Sedangkan di sana ada 35 ribu masyarakat miskin, mayoritas petani, tidak memiliki tanah untuk lahan hidup. Secara nasional, tragisnya, 12 konglomerat menguasai 16.7 juta hektar tanah. Sedangkan 26.13 juta petani hanya berlahan sempit. BPS melaporan terjadi kecenderungan penuruan jumlah petani akibat makin sempitnya lahan.

Kementrian agraria, pada gilirannya, berpotensi menjadi kekuatan legal bagi upaya pemecahan masalah dan konflik agraria. Sebab selama ini BPN terkendala oleh keterbatasan wewenang, terutama tidak mampu menegosiasi atau memberi perintah pada otoritas lain yang dipandang lebih besar wewenangnya seperti kementerian kehutanan.

Rakyat mengharap, dan bermimpi manis, hadirnya kementerian agraria memberi jalan keluar dari kebuntuan selama ini. Agar rakyat benar-benar bisa mendapatkan hak mengakses lahan tanah yang cukup untuk hidup dan pemecahan masalah konflik agraria yang masih tersebar di negeri Indonesia.

 

 

 

back to top