Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Angkot boleh ditertibkan, asal...

Angkot boleh ditertibkan, asal...
Surabaya - KoPi | Ketua Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia (SPTSI) Jawa Timur Subekti menyatakan sopir angkot tidak menolak jika harus ditertibkan atau bergabung dengan koperasi. Namun mereka meminta agar pemerintah menjamin hak-hak sopir angkot.
 

Selama ini sopir angkot yang menolak bergabung dengan koperasi atau badan hukum lantaran kendaraan mereka akan menjadi milik koperasi. Selama ini angkot di Surabaya merupakan milik perseorangan dan dibeli dengan uang pribadi.

"Sopir-sopir itu menjual tanah, jual rumah, supaya bisa beli angkot. Lha kalau setelah itu jadi milik koperasi, kami punya hak apa?" keluh Subekti pada KoPi (19/11).

Subekti menyatakan, sopir angkot sebenarnya bersedia ditertibkan atau bergabung di koperasi. Hanya saja, tidak banyak koperasi yang benar-benar kuat secara manajemen.

Ia menjelaskan, koperasi kecil bentukan sopir angkot memang tidak mewajibkan anggotanya menyerahkan STNK dan kepemilikan kendaraan pada koperasi. Namun secara manajemen, koperasi tersebut kurang baik dan sering kali bubar. Sedangkan koperasi besar yang ada saat ini mewajibkan sopir angkot menyerahkan kepemilikan kendaraan mereka kepada koperasi.

"Saat ini sudah ada 5 koperasi yang tergabung dalam organda Surabaya. Tapi kalau diurus oleh orang terminalan yang bercelana pendek, tidak akan mampu, pasti bubar. Kami malah berharap pemerintah mau turun untuk mendirikan koperasi, tapi jangan sampai STNK angkot jadi milik koperasi," tukasnya.

Kepala Dispenda Jatim Bobby Soemiarsono mengatakan angkutan umum di Jawa Timur berjumlah ribuan. Sopir angkot bisa mendirikan badan hukum sendiri dengan bersepakat dengan minimal 5 orang yang saling percaya. 

"Namun, jika melakukan itu, bisa-bisa juga muncul ribuan koperasi, karena sopir angkot hanya mau bergabung atau mendirikan dengan koperasi yang benar-benar mereka percayai. Karena itu sebaiknya sopir angkot tidak mendirikan badan hukum baru dan bergabung dengan yang sudah ada," kata Bobby.

back to top