Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Angkot boleh ditertibkan, asal...

Angkot boleh ditertibkan, asal...
Surabaya - KoPi | Ketua Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia (SPTSI) Jawa Timur Subekti menyatakan sopir angkot tidak menolak jika harus ditertibkan atau bergabung dengan koperasi. Namun mereka meminta agar pemerintah menjamin hak-hak sopir angkot.
 

Selama ini sopir angkot yang menolak bergabung dengan koperasi atau badan hukum lantaran kendaraan mereka akan menjadi milik koperasi. Selama ini angkot di Surabaya merupakan milik perseorangan dan dibeli dengan uang pribadi.

"Sopir-sopir itu menjual tanah, jual rumah, supaya bisa beli angkot. Lha kalau setelah itu jadi milik koperasi, kami punya hak apa?" keluh Subekti pada KoPi (19/11).

Subekti menyatakan, sopir angkot sebenarnya bersedia ditertibkan atau bergabung di koperasi. Hanya saja, tidak banyak koperasi yang benar-benar kuat secara manajemen.

Ia menjelaskan, koperasi kecil bentukan sopir angkot memang tidak mewajibkan anggotanya menyerahkan STNK dan kepemilikan kendaraan pada koperasi. Namun secara manajemen, koperasi tersebut kurang baik dan sering kali bubar. Sedangkan koperasi besar yang ada saat ini mewajibkan sopir angkot menyerahkan kepemilikan kendaraan mereka kepada koperasi.

"Saat ini sudah ada 5 koperasi yang tergabung dalam organda Surabaya. Tapi kalau diurus oleh orang terminalan yang bercelana pendek, tidak akan mampu, pasti bubar. Kami malah berharap pemerintah mau turun untuk mendirikan koperasi, tapi jangan sampai STNK angkot jadi milik koperasi," tukasnya.

Kepala Dispenda Jatim Bobby Soemiarsono mengatakan angkutan umum di Jawa Timur berjumlah ribuan. Sopir angkot bisa mendirikan badan hukum sendiri dengan bersepakat dengan minimal 5 orang yang saling percaya. 

"Namun, jika melakukan itu, bisa-bisa juga muncul ribuan koperasi, karena sopir angkot hanya mau bergabung atau mendirikan dengan koperasi yang benar-benar mereka percayai. Karena itu sebaiknya sopir angkot tidak mendirikan badan hukum baru dan bergabung dengan yang sudah ada," kata Bobby.

back to top