Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Amarta Institute dorong RUU air yang pro-rakyat

Direktur Amarta Institute, Nila Direktur Amarta Institute, Nila

Jogkarta-KoPi| Direktur Amarta Institute, Nila Ardiani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendorong RUU Sumber Daya Air yang baru.

Sebelumnya pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Dalam uji materi UU dan peraturan turunannya bertentangan dengan amanah UUD 1945. Kedaulatan air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Nila memandang kekosongan regulasi ini menjadi momentum yang baik. Untuk membuat Undang-Undang baru tentang SDA yang pro terhadap rakyat.

"Hal ini menjadi angin segar dari keputusan MK, ini langkah pembuatan RUU baru (SDA) masih di Kementrian berasal dari inisiatif DPR RI," papar Nila saat diskusi Komersialisasi Air dan Komersialisasi Air atas Rakyat pada Rabu, 10 Februari 2016 di UGM.

Nila berharap RUU tentang SDA nanti memiliki keberpihakan kepada rakyat. Pemerintah juga memiliki peran mengelola sumber daya air yang baik dan adil. Pasalnya pada UU sebelumnya cenderung bermuatan komersialisasi air.

"Kami berharap memuat hak warga negara, peran pemerintah sesuai pada tanggungjawabnya," tambah Nila.

Hal serupa juga disampaikan oleh pakar politik UGM, Arie Sujito. Dia mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk turun tangan menyelesaikan komersialisasi air. Selain itu Arie juga mendorong mahasiswa terlibat mengawal komersialisasi tentang air.

Perusahaan Air Dalam Kemasan menguasai 76% sumber daya air di Indonesia. Perusahaan ADMK ini didominasi oleh asing dan swasta.
Peruntukannya lebih mengarah pada keuntungan semata dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat. |Winda Efanur FS|

back to top