Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

AMAK : KPK menghambat langkah Budi Gunawan

AMAK : KPK menghambat langkah Budi Gunawan

Yogyakarta-KoPi|Ditengah bergulirnya pro dan kontra penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai kandidat tunggal Kapolri, AMAK (Aliansi Mahasiswa Anti Kriminalisasi) turut bersuara. AMAK mengadakan aksi demonstrasi di area nol Kilometer siang tadi.

Berseberangan dengan KPK yang menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. AMAK justru mengetengahkan aspek yuridis KPK. Menurutnya legal standing KPK patut dipertanyakan. Pasalnya menurut undang-undang, yang dimaksud pimpinan KPK adalah ketua dengan lima orang anggota. Dimana kolektif kolegial dalam memutus dan menetapkan penindakan harus sesuai dengan aturan KPK dan KUHP.

Melihat hal ini, mereka berpendapat niat baik Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai Kapolri justru disikapi politis oleh beberapa pihak termasuk KPK. 

“Kami menilai KPK telah terbawa arus politik praksis yang tidak sehat karena telah menjegal Budi Gunawan duduk di kursi tertinggi kepolisian. KPK gegabah menjadikan Budi G. Sebagai tersangka terkait kasus gratifikasi dan rekening gendut. Tindakan ini aneh dan di luar kelaziman”, tegas mereka.

Mereka bersandar pada fakta-fakta hukum dari Mabes Polri yang telah memeriksa Budi Gunawan dan menyerahkan hasil ke PPTK. Kedua lembaga tersebut menerangkan Budi Gunawan clean and clear.

Poin penting dari aksi ini mereka menuntut dan menghimbau masyarakat untuk menghormati keputusan Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai Kapolri. |Winda Efanur FS|

back to top