Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

AMAK : KPK menghambat langkah Budi Gunawan

AMAK : KPK menghambat langkah Budi Gunawan

Yogyakarta-KoPi|Ditengah bergulirnya pro dan kontra penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai kandidat tunggal Kapolri, AMAK (Aliansi Mahasiswa Anti Kriminalisasi) turut bersuara. AMAK mengadakan aksi demonstrasi di area nol Kilometer siang tadi.

Berseberangan dengan KPK yang menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. AMAK justru mengetengahkan aspek yuridis KPK. Menurutnya legal standing KPK patut dipertanyakan. Pasalnya menurut undang-undang, yang dimaksud pimpinan KPK adalah ketua dengan lima orang anggota. Dimana kolektif kolegial dalam memutus dan menetapkan penindakan harus sesuai dengan aturan KPK dan KUHP.

Melihat hal ini, mereka berpendapat niat baik Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai Kapolri justru disikapi politis oleh beberapa pihak termasuk KPK. 

“Kami menilai KPK telah terbawa arus politik praksis yang tidak sehat karena telah menjegal Budi Gunawan duduk di kursi tertinggi kepolisian. KPK gegabah menjadikan Budi G. Sebagai tersangka terkait kasus gratifikasi dan rekening gendut. Tindakan ini aneh dan di luar kelaziman”, tegas mereka.

Mereka bersandar pada fakta-fakta hukum dari Mabes Polri yang telah memeriksa Budi Gunawan dan menyerahkan hasil ke PPTK. Kedua lembaga tersebut menerangkan Budi Gunawan clean and clear.

Poin penting dari aksi ini mereka menuntut dan menghimbau masyarakat untuk menghormati keputusan Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai Kapolri. |Winda Efanur FS|

back to top