Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

AMAK : KPK menghambat langkah Budi Gunawan

AMAK : KPK menghambat langkah Budi Gunawan

Yogyakarta-KoPi|Ditengah bergulirnya pro dan kontra penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai kandidat tunggal Kapolri, AMAK (Aliansi Mahasiswa Anti Kriminalisasi) turut bersuara. AMAK mengadakan aksi demonstrasi di area nol Kilometer siang tadi.

Berseberangan dengan KPK yang menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. AMAK justru mengetengahkan aspek yuridis KPK. Menurutnya legal standing KPK patut dipertanyakan. Pasalnya menurut undang-undang, yang dimaksud pimpinan KPK adalah ketua dengan lima orang anggota. Dimana kolektif kolegial dalam memutus dan menetapkan penindakan harus sesuai dengan aturan KPK dan KUHP.

Melihat hal ini, mereka berpendapat niat baik Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai Kapolri justru disikapi politis oleh beberapa pihak termasuk KPK. 

“Kami menilai KPK telah terbawa arus politik praksis yang tidak sehat karena telah menjegal Budi Gunawan duduk di kursi tertinggi kepolisian. KPK gegabah menjadikan Budi G. Sebagai tersangka terkait kasus gratifikasi dan rekening gendut. Tindakan ini aneh dan di luar kelaziman”, tegas mereka.

Mereka bersandar pada fakta-fakta hukum dari Mabes Polri yang telah memeriksa Budi Gunawan dan menyerahkan hasil ke PPTK. Kedua lembaga tersebut menerangkan Budi Gunawan clean and clear.

Poin penting dari aksi ini mereka menuntut dan menghimbau masyarakat untuk menghormati keputusan Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai Kapolri. |Winda Efanur FS|

back to top