Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Ada faksi-faksi di tubuh Polri Featured

Ada faksi-faksi di tubuh Polri
Surabaya – KoPi | Adanya faksi-faksi di dalam tubuh Kepolisian diakui oleh mantan Wakapolri Oegroseno. Ketika Budi Gunawan diajukan sebagai calon Kapolri oleh Jokowi, beberapa pihak di Kepolisian sendiri sebenarnya tidak setuju. Oegroseno mengatakan, pencalonan BG tersebut tidak melalui mekanisme yang sesuai.
 

“Penunjukan BG sebagai calon Kapolri itu sebenarnya oleh Menkopolhukam. Padahal seharusnya penunjukan calon Kapolri haruslah anggota Polri yang memenuhi syarat. Makanya belakangan (penunjukan tersebut) jadi masalah,” ungkap Oegroseno dalam Diskusi Publik Berantas Korupsi atau Mati di FISIP Universitas Airlangga (19/3).

Oegroseno menyalahkan kisruh antara Polri dan KPK ini diakibatkan oleh keputusan Menkopolhukam yang mengajukan nama BG pada Jokowi. Namun Jokowi juga salah karena ia tetap menunjuk BG yang sudah digarismerah oleh KPK. Jokowi hanya mendengar pertimbangan dari Kompolnas, namun mengabaikan peringatan dari KPK.

Kasus BG jadi pemersatu Polri

Sementara advokat Tri Mulya menyatakan konflik antara Polri dengan KPK ini menunjukkan bahwa KPK juga bertindak arogan dalam menetapkan BG sebagai tersangka. Akibatnya pihak Kepolisian yang awalnya juga tidak setuju dengan penunjukan BG serta merta bersatu dan menyudutkan KPK.

“Ketika menetapkan BG sebagai tersangka, mengapa harus Abraham Samad yang muncul di TV? Dengan gaya yang cengengesan pula. Polri ya akhirnya tidak terima rekan mereka diperlakukan seperti itu, jadi mereka bersatu.,” ungkap Tri Mulya yang pernah menjadi tim kuasa hukum untuk Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah ini.

Meski demikian, ia juga berpendapat kriminalisasi KPK oleh Polri sangat keliru. Ia tidak setuju dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan tidak ada tindakan kriminalisasi. Kriminalisasi terhadap KPK memang ada. 

Itu terlihat dari bagaimana polisi menangani pelaporan terhadap KPK. Meskipun disebut menerima pengaduan dari masyarakat mengenai tindak kriminal, perbedaan perlakuan sungguh terlihat dari kecepatan penanganan kasus. Jika menyangkut kepentingan polisi, penanganan perkara bisa dilakukan dengan cepat. Namun kasus lain, bisa sangat lama dan tidak jalan.

“Contohnya saja kasus penyelundupan satwa di KBS. Padahal sudah 1 tahun sejak kasus tersebut dilaporkan, namun sampai sekarang tidak kunjung ada penetapan tersangka,” ujarnya dengan kesal.

back to top