Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

ABY meminta Gubernur DIY melibatkan buruh di Dewan Pengupahan

ABY meminta Gubernur DIY melibatkan buruh di Dewan Pengupahan

Jogja-KoPi│Asosiasi Buruh Yogyakarta (ABY) meminta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwana X untuk melibatkan buruh DIY di Dewan Pengupahan sehingga buruh dapat memberikan rekomendasi terkait Upah Minimum Kerja (UPK) kepada gubernur.

Irsad Ade Irawan, DPD KSPSI saat diwawancari dikantor ABY mengatakan buruh DIY kurang terwakili di Dewan Pengupahan, sehingga hasil survey yang dilakukan buruh tidak dapat dijadikan rekomendasi untuk gubernur.

Untuk perwakilan provinsi DIY buruh yang tergabung dalam ABY hanya mendapatkan 1 kursi serta belum mendapatkan SK. Sedangkan, untuk tingkat kabupaten, Irsad mengatakan Jogja relatif memiliki perwakilan, Bantul satu perwakilan, Kulonprogo dan Gunung Kidul belum memiliki perwakilan.

“Hal ini mengakibatkan buruh Yogyakarta tidak bisa membicarakan hasil survey dalam Dewan Pengupahan dan tidak dapat dijadikan bahan rekomendasi bagi gubernur”, tambahnya.

Sementara, jumlah kursi keterwakilan buruh di Dewan Pengupahan telah diatur dalam Undang-Undang. Irsad mengatakan setiap 15 ribu buruh mendapatkan tiga kursi, namun ABY yang memiliki 15 ribu anggota hanya mendapatkan dua kursi karena salah perhitungan.

“Ketika kami menyampaikan memiliki anggota sebanyak 15 ribu di daerah Provinsi DIY, kami hanya mendapatkan 2 kursi. Kemudian dari hasil yang kami dapatkan ada salah perhitungan. Data kami yang 15 ribu hanya ditulis 5 ribu, jadi kami cuma dapat 2 kursi”, jelas Irsad.

Selain itu, juga terdapat kesalahan pengaturan dalam pembagian jumlah kursi di Dewan Pengupahan. Irsad mengatakan serikat buruh lain yang memiliki 15 ribu anggota buruh justru mendapatkan enam kursi.

“Serikat buruh lainnya hanya punya 15 ribu tapi dia dikasih 6 kursi. Harusnya 15 ribu kan baru dapat 3 kursi. Kami juga menemukan bahwa mereka masih mencantumkan pabrik yang sudah mati, dan itu masih dihitung”, tambahnya.

Untuk itu ABY meminta Gubernur DIY membuka peluang keterwakilan buruh DIY di Dewan Pengupahan sehingga buruh dapat memberikan rekomendasi terkait Upah Minimum Kerja (UPK) kepada gubernur.

“Maka kami meminta gubernur memperbaiki masalah tentang keterwakilan serikat-serikat buruh KSPSI pada khususnya, dan ABY pada umumnya agar dilibatkan dalam forum-forum dewan pengupahan dan LKS pripatif baik ditingkat kabupaten maupun provinsi”, kata Irsad.

“Maksud saya agar hal-hal seperti ini dibenarkan kembali, agar perwakilannya lebih bagus dan merata”, tambahnya.

back to top