Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

ABY meminta Gubernur DIY melibatkan buruh di Dewan Pengupahan

ABY meminta Gubernur DIY melibatkan buruh di Dewan Pengupahan

Jogja-KoPi│Asosiasi Buruh Yogyakarta (ABY) meminta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwana X untuk melibatkan buruh DIY di Dewan Pengupahan sehingga buruh dapat memberikan rekomendasi terkait Upah Minimum Kerja (UPK) kepada gubernur.

Irsad Ade Irawan, DPD KSPSI saat diwawancari dikantor ABY mengatakan buruh DIY kurang terwakili di Dewan Pengupahan, sehingga hasil survey yang dilakukan buruh tidak dapat dijadikan rekomendasi untuk gubernur.

Untuk perwakilan provinsi DIY buruh yang tergabung dalam ABY hanya mendapatkan 1 kursi serta belum mendapatkan SK. Sedangkan, untuk tingkat kabupaten, Irsad mengatakan Jogja relatif memiliki perwakilan, Bantul satu perwakilan, Kulonprogo dan Gunung Kidul belum memiliki perwakilan.

“Hal ini mengakibatkan buruh Yogyakarta tidak bisa membicarakan hasil survey dalam Dewan Pengupahan dan tidak dapat dijadikan bahan rekomendasi bagi gubernur”, tambahnya.

Sementara, jumlah kursi keterwakilan buruh di Dewan Pengupahan telah diatur dalam Undang-Undang. Irsad mengatakan setiap 15 ribu buruh mendapatkan tiga kursi, namun ABY yang memiliki 15 ribu anggota hanya mendapatkan dua kursi karena salah perhitungan.

“Ketika kami menyampaikan memiliki anggota sebanyak 15 ribu di daerah Provinsi DIY, kami hanya mendapatkan 2 kursi. Kemudian dari hasil yang kami dapatkan ada salah perhitungan. Data kami yang 15 ribu hanya ditulis 5 ribu, jadi kami cuma dapat 2 kursi”, jelas Irsad.

Selain itu, juga terdapat kesalahan pengaturan dalam pembagian jumlah kursi di Dewan Pengupahan. Irsad mengatakan serikat buruh lain yang memiliki 15 ribu anggota buruh justru mendapatkan enam kursi.

“Serikat buruh lainnya hanya punya 15 ribu tapi dia dikasih 6 kursi. Harusnya 15 ribu kan baru dapat 3 kursi. Kami juga menemukan bahwa mereka masih mencantumkan pabrik yang sudah mati, dan itu masih dihitung”, tambahnya.

Untuk itu ABY meminta Gubernur DIY membuka peluang keterwakilan buruh DIY di Dewan Pengupahan sehingga buruh dapat memberikan rekomendasi terkait Upah Minimum Kerja (UPK) kepada gubernur.

“Maka kami meminta gubernur memperbaiki masalah tentang keterwakilan serikat-serikat buruh KSPSI pada khususnya, dan ABY pada umumnya agar dilibatkan dalam forum-forum dewan pengupahan dan LKS pripatif baik ditingkat kabupaten maupun provinsi”, kata Irsad.

“Maksud saya agar hal-hal seperti ini dibenarkan kembali, agar perwakilannya lebih bagus dan merata”, tambahnya.

back to top