Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Aborsi di Indonesia legal!

Wiwik Afifah Wiwik Afifah
Surabaya – KoPi. Banyak perempuan yang belum menyadari bahwa aborsi kini telah dilegalkan secara hukum oleh pemerintah Indonesia. Artinya, perempuan bisa secara bebas mengontrol hak-hak reproduksi mereka. Meski demikian, bukan berarti tindakan aborsi bebas dilakukan.

Wiwik Afifah dari Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur mengatakan, legalitas aborsi diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. “PP ini bertugas menjembatani dan mengatur prosedur aborsi,” jelas Wiwik kepada KoPi (21/10).

Sebelum ada PP tersebut, pasal aborsi di UU Kesehatan sulit dilaksanakan karena tidak ada perangkat teknis pelaksanaannya. Dalam UU Kesehatan sebelumnya disebutkan aborsi boleh dilakukan apabila ada kedaruratan medis, ada trauma, sudah dikonseling, dan sesuai dengan PP. Dengan adanya PP ini, UU Kesehatan diberi angin segar agar jelas bagaimana pelaksanaannya. 

Selain itu, orang yang mau melakukan aborsi juga harus memenuhi syarat administrasi dan mendapat persetujuan dari suami. Mereka harus melewati tahap konseling dari tim kelayakan aborsi, mulai dari tahap pra-aborsi hingga pasca-aborsi.

“Aborsi hanya boleh dilakukan atas rekomendasi tim kelayakan aborsi. Tim itu adalah dokter ahli kandungan dan tenaga kesehatan yang ahli dalam kesehatan reproduksi. Mereka harus mengantongi ijin dari dinas kesehatan setempat,” jelas Wiwik.

Wiwik menambahkan, meski legal, bukan berarti semua orang boleh melakukan aborsi. Hanya korban pemerkosaan atau ibu yang memiliki kehamilannya beresiko membahayakan keselamatan yang diperbolehkan melakukan aborsi. 

Dia juga menegaskan, PP ini memenuhi hak-hak perempuan dalam mengatur hak reproduksi mereka. Hanya saja masih perlu sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat mengenai hak-hak reproduksi perempuan.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top