Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

7 negara ASEAN sepakati kerjasama perlindungan saksi dan korban

7 negara ASEAN sepakati kerjasama perlindungan saksi dan korban

Jogjakarta-KoPi| Tujuh negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Thailand, dan Laos mengadakan kerjasama tentang perlindungan saksi dan korban.

Pertemuan kerja sama bertema “Inagural Meeting of the Season Asean Witness and Victim Protection in 2015” berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 24-26 Agustus 2015. Ada empat poin penting namun yang berhasil disepakati oleh perwakilan negara hanya tentang perlindungan saksi dan korban.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengapresiasi kerjasama ini. “Kita percaya kita telah mengambil langkah besar dalam memajukan program ASEAN untuk Perlindungan Saksi dan Korban,” tutur Abdul Harris saat menghadiri konferensi pers di Royal Ambarukmo Plaza pukul 13.00 WIB.

Selain itu pertemuan ini juga membahas isu penting di antaranya Bali process sebagai dasar mengatasi masalah perdagangan orang di suatu wilayah, memperkuat pemantauan imigrasi, peran pendidikan memperkuat perlindungan saksi dan korban dan solusi dan mekanisme kompensasi bagi korban.

Abdul Harris menyadari persoalan perlindungan saksi dan korban menjadi persoalan bersama antar negara. Terkadang negara tertentu susah mengakses informasi dan langkah yang tepat korban atau saksinya di luar negeri karena nihilnya perjanjian antar negara.

Abdul juga menyinggung susahnya mekanisme saksi di luar negeri serta kasus TKI yang menjadi korban pengedaran narkoba.

“Untuk menghadirkan saksi (asal Indonesia) harus melalui ijin terlebih dahulu,” tutur Abdul.

Ketujuh negara terus berkomitmen menindaklanjuti kerjasama perlindungan saksi dan korban mengingat masih ada ribuan korban atau orang yang belum mendapatkan perlindungannya di luar negeri. |Winda Efanur FS|

back to top