Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

7 Fatwa Alim Ulama Nusantara tentang Pemberantasan Korupsi

7 Fatwa Alim Ulama Nusantara tentang Pemberantasan Korupsi

Jogjakarta-KoPi| Tindak pidana korupsi dan pencucian uang memilki dampak buruk bagi masyarakat. Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran, Hadis, ijma’ dan Qiyas memerintahkan agar setiap muslim melakukan jihad memberantas korupsi.

Hal itu mendasar para Alim Ulama Nusantara mengeluarkan fatwa berupa rekomendasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang memilki tujuh poin.

Pertama, tindak pidana korupsi termasuk kejahatan harta benda seperti ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), sariqah (pencurian). Ghasb (penguasaan ilegal), nahb (penjarahan), khianat (penyalahgunaan wewenang), akl al suht (memakan harta haram), hirabah (perampokan).

Kedua, tindak pidana pencucian uang mencakup semua proses mengaburkan identitas dan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal dan haram. Ketiga, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kemanusian yang luar biasa.

Keempat, tindak pidana pencucian uang menimbulkan 11 dosa. Dosa tersebut di antaranya meliputi persekongkolan dalam dosa, membangkang pemerintah, merusak sistem ekonomi, merusak keimanan pelaku.

Kelima, sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi meliputi sanksi sosial dan moral, azab akhirat hingga hukuman maksimal berupa hukuman mati.

Keenam, penyelenggara negara atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian hukum diperberat hukumnya, karena gagal memberikan teladan penegakan hukum.

Ketujuh, pemerintah wajib melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad memberantas korupsi. Alim Ulama dan pondok pesantren wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui penguatan pendidikan anti korupsi. |Winda Efanur FS|

back to top