Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

7 Fatwa Alim Ulama Nusantara tentang Pemberantasan Korupsi

7 Fatwa Alim Ulama Nusantara tentang Pemberantasan Korupsi

Jogjakarta-KoPi| Tindak pidana korupsi dan pencucian uang memilki dampak buruk bagi masyarakat. Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran, Hadis, ijma’ dan Qiyas memerintahkan agar setiap muslim melakukan jihad memberantas korupsi.

Hal itu mendasar para Alim Ulama Nusantara mengeluarkan fatwa berupa rekomendasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang memilki tujuh poin.

Pertama, tindak pidana korupsi termasuk kejahatan harta benda seperti ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), sariqah (pencurian). Ghasb (penguasaan ilegal), nahb (penjarahan), khianat (penyalahgunaan wewenang), akl al suht (memakan harta haram), hirabah (perampokan).

Kedua, tindak pidana pencucian uang mencakup semua proses mengaburkan identitas dan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal dan haram. Ketiga, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kemanusian yang luar biasa.

Keempat, tindak pidana pencucian uang menimbulkan 11 dosa. Dosa tersebut di antaranya meliputi persekongkolan dalam dosa, membangkang pemerintah, merusak sistem ekonomi, merusak keimanan pelaku.

Kelima, sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi meliputi sanksi sosial dan moral, azab akhirat hingga hukuman maksimal berupa hukuman mati.

Keenam, penyelenggara negara atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian hukum diperberat hukumnya, karena gagal memberikan teladan penegakan hukum.

Ketujuh, pemerintah wajib melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad memberantas korupsi. Alim Ulama dan pondok pesantren wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui penguatan pendidikan anti korupsi. |Winda Efanur FS|

back to top