Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

67% calon kepala daerah incumbent, indikasi pengekalan kekuasaan

67% calon kepala daerah incumbent, indikasi pengekalan kekuasaan

Jogjakarta-KoPi| Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto menegaskan perlunya membangun kompetisi yang sehat terhadap pertarungan pilkada serentak Desember mendatang. Pasalnya dari 269 calon kepala daerah, sebanyak 170 orang merupakan calon incumbent.

"Yang mesti dibangun rakyat harus cerdas, sekarang 170 incumbent, sekitar 67% incumbent," kata Bambang Widjojanto seusai stadium general di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya tanggal 16 November 2015.

Prosentase calon incumbent 67% yang tinggi mengindikasikan peluang adanya pengekalan kekuasaan untuk menguasai daerah. Rakyat sebagai pemilih harus cermat memilih calon kepada daerah yang memiliki kejujuran dan komitmen mensejahterakan masyarakat.

Bambang menjabarkan tiga klasfikasi memilih kepada daerah, "Track recordnya jelas, jangan tidak dikenal tapi tiba-tiba maju (pilkada), lakukan check in punya afiliasi dengan masyarakat, mengetahui dasar kebutuhan mereka (masyarakat), mereka (calon kepala daerah) tidak bisa menjawab kebutuhan mereka ya tidak bisa dipilih," tambah Bambang.

Terlebih lagi massa pilkada merupakan massa rawan, Bambang menyarankan masyarakat secara aktif melakukan mekanisme kontrol. Melihat praktek manipulatif kerap dilakukan semasa pilkada.

"Ini harus ada mekanisme kontrol masyarakat, sehingga muncul activism voters, aktif cek mandat yang diberikannya," kata Bambang. |Winda Efanur FS|

back to top