Menu
Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Prev Next

67% calon kepala daerah incumbent, indikasi pengekalan kekuasaan

67% calon kepala daerah incumbent, indikasi pengekalan kekuasaan

Jogjakarta-KoPi| Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto menegaskan perlunya membangun kompetisi yang sehat terhadap pertarungan pilkada serentak Desember mendatang. Pasalnya dari 269 calon kepala daerah, sebanyak 170 orang merupakan calon incumbent.

"Yang mesti dibangun rakyat harus cerdas, sekarang 170 incumbent, sekitar 67% incumbent," kata Bambang Widjojanto seusai stadium general di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya tanggal 16 November 2015.

Prosentase calon incumbent 67% yang tinggi mengindikasikan peluang adanya pengekalan kekuasaan untuk menguasai daerah. Rakyat sebagai pemilih harus cermat memilih calon kepada daerah yang memiliki kejujuran dan komitmen mensejahterakan masyarakat.

Bambang menjabarkan tiga klasfikasi memilih kepada daerah, "Track recordnya jelas, jangan tidak dikenal tapi tiba-tiba maju (pilkada), lakukan check in punya afiliasi dengan masyarakat, mengetahui dasar kebutuhan mereka (masyarakat), mereka (calon kepala daerah) tidak bisa menjawab kebutuhan mereka ya tidak bisa dipilih," tambah Bambang.

Terlebih lagi massa pilkada merupakan massa rawan, Bambang menyarankan masyarakat secara aktif melakukan mekanisme kontrol. Melihat praktek manipulatif kerap dilakukan semasa pilkada.

"Ini harus ada mekanisme kontrol masyarakat, sehingga muncul activism voters, aktif cek mandat yang diberikannya," kata Bambang. |Winda Efanur FS|

back to top