Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

5 langkah ideal untuk masa depan Jogja

5 langkah ideal untuk masa depan Jogja

Jogja-KoPi| “Perlu adanya langkah ideal untuk perkembangan Jogja lima tahun ke depan, yaitu dengan merebut APBD, komitmen untuk menjadikan kota Jogja kota berwawasan lingkungan, berwawasan kemanusiaan, pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan kota yang berkeadilan sosial  dengan cara membentuk konsolidasi masyarakat sipil”, jelas Gregorius Sahdan, Kaprodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, saat diskusi Pasca Pilwali Warga Berdaya, Kamis (19/1).

Merebut APBD dengan cara melibatkan diri pada kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten dapat menjadi salah satu langkah untuk mengontrol APBD yang digunakan pemerintah. Menurut Gregorius Sahdan, APBD Jogja lima tahun terakhir telah digunakan untuk belanja pegawai dan DPRD.

“Ada kongkolikong antara DPRD dan Pemerintah. DPRD tidak berpihak kepada masyarakat, kalau dinilai antara 1-10, DPRD mendapatkan nilai 3,9 atas kinerjanya. APBD kita masih digunakan pemerintah dengan menggunakan SKPD,” ujar Gregorius Sahdan.

Kemudian, komitmen untuk menjadikan kota Jogja kota berwawasan lingkungan juga perlu dilakukan sehingga ruang terbuka hijau semakin banyak di Jogja. “Masyarakat kota Jogja semakin crowded, semakin tinggi tingkat stresnya sehingga membutuhkan ruang publik dan ruang hijau yang banyak”, jelas Gregorius Sahdan.

Gregorius Sahdan juga menjelaskan bahwa diperlukan komitmet untuk menjadikan kota Jogja sebagai kota berwawasan kemanusiaan. Kota yang ramah dengan siapa saja, dengan tujuan dapat digunakan model bagi kota lain baik dalam negara maupun mancanegara.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan baik dari segi kemanusiaan, kesehatan maupun keadilan perlu dilakukan. “Data harapan hidup tiap tahun menurun, tahun 2013, 75 tahun, kemudian 2014 73 tahun, dan 2015 antara 72-70 tahun. Aspek keberlanjutan belum ada dan diperhatikan hingga sekarang”, ujar Gregorius Sahdan.

Di sisi lain, mewujudkan kota yang berkeadilan sosial  dengan cara membentuk konsilidasi masyarakat sipil juga penting untuk dilakukan sehingga tidak ada diskriminasi dalam masyarakat Indonesia. “Tidak ada grand desaign antara Pemda dan DPRD agar masyarakat terpinggirkan. APBD hanya untuk kepentingan DPRD dan Pemerintah, kita harus berkonsilidasi untuk mengontrol hal tersebut”, papar Gregorius Sahdan. |Syidiq Syaiful Ardli|

 

back to top