Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

4 Pemda wajar tanpa pengecualian (WTP)

4 Pemda wajar tanpa pengecualian (WTP)

Yogyakarta-KoPi, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman Tahun 2013 kepada DPRD masing-masing di Gedung BPK RI Jalan Hos Cokroaminoto (22/5).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan daerah masing-masing, namun Walikota Yogyakarta diwakili Sekdanya dan Bupati Gunung Kidul diwakili oleh wakilnya, kemudia juga dihadiri pimpinan DPRD masing-masing.

“BPK RI memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam pemberian opini atas laporan keuangan antara lain adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, perundangan-undangan serta efektifitas sistem pengedalian intern,” Kepala BPK DIY Sunarto dalam awal samabutannya.

Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, untuk tahun 2013 sebanyak empat kabupaten/kota berhasil memperoleh opini “wajar tanpa pengecualian (WTP)” dengan paragraph penjelas; yaitu  Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan opini “wajar dengan pengecualian (WDP).”

Ketua DPRD Sleman, H. Koeswanto yang mewakili seluruh DPRD masing-masing daerah berharap agar hasil pemeriksaan yang mendapatkan catatan dari BPK agar segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Ia pun juga berharap apa-apa yang dilakukan agar selalu diridlai Allah Swt.

Reporter: Fahrurrazi

back to top