Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

4 Pemda wajar tanpa pengecualian (WTP)

4 Pemda wajar tanpa pengecualian (WTP)

Yogyakarta-KoPi, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman Tahun 2013 kepada DPRD masing-masing di Gedung BPK RI Jalan Hos Cokroaminoto (22/5).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan daerah masing-masing, namun Walikota Yogyakarta diwakili Sekdanya dan Bupati Gunung Kidul diwakili oleh wakilnya, kemudia juga dihadiri pimpinan DPRD masing-masing.

“BPK RI memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam pemberian opini atas laporan keuangan antara lain adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, perundangan-undangan serta efektifitas sistem pengedalian intern,” Kepala BPK DIY Sunarto dalam awal samabutannya.

Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, untuk tahun 2013 sebanyak empat kabupaten/kota berhasil memperoleh opini “wajar tanpa pengecualian (WTP)” dengan paragraph penjelas; yaitu  Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan opini “wajar dengan pengecualian (WDP).”

Ketua DPRD Sleman, H. Koeswanto yang mewakili seluruh DPRD masing-masing daerah berharap agar hasil pemeriksaan yang mendapatkan catatan dari BPK agar segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Ia pun juga berharap apa-apa yang dilakukan agar selalu diridlai Allah Swt.

Reporter: Fahrurrazi

back to top