Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Politik Perdamaian di Aceh

Politik Perdamaian di Aceh

Pengantar: Politik dan Tata Kelola Konflik
“... Kebanyakan sejarah daerah-daerah pascakonflik cenderung kurang berhasil menjalankan program pembangunan dan demokrasi lokal secara paralel” Begitulah asumsi dasar yang hendak diajukan Bung Pasha (begitu redaksi Antitesis Koranopini.com akrab memanggilnya) dalam tulisannya.

Asumsi yang sederhana ini ternyata dibaliknya menyimpan kompleksitas analisis sosial yang tidak tunggal. Yakni, pembangunan bangsa yang multikultural seperti di Indonesia memerlukan tata kelola pemerintahan dan pembangunan perdamaian berbasis analisis konfliktual yang terkontekstualisasikan dalam beragam lokalitasnya.

Isu-isu politik dan tata kelola konflik seperti itu menjadi isu kontemporer bagi para Sosiolog konflik, salah satunya adalah Novri Susan, PhD. Dalam buku monumentalnya, “Sosiologi Konflik “(diterbitkan oleh Prenada, 2014), Novri Susan mengetengahkan analisis yang tajam tentang pentingnya tata kelola konflik ketika sistem politik di Indonesia, baik pusat hingga daerah, hanya berorientasi kekuasaan dan mengeruk sumber-sumber pembangunan yang sistem distribusinya kepada warga negaranya tidak sesuai dengan amanah undang-undang dasar.

Mengadopsi ide Johan Galtung, Novri menyatakan sikapnya bahwa konflik akan menjalar eskalatif dan menimbulkan praktik kekerasan (baik personal ataupun komunal) ketika ada relasi yang terstruktur antara beban psikologis, nilai kultural, dan sosial yang bekerja secara sistematis dalam ranah politik (kekuasaan). Kondisi itu akan diperparah dengan adanya kekuatan global (ranah internasional) yang mencoba mengendalikan kebijakan pembangunan nasional dan lokal.  

Aceh merupakan salah satu daerah yang unik dan menarik untuk memahami bagaimana berbagai kekuatan lokal, nasional, dan internasional itu bekerja dalam kebijakan pembangunan pasca konflik separatisme beberapa tahun silam. Dengan keberhasilan pembangunan di Aceh, baik secara struktural (tata kelola pemerintahan yang adil dan demokratis) hingga kultural (terciptanya rasa aman dan damai), akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan secara nasional.

Sayangnya, proses rekonsiliasi pasca konflik separatisme di Aceh belum bisa dikatakan berhasil tuntas. Apa saja yang menjadi problem mendasarnya ? Itulah yang akan dipaparkan oleh Teuku Kemal Pasha, seorang Antropolog muda asal Aceh, dalam Antitesis KoPi kali ini. Selamat menikmati sajian Antitesis hari ini sobat KoPi.


Menyimak Narasi Perdamaian

Sedikit kisah perdamaian yang tercatat di Asia Tenggara, tiga daerah yang pernah “berdamai” dengan pemerintah pusat dan proses perdamaiannya melibatkan mediator internasional seperti Mindanao, Timor-Leste, dan Aceh, juga tidak bisa dikatakan berhasil memberikan contoh membangun pemerintahan mandiri di tingkat lokal. Paling baru Timor-Leste yang terlihat lebih baik mengelola proyek rekonsiliasi melalui pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (The Timor-Leste Commission for Reception, Truth and Reconciliation) dan telah berjalan dua tahun sejak mereka merdeka dari Indonesia melalui “referendum berdarah” 30 Agustus 1999 (http://www.cavr-timorleste.org/ diakses pada 15 Maret 2015).

Namun untuk tata kelola pemerintahan? Masih sangat korup dan punuk-punuk kemiskinan terlihat sepanjang daratan pulau Timor itu. Kesenjangangan sosial, problem keuangan nasional, desentralisasi ekonomi lokal, dll masih menjadi wajah bopeng di negeri bekas koloni Portugis tersebut.

Jika mau melebarkan ke kasus-kasus kawasan, semisal di Rakhine (Myanmar), Sonhkla, Pattani, Yala, dan Narathiwat (Thailand), dan bekas wilayah pemberontakan Tamil Eelam (Srilangka), Nagaland dan Kashmir (India), dan Xinjiang (Tiongkok), struktur ekonomi masih seburuk struktur sosial-politik. Pola pendekatan militeristik masih utama ketika menyelesaikan masalah sosial dibandingkan rekonsiliasi.

Pemerintah pusat masih memberlakukan politik pasifikasi dan diskriminasi terhadap “wilayah-wilayah nakal” tersebut melalui apa yang terkenal dengan istilah “program pangkas empat” (four cuts program), yaitu memangkas akses pangan (food), proyek pembangunan infrastruktur (fund), pendidikan dan kebudayaan (intellegence), dan akses ke pemerintahan (recruit) (Martin Smith, 1999).

Jika provinsi Aceh masih belum berhasil melanjutkan perdamaian ke arah politik pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan, maka ia tidak menjadi sesuatu yang istimewa dan sejarah pengecualian. Meskipun perdamaian Aceh yang diinisiasi oleh Martti Ahtisaari, mantan presiden Finlandia, melalui peran lembaganya Crisis Management Initiative (CMI) dirayakan secara meriah, hasilnya tidak seindah tinta di atas kertas dan publikasi ilmiah atas perdamaian itu.

Perdamaian Aceh memang menambah panjang daftar curriculum vitae lembaga tersebut menginisiasi damai seperti yang mereka lakukan di Namibia, Kosovo, dan Irlandia Utara (Harold Crouch, 2010 : 298-299) dan Ahtisaari mendapatkan Nobel perdamaian untuk itu, tapi bukan itu poinnya. Perdamaian Aceh belum menjadi realitas istimewa karena belum mampu diikuti dengan prestasi-prestasi pascadamai. Hampir sepuluh tahun perdamaian MoU Helsinki catatan perkembangan demokrasi lokal Aceh masih seperti takdir Sisyphus mengangkut batu ke bukit curam.

Transisi Yang Tak Tuntas

Hal yang paling tidak menjanjikan dalam konteks transisi demokrasi Aceh adalah praktik tatakelola pemerintahan disamping problem representasi politik.

Praktik perdamaian yang didesain dalam kerangka demokrasi sosial-demokrasi ala Skandinavia sesungguhnya tidak berjalan seperti idealisme awal. Problem paling mengemuka disebabkan praktik politiknya berpola liberalisme, seturut dengan model pembangunan bencana pascatsunami yang dilakukan konteks rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Jadilah sebuah kombinasi yang sungsang: inisiasi perdamaian dilakukan dengan kerangka demokrasi kesejahteraan ala Skandinavian, tapi pola politik rekonstruksi dijalankan dengan logika neoliberalistik baik oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias atau NGO internasional dan UN agencies yang jumlahnya mencapai 400 saat itu.

Saat itu sebagian besar aktivis pro demokrasi dan HAM Aceh “terhisap” ke dalam cerubung organisasi neoliberalisme bantuan sehingga hampir tidak ada yang melakukan kritik atau membangun gerakan sosial atas patologi pembangunan dan proses demokrasi pascaperdamaian. Bisa dikatakan itulah sisi paling gelap gerakan sipil di Aceh.

Di saat bersamaan, di tengah-tengah itu ada pola demokrasi liberal yang dilakukan elite-elite politik lokal Aceh meniru elite politik Jakarta (?) tapi dengan dengan praktik-praktik predatoris dan kekerasan (Olle Tornquist, 2010 : 5).Di sisi lain, kekuatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang telah bertransformasi menjadi kekuatan politik lokal (dari Komite Peralihan Aceh (KPA) dan beberapa tahun kemudian menjadi Partai Aceh (PA) gagal mengembangkan tatakelola pemerintahan lokal secara modern, partisipatif, dan profesional.

Salah satu di antara catatan keburukannya adalah kapasitas tatakelola pemerintahan yang lemah. Ini terlihat kemampuan dan gaya kepemimpinan duet pemerintah “eks pemberontak” itu. Dari model seleksi kepala dinas atau SKPD terlihat yang dipilih adalah yang memiliki akar kekerabatan dan politik patronase yang kental. Belum lagi kualitas pemimpin kabinet yang lemah. Saya memang tak sempat memeriksa aspek etnisitas jajaran birokrasi, tapi sempat terdengar jokes riuh-rendah, bahwa kabinet Aceh sekarang adalah penuh nuansa SDM (Semua dari Mutiara!); salah satu kecamatan di Pidie yang menjadi asal sang gubernur, Zaini Abdullah.

Sejarah Buruk Tatakelola

Namun jika mau jujur, buruknya tatakelola pemerintahan tak tepat jika disematkan hanya pada pemerintahan Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf. Simptomnya sudah terlihat sejak hadirnya pemerintahan lokal generasi pertama (calon independen) dan bermutasi pada generasi kedua (PA). Peta jalan pembangunan dilakukan melalui persekutuan dengan kelompok predatoris baik militer, “paramiliter”, konglomerat besar, hingga kontraktor bisnis yang menyuburkan persoalan baru seperti korupsi, eksploitasi sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan (Tornquist, 2010 : 7, Aspinal, 2009).

Jika kita jeli, kelemahan itu malah sudah terlihat di rejim pemerintahan terakhir menjelang reformasi di Aceh, atau di masa gubernur Aceh ketiga belas, Syamsuddin Mahmud (1993-2000).Jika di era pemerintahan duet calon independen (Irwandi Yusuf – Muhammad Nazar) hal-hal di atas tidak begitu kelihatan, karena mudah tersaput problem rekonstruksi massif seperti korupsi dan perusakan ekologis Aceh yang disebabkan oleh BRR dan lembaga bantuan lainnya.  Kini di era kekuatan politik lokal telah sedemikian sempurna karena pemerintahan Zaini – Muzakkir bukan saja eksekutif dari PA tapi kekuatan utama parlemen lokal juga berasal dari partai tersebut, masalah semakin terbuka dan menguatirkan.

Problem anggaran hibah yang terlalu besar misalnya. Masalah itu telah menjadi isu publik miring tentang tatakelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang buruk, dimana anggaran hibah barang dan jasa mencapai Rp. 1.778 triliun atau 14 persen (?) dari pagu belanja APBA 2015 yang sebesar Rp. 12,7 triliun (“Mendagri : Pangkas Bansos Rp. 17 T”, Serambi Indonesia, 13/2/2015). Di tengah-tengah itu ada juga kasus dana bansos untuk pembelian celana dalam, bra, daster, mukena, jilbab, dan keranda yang tidak disetujui oleh Tim Evaluasi APBD Kementerian Dalam Negeri dan menjadi heboh pemberitaan di lokal (Serambi Indonesia, 27/2/2015).

Sesungguhnya ada sedikit “pengelabuan” dalam pemberitaan tersebut. Besaran anggaran bantuan sosial/hibah sesungguhnya tidak sekecil yang diberitakan yaitu sekitar 14 persen. Jika belajar dari kasus serupa yang pernah pernah terbongkar pada 2013 ketika pemerintah Aceh hasil pilkada 2012 mempersiapkan anggaran hibah sebesar Rp. 1,4 triliun, perhitungan persentasenya saat itu adalah 30 persen lebih (Serambi Indonesia, 6/5/2013).

Angka 36 persen yang muncul saat itu dihitung berdasarkan pagu anggaran belanja modal atau anggaran pembangunan yang memberikan dampak dan nilai tambah aset pada proses pembangunan secara keseluruhan dan bersifat berkelanjutan, dan dipisahkan perhitungannya dari belanja tidak langsung  atau anggaran rutin dan operasional pemerintah daerah, termasuk gaji pegawai. Jika perhitungan anggaran belanja barang dan jasa dalam skema bansos itu dihitung dari belanja modal, maka angkanya tentu saja tidak jauh dari persentase pada 2013, atau sekitar 30 persen lebih.Buruknya tatakelola anggaran adalah jantung dari buruknya seluruh prinsip tatakelola pemerintahan.

Di sini secara permukaan terlihat bahwa pemerintah Aceh tidak cukup mampu untuk disiplin dengan regulasi pemerintah terkait Bagan Akun Standar (BAS) anggaran. Model perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan tidak dilakukan dengan standar perencanaan pembangunan yang benar seperti terkonstitusi di dalam UU No. 25 tahun 2004 jo PP No. 8 tahun 2008 dan Permendagri No. 54 tahun 2010.

Demikian pula dengan model penganggaran masih sangat politis, tidak transparan, tidak rasional, dan hanya menguntungkan elite-elite yang saling bersekutu. Sangat jauh dari semangat penganggaran sebagaimana tersebut di dalam UU No. 17 tahun 2003 jo PP No. 58 tahun 2005 dan Permendagri No. 21 tahun 2011.Akibat paling nyata dari buruknya perencanaan di Aceh berdampak secara langsung, sistematis, dan massif pada out put pembangunan.

Sebuah pemberitaan beberapa waktu lalu memperlihatkan banyak proyek pembangunan di Aceh menjadi bangunan dan besi tua karena tidak dimanfaatkan (“Aceh Bertabur Proyek Terlantar”, Serambi Indonesia, 23/2/2015).

Mengapa pemerintahan Aceh saat ini tega melakukan upaya “bunuh diri anggaran” seperti itu? Pasti ada alasan-alasan bawah sadar politik yang menggerakkan itu terjadi. Pilihan seperti itu jelas beresiko besar karena menerabas peraturan dan mekanisme penganggaran, dan membiarkan proses perencanaan pembangunan terluka dan mengalami pendarahan hebat oleh kuasa politik elitis dan tertutup. |Bersambung...Tulisan Lengkap Teuku Kemal Pasha bisa dibaca dalam buku “Ruang Antitesis” yang akan segera diterbitkan tim litbang KoPi bekerjasama dengan Proyeksi Indonesia)

back to top
UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen Sosiologi Unesa, kandidat doktor S...

BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

Warisan Berharga Bagi Anak-Anak Korban Kerusuhan Suhu u...

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

Saat pesta ulang tahun Surabaya yang ke-724 lalu, saya terma...

TERORISME LAPIS LEGIT

TERORISME LAPIS LEGIT

Untuk kesekian kalinya, aksi terorisme mengguncang Indonesia...

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

Mendengar kata bangkit, saya teringat dua hal. Pertama, bagi...

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres tanpa keputusan pengadilan

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres …

Profesor Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankan agar Presiden ...

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

Tatkala para pendidik di institusi pendidikan dikebiri masa ...

Kampus yang Licik

Kampus yang Licik

Di tengah momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas), per...

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Menurut Freire, sebagian besar manusia di dunia berada dalam...