Menu
Korban Montara: Cukup Sudah 9 Tahun Menderita

Korban Montara: Cukup Sudah 9 Tahun…

Kupang-KoPi| Rakyat kor...

Tulisan “Diplomasi Panda” Hantarkan Mahasiswa HI UMY ke Tiongkok

Tulisan “Diplomasi Panda” Hantarkan…

Bantul-KoPi| Nur Indah ...

Cegah Depresi Dengan Gaya Hidup Sehat

Cegah Depresi Dengan Gaya Hidup Seh…

Jogja-KoPi| Depresu bis...

Mahasiwsa UGM Beri Pelatihan Bahasa Untuk Anak Desa Gamplong

Mahasiwsa UGM Beri Pelatihan Bahasa…

Jogja-KoPi| Unit Kegiat...

Gubernur Jatim Harapkan Lebih Banyak Investasi India di Jatim

Gubernur Jatim Harapkan Lebih Banya…

New Delhi-KoPi| Gubernu...

Bakti Sosial KBBM Bersih Sungai Kota Magelang

Bakti Sosial KBBM Bersih Sungai Kot…

Magelang-KoPi| Menyambu...

Sila Kelima Pancasila Masih Menjadi Dilema

Sila Kelima Pancasila Masih Menjadi…

Bantul-KoPi| Kemerdekaa...

GUBERNUR,DPRD DAN RAKYAT NTT MINTA KOMPENSASI BUKAN CSR

GUBERNUR,DPRD DAN RAKYAT NTT MINTA …

Kupang-KoPi| Gubernur N...

Mahasiswa Teknik Industri UAJY Gelar Workshop dan Pelatihan Make Up

Mahasiswa Teknik Industri UAJY Gela…

Jogja-KoPi| Mempunyai w...

Mantan CEO Schlumberger Beri Wawasan Bisnis Pada Calon Startup UGM

Mantan CEO Schlumberger Beri Wawasa…

Jogja-KoPi| Mantan CEO ...

Prev Next

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Menurut Freire, sebagian besar manusia di dunia berada dalam penderitaan, sementara kelompok minoritas lainnya menikmati jerih payah orang lain dengan cara yang tidak adil (Fakih, 2010). Hal ini dapat digambarkan dalam kondisi masyarakat Indonesia, dimana masih terdapat banyak warganya yang hidup dalam jeratan kemiskinan hingga sekarang.
Pemerintah sepertinya tidak peduli dengan kondisi tersebut.

Pemerintah justru menambah penderitaan mereka dengan menaikkan harga komoditi, baik pangan maupun jasa. Di tengah-tengah penderitaan warganya, sebagian dari mereka yang mempunyai kekuasaan di kursi legislatif sedang berpesta pora menikmati uang negara yang merupakan hak warga negara. Terbukti dengan terbongkarnya kasus korupsi di kalangan mereka. Sulit tidak mengatakan bahwa inilah yang disebut sebagai situasi penindasan. 

Penindasan merupakan tindakan yang tidak manusiawi, menyalahi harkat martabat kemanusiaan (dehumanisasi). Antara kaum mayoritas yang tertindas dengan minoritas sebagai penindas, mereka sama-sama menjadi tidak manusiawi.

Satu sisi merasa haknya dirampas sedangkan yang lainnya tidak manusiawi karena berdusta sekaligus berkhianat (melakukan ketidakadilan). Oleh karena itu, Freire mengganggas sebuah konsep pendidikan yang memanusiakan manusia. Agar, manusia hidup bebas dari situasi penindasan, selain juga jalan keluar memahami keberadaan dirinya untuk melakukan perubahan.

Pendidikan kaum tertindas harus diciptakan bersama dalam perjuangan memulihkan kembali kemanusiaan yang telah dirampas. Pendidikan kaum tertindas merupakan perjuangan melawan penindasan dalam situasi dimana dunia dan manusia berada dalam interaksi dialektis (Freire, 2008). Karena, tujuan pendidikan ialah mengasah kepekaan terhadap realitas sosial manusia di sekitar kita.

Karena itu, pendidikan seharusnya bersifat kontekstual dan tidak diskriminatif. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Pendidikan kini telah bercampur aduk dengan politik praktis yang menenggelamkan manusia pada situasi penindasan. Selain sentralisme birokrasi, pendidikan kita tampaknya tersayat urat nadi keterhubungannya dengan dunia sosialnya. Masyarakat hanya bisa tunduk dan taat dengan peraturan dan kebijakan yang telah dibuat secara terpusat.

Bagaimana mungkin di era otonomi, reformasi, dan revolusi mental saat ini justru pendidikan dirantai geraknya atas nama agenda terselubung politik nasional sekaligus kapitalisme global ? Padahal, pendidikan hadir di tengah-tengah kita supaya masyarakat kritis terhadap tindakan dari pihak penguasa yang berpotensi menindas.

Unas (ujian nasional) barangkali bisa menjadi contohnya. Tahun 2017 UN/Unas berganti menjadi UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). UNBK ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang pesat.

Dalam Ujian Nasional sebelumnya siswa mengerjakan teks soal pada lembar jawaban yang telah disediakan. Sistem penyelesaiannya dikerjakan secara manual dengan menggunakan alat tulis (pensil). Seiring berkembangnya teknologi, ujian nasional yang awalnya menggunakan selembar kertas kini dialihkan pada penggunaan komputer.

Siswa dapat mengakses teks soal dan menjawabnya langsung melalui komputer yang telah disediakan oleh sekolah pelaksana. Awalnya UNBK hanya sebagai bahan uji coba pada tahun ajaran 2016 yang kemudian berlanjut hingga sekarang.
Akhir tahun 2016 ketika UNBK benar-benar diberlakukan di tahun ajaran 2017, dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan pemberitaan “Moratorium UN”. Atas pertimbangan Sosiologis dan konstitusi pendidikan, menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi mengajukan kebijakan “Moratorium UN” kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, moratorium UN dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung tahun 2009. Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007. Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan UN bisa lebih baik dari sebelumnya.

Terdapat dua alasan penting mengapa moratorium Unas tersebut diajukan. Pertama, kualitas sekolah yang belum merata. Karena, hampir 70% sekolah masih di bawah standar nasional. Dengan adanya UNBK misalnya maka pelaksanaan ujian tersebut harus difasilitasi komputer atau laptop.

Namun, tak semua sekolah memiliki fasilitas IT yang memadai, terlebih sekolah pinggiran yang ada di pedalaman. Bahkan, mungkin pengetahuan mereka tentang teknologi kurang. Tak hanya sarana dan prasarana yang kurang memadai, tetapi juga kualitas guru yang sangat minim dan kesejahteraan mereka yang masih jauh dari harapan.

Kedua, biaya Unas yang sangat fantastis. Unas membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 500 miliar per tahunnya. Menurut Mendikbud, angka tersebut lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas 70% sekolah yang masih di bawah standar.

Dengan cara membimbing, mengawasi serta merevitalisasi sekolah. Namun, proposal Mendikbud mengenai kebijakan moratorium Unas tidak disetujui. Sehingga, pelaksanaan Unas harus tetap berjalan dan UNBK tetap diterapkan tahun ajaran 2016-2017 ini.

Sekalipun demikian, pelaksanaan Unas ini tidak dilakukan serentak. Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Saiful Rachman, sekolah yang belum memiliki sarana dapat mengikutkan siswanya di sekolah lain. Untuk bergabung ke sekolah lain, dinas yang akan menunjuk sekolah dengan dasar kedekatan jarak (SURYA.co.id, 25/12/2016).
Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran kaum penindas cenderung untuk mengubah apapun yang ada di sekitarnya tanpa mempertimbangkan nasib kaum tertindas yang belum memiliki kualitas standar pendidikan. Pendidikan lantas bukan memposisikan berbagai pihak sebagai subjek, melainkan sebagai objek.

Berganti pemimpin maka berganti pula kebijakan. Para penindas yang berkuasa menyebutnya sebagai “revisi” terhadap kebijakan sebelumnya. Sebagian masyarakat percaya bahwa pemimpin baru akan membawa perubahan yang lebih baik.
Nyatanya tidak selalu demikian adanya. Meskipun pelaksanaan Unas sejak awal mula kehadirannya digugat dan diprotes kelompok masyarakat, nyatanya Unas terus melangkah bersama kepentingan sepihak penguasanya.

Dengan demikian, pesan Freire cukup jelas pada konteks ini. Baginya, mereka yang awal mulanya tertindas lalu tampil menjadi penindas baru ketika meraih kursi kepemimpinan maka mereka tak pantas lagi berbicara kemanusiaan, apalagi pembebasan manusia dari penderitaannya. (Freire, 2008).

DAFTAR PUSTAKA

Mansour Fakih. 2010. “Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis”. INSIST Press: Jogjakarta

Paulo Freire. 2008. “Pendidikan Kaum Tertindas”. LP3ES: Jakarta

back to top
BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

Warisan Berharga Bagi Anak-Anak Korban Kerusuhan Suhu u...

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

Saat pesta ulang tahun Surabaya yang ke-724 lalu, saya terma...

TERORISME LAPIS LEGIT

TERORISME LAPIS LEGIT

Untuk kesekian kalinya, aksi terorisme mengguncang Indonesia...

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

Mendengar kata bangkit, saya teringat dua hal. Pertama, bagi...

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres tanpa keputusan pengadilan

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres …

Profesor Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankan agar Presiden ...

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

Tatkala para pendidik di institusi pendidikan dikebiri masa ...

Kampus yang Licik

Kampus yang Licik

Di tengah momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas), per...

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Menurut Freire, sebagian besar manusia di dunia berada dalam...

Remaja dalam pusaran pelecehan seksual

Remaja dalam pusaran pelecehan seksual

Merebaknya kejahatan seksual, ternyata belum sepenuhnya bisa...