Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Negara dan tata kelola konflik

Negara dan tata kelola konflik
Sejarah peradaban masyarakat manusia memiliki kontur dinamis yang tidak pernah kosong dari konflik. Indonesia paska kolonialisme, sebagai negara modern, menghadapi konflik silih berganti baik dimensi horizontal dan vertikal. Awal terbentuknya konstitusi negara tidak terlepas dari konflik di antara kepentingan-kepentingan agama, ideologi dan afiliasi ekonomi bisnis. Gerakan separatisme DI/TII, RMS, dan PKI memberi kontribusi fakta sejarah konflik vertikal antara negara dan masyarakat.

Pada sisi lain, berbagai konflik di antara kepentingan-kepentingan sosial terus berkembang seperti konflik non-pribumi dengan pribumi, konflik etno dan relijius sampai konflik kelompok-kelompok sosial berbasis ekonomi politik. Seluruh dimensi konflik dan tingkat eskalasinya memberi konsekuensi terhadap kualitas perdamaian. Sedangkan kualitas perdamaian menentukan produktivitas sosial ekonomi, kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan. Maka pertanyaan paling dasar dari fakta historis konflik di dalam eksistensi nation-state Indonesia, bagaimana negara membangun kelola konflik agar mencapai kualitas perdamaian?

Konsep Konflik dan Kelola Konflik

Negara merupakan organisasi politik yang mengelola berbagai kepentingan di dalam masyarakat (Bluntschli 2000; Janoski dkk 2005). Kepentingan-kepentingan para agensi, individu dan kelompok, membangun konsep relasi dan interaksi di arena-arena sosial keseharian. Kepentingan adalah keinginan-keinginan subyektif yang harus dan atau perlu dipenuhi oleh sumberdaya material maupun non-material.

Proses pemenuhan keinginan terhadap sumberdaya menggunakan cara-cara spesifik yang dalam terminologi ilmu sosiologi disebut sebagai tindakan sosial. Setiap arena sosial, agensi-agensi menciptakan berbagai tindakan yang disengaja untuk merealisasikan kepentingan. Masalah muncul ketika arena-arena tersebut memiliki sumberdaya terbatas.

Setiap makhluk hidup memenuhi kepentingannya melalui pemenuhan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia di arena dan lingkungan. Sebab sumberdaya mempertahankan dan memperbesar eksistensi sosial ekonomi. Masyarakat manusia, pada gilirannya, mereproduksi tindakan sosial sehari-hari dalam rangka memperjuangkan sumberdaya baik material dan non-material.

Keterbatasan sumberdaya, sebagai konsekuensi dari membiaknya populasi dan volume eksploitasi, menciptakan reproduksi tindakan-tindakan sosial yang saling bertentangan dan berbenturan. Maka antar tindakan, disebut sebagai interaksi, para agensi di arena-arena lingkungan hidup telah masuk dalam realitas konflik. Pada konteks keindonesian, populasi besar dan heterogenitas sosial menciptakan kelangkaan sumberdaya dan sekaligus reproduksi interaksi kepentingan yang sering bersifat contentious (keras kepala). Oleh karenanya masyarakat Indonesia berada dalam realitas kerentanan konflik sosial yang harus dikelola oleh negara secara konstruktif.

Kelola konflik merupakan proses kompleks yang melibatkan politik, ekonomi dan sosial budaya. Tujuan utama dari kelola konflik adalah mereduksi dan menghapus kekerasan yang terjadi di dalam konflik. Selanjutnya, kelola konflik paska penghentian kekerasan adalah proses membawa agensi-agensi berkonflik kedalam mekanisme dialog-negosiasi untuk mencapai penyelesaian serta pemecahan masalah konflik (Carpenter and Kennedy 1998; Englander 2003; Bercovitch, Jacob, and Jackson 2011; Chenoweth, Erica, and Lawrence 2010).

Kelembagaan Kelola Konflik Indonesia

Pada era Orde Baru realitas kerentanan konflik dikelola dengan pendekatan keamanan tradisional (traditional security). Jeoung mendefinisikan bahwa pendekatan keamanan tradisional mengutamakan kekerasan negara melalui birokrasi, militer dan aparat kepolisian (Jeoung 2003). Pendekatan ini mendapatkan legitimasinya dari kerangka legal dari berbagai undang-undang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk undang-undang sektoral berkaitan dengan penggunaan tanah dan hutan. John Keane menyebutnya sebagai kekerasan institusional (Keane, 2003).

Legitimasi kerangka legal mendapatkan dukungan penuh dari penguasaan ruang publik oleh rejim yang mereproduksi wacana tafsir monolitik atas kepentingan nasional, stabilitas nasional dan keamanan negara. Kekerasan negara menjadi kelembagaan kelola konflik yang berhasil menciptakan stabilitas pada level permukaan. Selama sekitar tiga puluh dua tahun rejim Orde Baru, negara mempraktikkan kelola konflik berbasis pada keamanan tradisional atau kekerasan.

Konsekuensi dari pendekatan keamanan tradisional rejim Orde Baru, masyarakat melakukan akumulasi kepentingan di dalam struktur kesadaran. Artinya, secara sosiologis kepentingan-kepentingan terhadap sumberdaya material dan non-material di arena-arena sosial tidak termanifestasi sebagai tindakan. Kepentingan atas sumberdaya alam, identitas dan eksistensi kelompok tidak bisa diperjuangkan melalui mekanisme yang disediakan negara. Karena mekanisme pengelolaan konflik negara adalah kekerasan. Akibatnya pada level permukaan sosial, berbagai agensi menunjukkan ketaatan dan kepatuhan sebagai mekanisme untuk selamat dari kekerasan institusional negara. Akan tetapi kepentingan-kepentingan tersebut terakumulasi sebagai bagian dari struktur kesadaran para agensi. Sehingga kelola konflik negara masa Orde Baru menciptakan konsekuensi kualitas semu perdamaian yang diindikasian rendahnya ekspresi tindakan konflik namun tinggi kasus ketidakadilan sosial dan hukum.

Secara teoretis studi sosiologi konflik berargumentasi bahwa akumulasi kepentingan yang tidak dimanifestasikan melalui mekanisme komunikasi akan menjadi ledakan besar dalam bentuk mobilisasi kekerasan (Coser, 1957; Rubenstein, 1996; Wehr and Bartos, 2003; Ramsbotham, Woodhouse, and Miall 2005; Susan, 2010; Dahrendorf 2011). Pergeseran kekuasaan politik otoriter Orde Baru ke orde demokratis merupakan fase terbukanya kontrol kekerasan negara terhadap masyarakat. Fenomena fase awal demokrasi adalah tersedianya kebebasan besar di arena-arena sosial namun kelembagaan tata kelola konflik masih lemah.

Indikator dari lemahnya lembaga kelola konflik negara adalah terjadinya krisis fungsi lembaga-lembaga keamanan, birokrasi dan belum terbentuknya kerangka legal baru dalam konteks demokrasi. Maka pada periode tahun 1999 sampai 2003 konflik kekerasan dengan isu etno-relijius pecah di Maluku, Kalimantan dan Poso Sulawesi. Konflik-konflik kekerasan juga muncul pada skala lebih rendah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Pada periode 2004 sampai saat ini isu konflik yang lebih dominan adalah agraria. Kasus konflik agraria hampir merata di tanah air dalam frekuensi yang tinggi.

Konflik-konflik kekerasan tersebut di atas menyebabkan ratusan ribu warga menjadi pengungsi dan terluka, ribuan warga tewas, dan kerugian material sangat besar. Selain itu segregasi sosial makin menjadi penyakit kronis yang mereduksi kualitas perdamaian. Fase awal demokrasi yang ditandai oleh lemahnya lembaga kelola konflik, membutuhkan waktu panjang untuk menghentikan kekerasan dan menyelesaikan berbagai konflik di dalam masyarakat. Kasus konflik Ambon Maluku membutuhkan waktu tiga tahun untuk mengentikan kekerasan dan dua tahun proses rekonsiliasi. Lemahnya kelola konflik sosial oleh negara, pada konteks Ambon Maluku, termasuk Poso, mendorong peran masyarakat sipil yang sangat fundamental. Masyarakat sipil berperan dalam mereduksi mobilisasi komunikasi kekerasan antar kelompok berkonflik di dalam masyarakat, selain aksi-aksi kemanusiaan menyelamatkan pengungsi perempuan serta anak-anak. Konsekuensi dari peran masyarakat sipil, mobilisasi kekerasan bisa diturunkan dan dialog negosiasi ditingkatkan. Ini membuktikan bahwa masyarakat sipil merupakan unsur penting dalam pengelolaan konflik sosial.

Transisi demokrasi pada periode 1999-2009 berfokus pada penatanaan penyelenggaraan politik pemerintahan seperti pembangunan desain kelembagaan pemilihan umum, otonomi daerah dan pemisahan TNI-POLRI, serta reformasi birokrasi. Namun studi konflik menyebut fase ini sebagai proses awal dari kelembagaan kelola konflik yang demokratis. Sebab penataan penyelenggaraan politik akan menciptakan kualitas tata pemerintahan atau governance, sistem dan aparatur, dalam menangani berbagai kepentingan masyarakat. Zartman bahkan menyebut governance sebagai kelola konflik (Zartman, 1997).

Fase kedua penataan kelembagaan kelola konflik adalah pembenahan kerangka legal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat. Hal ini ditandai oleh amandemen undang-undang yang dianggap sebagai representasi kepentingan kekuasaan Orde Baru dan pembuatan undang-undang baru. Misal, pemerintah hasil pemilihan umum demokratis melakukan amandemen pada UU Pokok Kehutanan dan UU Pokok Agraria. Kerangka legal undang-undang baru terkait pengelolaan konflik seperti UU Pengelolaan SDA dan Air, UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, serta UU Penanganan Konflik Sosial.

Pertanyaanya adalah apakah pembenahan kerangka legal tersebut menjadi fondasi tata kelola konflik demokratis? Demokrasi secara ideal menggagas prinsip-prinsip nirkekerasan, kesetaraan relasi, pelembagaan dialog-negosiasi, serta keadilan sosial dan hukum (Diamond 1999; Held 2009). Kelola konflik oleh negara demokratis kemudian harus berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi. Secara singkat prinsip-prinsip tersebut bisa disebut sebagai imparsialisme politik dalam kelola konflik.

Imparsialisme sendiri menurut Mendus merupakan filosofi dan norma mengelola kekuasaan politik yang berbasis pada kepentingan publik (Mendus 2002). Paska fase konflik kekerasan berbasis etno-relijius, periode 2009 hingga sekarang konflik agraria menjadi lebih intensif (Wiradi 2000; Winoto 2009; Bachriadi dan Wiradi 2011). Walaupun isu-isu identitas dan primordialisme tetap berkelindan dengan konflik agraria. Konflik agraria seringkali melibatkan agensi ekonomi bisnis, negara dan komunitas lokal.

Pada riset disertasi yang saya tentang The Governance of Land Conflicts in Indonesia: Case of Mesuji Lampung Province (2010-2012) di Fakultas Global Studies Doshisha University Jepang, kelola konflik agraria masih menggunakan kekerasan negara. Bagaimana bisa dalam konteks demokrasi yang mensyaratkan pendekatan nirkekerasan, yaitu negosiasi dan dialog ternyata kelola konflik masih menggunakan kekerasan? Temuan studi saya memperlihatkan bahwa governance pada tingkat pusat dan lokal mengalami pembajakan oleh jejaring elite ekonomi politik. Kerangka legal, berbasis pada hukum positif, didesain memberi kekuatan lebih terhadap kepentingan jejaring ekonomi daripada kepentingan umum. Oleh karenanya bisa ditemukan bagaimana, misal, Undang-undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan tidak memberi ruang besar kepada masyarakat lokal untuk menegosiasi aspirasi terkait jumlah ganti penjualan tanah.

Pada kasus konflik agrarian antara masyarakat petani dan adat melawan PT. Silva Inhutani Lampung, mobilisasi aparat keamanan, polisi, dipandang masyarakat bertujuan melindungi kepentingan bisnis perusahaan. Legitimasi mobilisasi kekerasan negara diambil dari berbagai kerangka legal terkait tengan pembangunan ekonomi. Sampai periode pemerintahan saat ini konflik tersebut masih belum terpecahkan. Kasus ini juga terjadi di Bima Nusa Tenggara Barat terkait penerbitan ijin pertambangan oleh pemerintahan Kabupaten Bima.

Pada konteks konflik sosial yang melibatkan kepentingan elite-elite di dalam negara dan ekonomi, kelembagaan kelola konflik cenderung didekati melalui keamanan tradisional. Konsekuensi dari pendekatan ini kualitas perdamaian tidak tercapai, terutama pada area di mana konflik sosial berlangsung. Indikasi dari tidak tercapainya kualitas perdamaian antara lain tingginya protes masyarakat terkait kepentingan yang tidak terpecahkan, turunnya produktivitas sosial ekonomi, isu ketidakadilan sosial dan segregasi sosial tinggi.

Penutup: Desain Kelembagaan Kelola Konflik

Sebagai proses dari nation-state building kelembagaan kelola konflik terus mengalami kemajuan. Akan tetapi kemajuan yang cukup lambat. Desain kelembagaan kelola konflik sosial di Indonesia, baik dimensi horizontal dan vertikal, masih belum kuat sebagai bagian dari demokrasi ideal. Oleh karenanya tidak sedikit kasus konflik sosial, terutama yang melibatkan agensi kolektif, negara mengalami kesulitan dalam penanganan. Kekerasan pada gilirannya menjadi pilihan yang dianggap paling mudah. Ada dimensi kelembagaan kelola konflik yang semestinya terbangun, yaitu kerangka legal, kualitas lembaga negara, dan praktik imparsialisme politik.

Pertama kerangka legal dalam kelola konflik memiliki dua lapisan, yaitu lapisan umum dan khusus. Lapisan umum merupakan kerangka legal yang bisa digunakan untuk menjadi basis legitimasi pengelolaan konflik berbagai kasus seperti konflik sosial terkait pertanahan, etno-relijius sampai tata kota. UU Penanganan Konflik Sosial bisa dikategorikan di dalam lapisan umum. Lapisan khusus merupakan kerangka legal yang menangani sektor-sektor tertentu seperti kehutanan, pertanahan dan perindustrian atau ketenagakerjaan. Saat ini kerangka legal sudah memenuhi lapisan umum dan khusus. Akan tetapi tidak sedikit kalangan melihat bahwa konsep atau kandungan kerangka legal tersebut belum memiliki potensi menciptakan kelola konflik demokratis.

Kedua, kualitas lembaga pemerintahan bermakna tata kelembagaan yang memiliki kapasitas responsif terhadap konflik-konflik yang muncul di dalam masyarakat berbasis pada demokrasi. Selama ini terjadi semacam collective fallacy bahwa konflik sosial hanya ditangani oleh departemen atau dinas sosial. Idealnya setiap lembaga-lembaga pemerintahan memiliki kapasitas responsif terhadap konflik-konflik sosial terutama terkait bidang pelayanan publiknya. Negara demokrasi bercirikan tingkat responsivitas tinggi dalam menangani berbagai masalah di dalam masyarakat. Responsif berarti kepemimpinan tidak tinggal diam, aktif dan turun ke permasalahan masyarakat dengan menciptakan interaksi setara dalam implementasi kepemerintahan (Torfing 2012; Baum 2006; Leftwich 1998; Johannsen and Pedersen 2005).

Ketiga, praktik imparsialisme politik terutama harus menjadi habit di dalam kepemimpinan lembaga-lembaga pemerintahan dan negara. Imparsialisme tidak akan menciptakan kebijakan atas dasar kepentingan seksional atau kepentingan sendiri dan kelompok. Indonesia secara umum masih menghadapi lemahnya praktik imparsialisme politik. Misal diskriminasi bebasis SARA masih sering terjadi. Diskriminasi ekonomi dan hukum menjadi fenomena yang tidak jarang menyebabkan masyarakat mengalami marjinalisasi sistematis.

Indonesia sudah berproses memenuhi tiga unsur kelembagaan kelola konflik demokratis tersebut. Walaupun negara perlu memperhatikan dan merespon catatan-catatan kritis dari kalangan akademisi dan aktivis masyarakat sipil. Negara dan kelola konflik yang demokratis, mengutamakan imparsialisme politik akan menciptakan kualitas perdamaian. Berbagai konflik sosial tidak akan terus berlanjut menjadi krisis kekerasan horizontal maupun vertikal. Ketika negara dan kelola konflik sosial mencapai kualitas perdamaian maka produktivitas sosial ekonomi masyarakat serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa direalisasikan.

*Naskah orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-67 Universitas Airlangga 10 November 2015.

 

Referensi

Bartos, J.O, & Wehr, P. 2002. Using Conflict Theory. New York: Cambridge University Press.

Baum, Jeeyang Rhee. Responsive Democracy: Increasing State Accountability in East Asia. Michigan: The University of Michigan Press, 2011.

Bercovitch, Jacob, and Richard Dean Wells Jackson. Conflict Resolution in the Twenty-first Century: Principles, Methods, and Approaches. Michicgan: University of Michigan Press, 2006.

Carpenter, L. Susan, and Kennedy, WJD. Managing Public Disputes: A Practical Guide to Handling Conflict and Reaching Agreements. London: Jossey Bass Publisher, 1988.

Chenoweth, Erica, and Adria Lawrence. Rethinking Violence: State and Non State Actors in Conflict.  London: The MIT Press, 2010.

Coser, Lewis. Social Conflict and The Theory of Social Change. in Reading Contemporary Sociological Theory from Modernity to Post-modernity (Donald McQuarrie, 1995, ed). New Jersey: Prentice Hall, 1957.

Dahrendorf, Ralf. Toward a Theory of Social Conflict. The Journal of Conflict Resolution, Vol. 2, No. 2 (Jun., 1958), pp. 170-183. Accessed June 21, 2011 http://www.jstor.org/stable/172974 .

Diamond, Larry. Developing Democracy: Toward Consolidation. New York: John Hopkins University Press, 1999.

Englander, Elizabeth Kandel. Understanding Violence (2nd edition). London: Lawrence Erlbaum Associates Publisher, 2003.

Held, David. The Models of Democracy. Cambridge: Polity Press, 2006.

Jeong, Ho-Won Jeong. Peace and Conflict Studies. UK: Ashagate

Johannsen, Lars, and Karin Hilmer Pedersen. 2005. The Responsive State: Openness and Inclusiveness in the Policy Process. Arusha Conference, “New Frontiers of Social Policy”–December 12-15, 2005. http://siteresources.worldbank.org/INTRANETSOCIALDEVELOPMENT/Resources/Johannsen.rev.pdf (Accessed June 20, 2012).

Keane, John. Violence and Democracy. UK: Cambridge University Press, 2003.

Leftwich, Adrian. The Forms of Democratic Developmental State in the Democratic Developmental State (Mark Robinson and Gordon White, ed). UK: Oxford University Press, 1998.

Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H . Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflict. New York: Polity, 2005. 

Rubenstein, Richard, E. “Conflict Resolution and Power Politics: Global Conflict After War. [working paper 10]. Institute for Conflict Analysis and Resolution. California: George Mason University, January 1996.

Susan, Mendus. Impartiality in Moral and Political Philosophy. New York: Oxford University Press, 2002.

Susan, Novri. Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar and Penerbit Kopi, 2010.

Torfing, Jacob and B. Guy Peters, Jon Pierre, ad Eva Soronsen. 2012. Interactive Governance Advancing Paradigm. New York: Oxford University Press

Winoto, Joyo. 2009. “Taking Land Policy and Administration in Indonesia to the Next Stage and National Land Agency’s Strategic Plan.” Workshop In International Federation of Surveyors` Forum,Washington DC, March 2009. http://www.fig.net/pub/fig_wb_2009/papers/country/country_winoto.pdf (Accessed November 2 July 2012).

Wiradi, Gunawan. Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Yogyakarta:  Insist Press, KPA and Pustaka Pelajar, 2000.

Bachriadi, Dianto and Wiradi, Gunawan.  “Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia”. Bandung: KPA Agrarian Resource Center Bina Desa Konsorsium Pembaruan Agraria, 2011.

Zartman, William. Governance as conflict management: Politics and violence in West Africa. Washington DC.: The Brooking Institution, 1997.

 

back to top
BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

Warisan Berharga Bagi Anak-Anak Korban Kerusuhan Suhu u...

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

Saat pesta ulang tahun Surabaya yang ke-724 lalu, saya terma...

TERORISME LAPIS LEGIT

TERORISME LAPIS LEGIT

Untuk kesekian kalinya, aksi terorisme mengguncang Indonesia...

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

Mendengar kata bangkit, saya teringat dua hal. Pertama, bagi...

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres tanpa keputusan pengadilan

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres …

Profesor Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankan agar Presiden ...

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

Tatkala para pendidik di institusi pendidikan dikebiri masa ...

Kampus yang Licik

Kampus yang Licik

Di tengah momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas), per...

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Menurut Freire, sebagian besar manusia di dunia berada dalam...

Remaja dalam pusaran pelecehan seksual

Remaja dalam pusaran pelecehan seksual

Merebaknya kejahatan seksual, ternyata belum sepenuhnya bisa...