Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Mutu pendidikan di Madura

Mutu pendidikan di Madura

Jawa Pos, beberapa waktu lalu menurunkan dua tulisan mengenai wacana Provinsi Madura. Kedua artikel tersebut cukup menarik untuk dikaji. Hal ini penting, agar para pembaca mendapatkan pemahaman mendalam tentang kehidupan masyarakat Madura.

Melalui halaman antitesis, tulisan tanggapan ini diharapkan menjadi ruang kritis terhadap berbagai tema serupa yang disajikan media cetak arus utama dengan berbagai kepentingan pengelolanya.

Tanggal 6 Oktober lalu, Agung Ali Fahmi (dosen Unijoyo), menulis tentang “Peluang hukum provinsi Madura”. Menurutnya, untuk membentuk provinsi Madura diperlukan pengawalan hukum proses judicial review terhadap UU pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014.

Mengingat, syarat minimal pembentukan provinsi baru itu dibutuhkan lima kabupaten. Madura masih memiliki empat kabupaten dari barat ke timur pulaunya (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep).

Sementara itu, tulisan kedua dipaparkan oleh Suparto Wijoyo (dosen Unair). Pada tanggal 12 Oktober, ia menulis tentang ”Kelahiran Madura serambi madinah ?”. Dengan menggunakan analisis historis, saudara Suparto menjelaskan bahwa di masa lalunya Madura memiliki andil besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia di zaman kerajaan (dari Majapahit hingga Mataram).

Ditambah dengan perspektif perbandingan Islam di nusantara dan Turki, dia meyakini bahwa provinsi Madura nantinya bisa melengkapi kebudayaan Islam dengan serambi madinahnya (identitas yang telah lama melekat di masyarakat Madura).

Namun, keduanya nyaris melupakan konteks pendidikan dan genealogi masyarakat Madura. Secara genealogis, wacana pembentukan provinsi Madura sudah lama bergelora. Wacana itu dimulai setelah diresmikannya peletakan batu pertama jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) tahun 2003 silam oleh presiden Megawati.

Penyelesaian pembangunan jembatan ini memang tergolong lama. Karena, terjadi tarik-menarik berbagai kepentingan sejumlah elit politik di dalamnya. Pembukaan jembatan Suramadu bagi publik luas akhirnya diresmikan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tahun 2009 dan dihadari sekitar 14 Gubernur se-Indonesia.

Sepanjang proses pembangunan Suramadu memang diakui terjadi gejolak sosial. Akibatnya, proses pembebasan lahan di Suramadu bagian Madura menumbalkan kalangan rakyat kecilnya yang tampak tidak berdaya dihadapan kekuatan para elit politik dan jagoan lokalnya.

Alasan utama yang kerap mengemuka atas terjadinya gejolak sosial ini adalah alasan ekonomi. Tapi, gejolak ekonomi ini terkadang dimanfaatkan sejumlah pemodal dalam rangka memberikan sumbangan dana bagi proses pembangunan salah satu kampus negeri terbesar di Bangkalan Madura (Raditya, 2016).

Itu sebabnya bisa dimengerti mengapa kemudian gerakan sosial dari kalangan intelektual kampus itu nyaris tidak terdengar dentumannya.

Dibandingkan pulau Jawa, tanah Madura memang umumnya bersifat tanah tegalan. Artinya, tanahnya mengandung endapan kapur yang mudah memanas. Karena itu, tanaman yang dianggap cocok di sana adalah tanaman kering seperti tembakau.

Madura Timur (Pamekasan dan Sumenep) dalam lintasan genealogisnya menjadi daerah andalan tembakau. Pada awal penanamannya di masa kolonial, ekologi tembakau ini telah memberikan lahan pekerjaan bagi masyarakat Madura.

Tak hanya itu, ekologi Madura juga banyak bergantung pada sumber daya kelautannya. Seperti, garam, migas, dan perikanannya. Sumber daya kelautan ini tampak mencolok mata ketika melewati pesisir pantainya hingga ke daerah kepulauan di ujung timur pulau Madura.

Namun, sumber daya manusia Madura masih tergolong tertinggal. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilansir BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur Madura tergolong rendah.

IPM Pamekasan menduduki peringkat ke-31 (67,17). Angka itu jauh lebih baik dari Bangkalan (66,19), Sampang (62,39), dan Sumenep (66,89).

Faktor penguatnya, Pamekasan selama ini dikenal dengan kekuatan pendidikan modernnya. Sekolah modern pertama sekitar abad ke-19 di Madura saja berada di pusat negara dan karesidenan Madura, yakni, Pamekasan (Kartodirjo, 2014).

Kini, Pamekasan memiliki jumlah sekolah dan kampus terbanyak dibanding daerah tetangganya. Meskipun demikian, secara umum esensi pendidikan di Madura, bahkan di Pamekasan sendiri tampak belum berkembang pesat.

 

Banyaknya gedung sekolah dan kampus bukan satu-satunya penentu mutu pendidikan selama tidak dibarengi dengan kesadaran literasi, spirit belajar yang tinggi, menjungjung idealisme, membangun kultur akademik, berwawasan kritis dan terbuka, serta lain sebagainya.

 

Karena krisis pendidikan di Madura, membuat masyarakat di sana mudah terpancing konflik-kekerasan setiap persoalan sosial ekonomi menimpa daerahnya. Apalagi, persoalan sosial tersebut menyinggung dan melukai harga dirinya. Sehingga, praktik carok (duel satu lawan satu dengan clurit) menjadi pilihan budaya guna menyelesaikan masalah sosial yang ada (Wiyata, 2002).

Oleh sebab itu, selama menunggu proses pembentukan provinsi Madura, sebaiknya perbaiki dahulu praktik pendidikan masyarakat Madura. Tak hanya memperbanyak sekolah dan kampus saja, namun juga memperkuat substansi nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Yakni, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, emansipatoris, dan kesadaran kritis berbasis kultur akademik.

 

Supaya meminimalisir berkembangnya budaya kekerasan di Madura diperlukan pendidikan perdamaian (peace education). Kurikulum multikultural harus menjadi roda penggerak pendidikan perdamaian ini. Para peserta pendidikan perdamaian ini adalah anak-anak, generasi muda, termasuk orang dewasanya.

 

Setidaknya, ada lima hal yang diperlukan dalam berjalannya proses pendidikan perdamaian. Pertama, diperlukan interaksi dialogis di antara pesertanya. Kedua, adanya kesetaraan dan keadilan dalam proses pendidikan.

Ketiga, memuat materi pembelajaran rekonsiliasi. Keempat, menggunakan pembelajaran kooperatif dan hadap masalah sosial. Kelima, memperkuat pendidikan sejarah sosial kebangsaan sekaligus mempertajam ilmu-ilmu sosial-humaniora di lembaga pendidikan. Mungkinkah terwujud ? Tanyalah pada hatimu, kawan.

 

  • Daftar Pustaka  

A. Latief, Wiyata, 2002. Carok, Jogjakarta: LKiS

Ardhie, Raditya, 2016. Mengkonsumsi (Di) Madura, dalam Moh., Hisyam, dan C., Pamungkas, (ed.), Indonesia, Globalisasi, dan Global Village, Jakarta: YOI

Sartono, Kartodirjo, 2014. Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Jogjakarta: Ombak

back to top
BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

Warisan Berharga Bagi Anak-Anak Korban Kerusuhan Suhu u...

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

Saat pesta ulang tahun Surabaya yang ke-724 lalu, saya terma...

TERORISME LAPIS LEGIT

TERORISME LAPIS LEGIT

Untuk kesekian kalinya, aksi terorisme mengguncang Indonesia...

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

Mendengar kata bangkit, saya teringat dua hal. Pertama, bagi...

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres tanpa keputusan pengadilan

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres …

Profesor Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankan agar Presiden ...

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

Tatkala para pendidik di institusi pendidikan dikebiri masa ...

Kampus yang Licik

Kampus yang Licik

Di tengah momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas), per...

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Menurut Freire, sebagian besar manusia di dunia berada dalam...

Remaja dalam pusaran pelecehan seksual

Remaja dalam pusaran pelecehan seksual

Merebaknya kejahatan seksual, ternyata belum sepenuhnya bisa...