Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Konflik politik, natur masyarakat dan kekuasaan (1)

Konflik politik, natur masyarakat dan kekuasaan (1)

Konflik politik merupakan realitas kehidupan sehari-hari dari berbagai arena kekuasaan formal dan informal, berkembang dinamis dalam setiap relasi dan struktur sosial, serta menciptakan konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup pada tingkat tertentu. Lingkungan hidup yang termasuk di dalamnya adalah pihak-pihak berkonflik, pihak sekunder yang tidak terlibat konflik namun mendapatkan imbas, budaya, sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik.


Oleh: Novri Susan (Sosiolog Universitas Airlangga)


Pendahuluan

Sebagai satu tema besar dalam disiplin ilmu sosial yang mengamati, analisis konflik politik merupakan upaya menafsirkan dan menjelaskan berbagai fenomena konflik serta konsekuensinya selama proses praktek individu dan kelompok terhadap sumber-sumber kekuasaan.

Pada statusnya sebagai disiplin ilmu sosial dan politik, konflik politik mengembangkan konsep analisis dan sekaligus visi ideal tentang arah transformasi konflik. Merujuk J. Paul Lederach (2003) transformasi konflik merupakan proses dan upaya menjawab akar permasalahan secara struktural (sistem) dari berbagai konflik.

Sejarah konflik politik kerajaan-kerajaan nusantara memperlihatkan dinamika polarisasi kelompok kepentingan, perebutan posisi kekuasaan, dan berbagai konsekuensinya terhadap tata kehidupan masyarakat. Dinamika yang bisa dibaca dari sejarah konflik politik Mataram Hindu, Sriwijaya, Singasari, Majapahit, Kesultanan Demak, sampai Mataram Islam. Secara dimensional, konflik politik berlangsung pada dimensi konflik politik antar kerajaan atau negara—konteks sejarah modern (inter-state conflict), dan di dalam kerajaan atau negara (intra-state conflict).

Makalah ini merupakan risalah ilmu sosiologi terhadap konflik politik di dalam negara pada konteks masyarakat Indonesia.

Pada konteks keindonesiaan, konflik politik direproduksi secara sosial sebagai realitas kehidupan sehari-hari melalui berbagai isu sekitar kekuasaan diantaranya sumberdaya alam, korupsi, distributi kekuasaan, produk perundangan, politik dinasti, konflik internal partai politik, dan diskriminasi minoritas. Terutama pada periode demokratisasi sejak tahun 1999 sampai saat ini, revolusi teknologi informasi dan komunikasi sosial menyebabkan berbagai dimensi konflik politik Indonesia bisa diamati dan dirasakan oleh masyarakat luas secara cepat. Akibatnya konflik politik di tingkat elite secara sporadis mampu menjalar ke kelompok-kelompok akar rumput.Fenomena konflik kekerasan antar kelompok akar rumput menjadi salah satu dari konsekuensi konflik politik di tingkat elite.

Ilmuwan-ilmuwan sosial dari berbagai disiplin seperti ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, hukum, politik, dan hubungan internasional telah melakukan analisis atas konflik dalam masyarakat manusia. Buku Indonesian Politics and Society oleh David Bourchier dan Vedi R. Hadiz (2003) merupakan referensi penting untuk menelaah konflik politik Indonesia, terutama pada fase Orde Baru dan demokrasi Indonesia. Perspektif sosiologi politik buku Bourchier dan Hadiz (2003) tersebut adalah pemetaan ideologi gerakan kelompok-kelompok kepentingan.

Konflik politik Indonesia, menurut mereka, dipahami dari kontestasi empat ideologi, yaitu orgacism, pluralism, Islam dan radicalism (Bourchier&Hadiz, 2003: 8-10). Pendekatan analisis konflik politik melalui pemetaan ideologi cukup membantu pengungkapan dinamika konflik politik. Walaupun demikian, perlu telaah dan refleksi sosiologis lebih kompleks untuk mengungkap bagaimana konflik politik muncul di dalam keseharian arena-arena kehidupan masyarakat. Artinya konflik politik, terutama konteks keindonesiaan, memiliki genealoginya yang meliputi akar sejarah, proses sosial, dan pelembagaan pengelolaan konflik politik. Makalah ini merupakan upaya reflektif terhadap genealogi konflik politik melalui aliran sejarah pengalaman keindonesiaan.

Etimologi Konflik PolitikSecara etimologi (asal kata) politik adalah “politika“ dari Bahasa Yunani dan Latin “politicus“ yang bermakna kepemerintahan atau negara dan kewarganegaraan. Aristoteles merupakan filosof klasik yang mengemukakan istilah politika. Definisi politik pada kamus Indonesia adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, dan kebijaksanaan atau cara bertindak terhadap suatu masalah.

Pada kamus Oxford politik (politics) memiliki dua definisi, yaitu aktivitas berkaitan dengan kepemerintahan (governance) yang cenderung melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan (power), dan kedua adalah aktivitas yang berkaitan dengan meningkatkan status seseorang atau meningkatkan kekuasaan di dalam suatu organisasi. Definisi dari kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersebut memberikan deskripsi sederhana bahwa politik berlangsung pada dimensi legal-formal kepemerintahan di dalam negara dan informal kemasyarakatan.

Secara substantif, pengertian politik dalam kamus adalah aktivitas tindakan dan praktek sosial di lingkungan formal dan informal terkait dengan mendapatkan atau memanfaatkan kekuasaan. Sedangkan konflik merupakan kondisi pertentangan, perebutan, dan ketidaksepakatan atas suatu tujuan tertentu (Wehr&Bartos, 2003; Wallensteen, 2007; Susan, 2010).Sehingga konflik politik, pada gilirannya, bisa dipahami secara sederhana sebagai proses pertentangan dan perebutan dalam meraih dan memanfaatkan kekuasaan diantara berbagai kelompok kepentingan. Akan tetapi definisi kamus terhadap politik sangat tidak mencukupi untuk memberikan analisis terhadap konflik politik dan konsekuensinya.

Oleh sebab itu pada bagian pendahuluan makalah ini, saya menawarkan telaah sosiologis terhadap konflik politik melalui pembahasan masyarakat dan kekuasaan, Selanjutnya melalui konteks sejarah Indonesia paska kemerdekaan, saya mengkonstruksi analisis konflik politik dan konsekuensinya terhadap masyarakat Indonesia. Natur MasyarakatKonflik hadir dalam keseharian hidup manusia sebagai individu dan kelompok yang memiliki pengetahuan subyektif atas realitas sosial, membawa angka kepentingan terhadap sumberdaya tertentu, dan membangun harapan-harapan dalam setiap relasi dan struktur sosial yang telah ada.

Konflik mewujud sebagai praktek sosial, yaitu aktivitas yang ditujukan kepada individu atau kelompok lain, dalam konteks dunia wujud (the real world), yaitu lingkungan yang mengandung sumberdaya alam dengan segala benda nyata dan teraba oleh indera.

Lingkungan sumberdaya alam seperti laut, mineral, hutan, sungai, perairan, dan kondisi geografis adalah konteks fisikal yang selanjutnya diberi makna sosial dan kepentingan. Menurut saya, sangat relevan menggunakan Fenomenologi  Merleu Ponty (1962) tentang natur masyarakat yang hidup dalam konteks dunia wujud. Walaupun, dunia wujud dimana individu masyarakat hidup terus dimaknai dalam dunia berpikir manusia yang bebas, kreatif, dan mengikuti pengalaman sehari-hari.

Sumberdaya alam adalah konteks ‘ruang‘ yang mana individu hidup sebagai manusia yang bersosial, berpolitik, dan berekonomi. Lingkungan sumberdaya alam yang dilindungi, dipelihara, dan diperebutkan dari generasi ke generasi selanjutnya sebagai konteks ruang dengan pemberian makna-multidimensional dari individu dan komunitas. Makna-multidimensional merupakan tahap fundamental dari fase-fase kesejarahan kolektif.

Makna yang bersumber pada pengalaman dan pengetahuan sehari-hari dalam relasinya dengan alam atau Tuhan (spiritualitas). Alam dan Tuhan merupakan basis-basis pengetahuan spiritual yang diperoleh melalui kontemplasi, dinamika historis dan kontak sosial terus menerus yang lama diantara manusia dalam lingkungan spesifik. Ada dua bidang makna multidimesional, yaitu makna ekonomi dan  makna kultural atas lingkungan.

Makna ekonomi atas lingkungan sumberdaya alam dibangun di atas pandangan sosial dan kepentingan untuk menjadi sejahtera dan makmur. Masyarakat manusia menyempurnakan makna tersebut sebagai bangunan kultural yang memberikan pengetahuan tentang alam sebagai bagian dari kehidupan manusia di dalam masyarakatnya.

Pengetahuan yang diproses secara historis sosial dan spiritual-ketuhanan, dengan mengolah pengalaman-pengalaman dari hidup di lingkungan sumberdaya alam. Bangunan kultural masyarakat manusia terhadap alamnya kemudian menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang disimbolisasikan melalui materi kebudayaan dan isyarat-isyarat atau gestur tubuh.

Simbolisasi pengetahuan memuat nilai-norma tentang cara-cara mengolah dan memelihara alam. Secara material simbol pengetahuan terlihat dari peralatan, bangunan rumah, karya-karya seni, dan ekspresi gestur tubuh. Simbolisasi pengetahuan merupakan bahasa dan menjadi teknologi sosial dalam berkomunikasi selama proses pemanfaatan sumberdaya alam diantara anggota masyarakat.

Makna multidimesional atas lingkungan sumberdaya alam pada prosesnya telah menciptakan lingkungan sumberdaya sosial sebagai konteks sistem dan struktur sosial dari praktek sosial. Makna-makna yang dilembagakan kedalam struktur sosial dan dipostulatkan sebagai sistem hidup.

Masyarakat manusia membangun kehidupannya dalam lingkungan sumberdaya alam dengan merujuk pada sistem dan struktur sosialnya. Bagaimana nilai-norma yang telah terkonstruksi secara sosial diserahkan dalam prakteknya pada peranan-peranan tertentu seperti kepala adat, tokoh, tetua, pemimpin keagamaan, dan atau raja-raja. | bersambung!

back to top
UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen Sosiologi Unesa, kandidat doktor S...

BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

BELAJAR MEMAFKAN, MEMULIHKAN HARAPAN

Warisan Berharga Bagi Anak-Anak Korban Kerusuhan Suhu u...

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

SURABAYA PARADOK: KEBRINGASAN MASYARAKAT KONSUMSI

Saat pesta ulang tahun Surabaya yang ke-724 lalu, saya terma...

TERORISME LAPIS LEGIT

TERORISME LAPIS LEGIT

Untuk kesekian kalinya, aksi terorisme mengguncang Indonesia...

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

MENGUNYAH KUE KEBANGKITAN

Mendengar kata bangkit, saya teringat dua hal. Pertama, bagi...

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres tanpa keputusan pengadilan

Presiden tidak bisa bubarkan ormas dengan keppres …

Profesor Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankan agar Presiden ...

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

CERMIN RETAK PENDIDIKAN

Tatkala para pendidik di institusi pendidikan dikebiri masa ...

Kampus yang Licik

Kampus yang Licik

Di tengah momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas), per...

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Pesan singkat Paulo Freire untuk kita

Menurut Freire, sebagian besar manusia di dunia berada dalam...