Menu
Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Australia 1972 cacat hukum

Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Austr…

Kupang-KoPi| Penulis Bu...

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tidur untuk pertanian

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tid…

Akademi Militer - Gubernu...

Gus Ipul berharap semua terbiasa baca shalawat

Gus Ipul berharap semua terbiasa ba…

  Surabaya-KoPi| Wa...

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Sleman-KoPi| Universita...

Teliti isu multikultur dalam film Indonesia

Teliti isu multikultur dalam film I…

Bantul-KoPi| Sejarah pe...

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Sektor UMKM

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Se…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan kedaulatan Laut Timor

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan k…

Kupang-KoPi|Pembela nel...

Kapolda DIY segera lakukan operasi pasar kontrol harga beras

Kapolda DIY segera lakukan operasi …

Sleman-KoPi|Kepala Pold...

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY digeser

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY d…

Sleman-KoPi|Polda DIY m...

Pengedar Sabu di Sleman berhasil ditangkap jajaran Polres Sleman

Pengedar Sabu di Sleman berhasil di…

Sleman-KoPi| Satuan res...

Prev Next
admin

admin

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website URL:

Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Australia 1972 cacat hukum

image

Kupang-KoPi| Penulis Buku Skandal Laut Timor,Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta Ferdi Tanoni mengungkapkan Indonesia telah diperdaya Australia dalam perjanjian 1972 untuk mengusai Laut Timor dan kekayaan yang terkandung di dalamanya untuk kepentingan nasional Australia.

"Apapun alasannya, perjanjian RI-Australia tahun 1972 harus dibatalkan karena cacat hukum," kata Tanoni mengutip pengakuan Hugh Wyndham, mantan Kepala Biro Hukum Kementerian Luar Negeri Australia kepada wartawan di Kupang, Senin (15/1).

Tanoni dalam penjelasannya menyebutkan juga bahwa sebagai konsekuensi logis dari perubahan geopolitik yang sangat signifikan di kawasan Laut Timor dengan lahirnya Timor Leste sebagai sebuah negara baru, maka seluruh perjanjian RI-Australia di Laut Timor haruslah dibatalkan dan dirundingkan kembali secara trilateral bersama Timor Leste.

"Membuat keputusan pada saat ini tentang kejadian di masa lalu penuh dengan kesulitan. Adalah wajar dan seringkali benar untuk melihat kejadian masa lalu dengan perspektif moral dan hukum masa kini," kata Wyndhan sebagaimana dikutip Tanoni.

Namun, Wyndham dalam artikelnya "Revisiting the 1972 seabed boundary negotiations with Indonesia--Meninjau ulang negosiasi batas dasar laut tahun 1972 dengan Indonesia, yang dipublikasikan oleh The Interpreter milik Lowy Institute Australia yang bermarkas di Sydney Australia, juga mengatakan bahwa sangat berisiko untuk menanamkan motivasi kepada aktor di masa lalu seolah-olah mereka diberi tahu oleh fakta atau pemikiran yang baru lahir bertahun-tahun kemudian.

Dalam artikel tertanggal 12 Januari 2018 tersebut, menurut Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu, Wyndham mengatakan, "Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti yang tidak pernah terpikirkan oleh siapa pun bahwa Indonesia pada suatu waktu kedepan berada dalam posisi untuk menyimpulkan perjanjian dengan Australia untuk menutup celah di batas dasar laut bagian selatan yang waktu itu masih Timor Portugis".

"Saya bisa mengatakan bahwa bagaimanapun pemikiran seperti itu tidak ada didalam pembuatan kebijakan,yang diarahkan adalah (benar, dalam pandangan saya) untuk melindungi kepentingan terbaik Australia," kata Hugh Wyndham yang sangat terlibat dalam persiapan perundingan tersebut dan merupakan anggota delegasi Australia dalam perundingan di Jakarta.

Wyndham mengakui bahwa negosiasi dengan Indonesia pada tahun 1972, menimbulkan masalah yang sulit. Posisi dalam hukum internasional Australia berpendapat di komite dasar laut bahwa Australia menikmati hak berdaulat di tepi batas kontinentalnya. Menurut Australia batas benua Australia berakhir di Palung Timor dan sebelum perundingan di Jakarta, Australia mempertahankan posisi ini dalam diskusi dengan Indonesia.

Ini juga merupakan posisi awal negosiasi oleh pemimpin delegasi Australia, Bob Ellicott. Tak perlu dikatakan lagi, posisi ini tidak diterima oleh pemimpin delegasi Indonesia, Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, yang memperdebatkan garis median di Laut Timor.

Ellicott segera menanggapi dengan sebuah saran alternatif, mundur dari titik tengah Palung Timor, dan menurut Wyndham, Indonesia kemudian memiliki sebuah pemerintahan militer dan delegasi Mochtar saat itu penuh dengan perwira militer senior, yang kebanyakan tidak mengenal seluk beluk hukum laut.

Dengan demikian, saat rehat, Mochtar mendatangi Ellicott dan memintanya untuk tidak bergerak begitu cepat. "Pihak Indonesia mengajukan kontra-saran, dan kami meyakinkan pihak Indonesia bahwa kami tidak memiliki informasi mengenai potensi mineral atau minyak dari kedua wilayah tersebut," ujar Wyndham.

Dengan penyesuaian kecil ini, garis yang disarankan oleh Indonesia diterima dan menjadi dasar perjanjian dengan Indonesia (dan membuat sebuah olok-olok atas klaim Mochtar, beberapa tahun kemudian, bahwa Australia telah "membawa Indonesia menjadi binatu" pada tahun 1972.)

Dengan pengakuan terbaru dari Hugh Wyndham ini, Tanoni berpendapat bahwa perjanjian RI-Australia tahun 1972 harus dibatalkan dan dirundingkan kembali secara trilateral bersama Timor Leste, karena Australia secara licik telah memperdaya Indonesia untuk menguasai Laut Timor dan kekayaan yang ada untuk kepentingan nasional Australia.(John)

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tidur untuk pertanian

akmil
Akademi Militer - Gubernur Akmil, Mayjen TNI Eko Margiyono memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk mengolah dan memanfaatkan lahan tidur yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan tidur milik Akademi Militer tak kurang dari 150 hektare yang letaknya berpencar. Misalnya saja di Lapangan Tembak Plempungan, Salaman, Kabupaten Magelang ada sekitar 45 hektare.

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

uajy

Sleman-KoPi| Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) menggelar misa perayaan Natal bersama seluruh keluarga besar UAJY yang terdiri dari dosen, pegawai, perwakilan mahasiswa dan purna tugas di Auditorium Kampus 3 Gedung Bonaventura, Minggu (14/1). Dalam perayaan tersebut hadir juga salah satu pendiri UAJY,  Drs. AJ. Liem Sioe Siet, Rektor, Wakil Rektor, dan segenap Kepala Kantor. 

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Sektor UMKM

jatim


Surabaya-KoPi| Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mendorong pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tak hanya dilakukan di industri besar tapi juga industri kecil dan menengah yakni sektor UMKM. Hal tersebut penting dilakukan mengingat 92 persen tenaga kerja di Jatim bekerja di sektor tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai mendampingi Menteri Tenaga Kerja/Menaker RI mengikuti upacara Peringatan Bulan K3 Nasional di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (12/1) pagi.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini menjelaskan, pendekatan dan prinsip pelaksanaan K3 di Jatim sudah cukup baik. Pendekatan ini melibatkan tak hanya pemerintah tapi juga pelaku industri dan pekerjanya. Hal ini dibuktikan dengan hampir tidak adanya kecelakaan dan permasalahan serius mengenai tenaga kerja yang sakit dalam proses produksi di Jatim.

“Proses K3 di Jatim sudah berjalan baik, hampir zero accident, karena ini semua diterapkan dengan prinsip kekeluargaan,” kata Pakde Karwo.

Proses K3 ini sendiri, lanjutnya, menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah dalam hal ini mendorong dan memfasilitasi berbagai pihak mulai dari Asosiasi Pengusaha Indonesia/APINDO, serikat pekerja, pemilik industri maupun buruh untuk bersama-sama membahas masalah K3. “Pembahasannya sendiri secara tripartit,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga mengapresiasi penyelenggaraan Bulan K3 nasional yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar Jakarta. Provinsi Jatim sendiri dipilih sebagai provinsi pertama tempat penyelenggaraan peringatan Bulan K3 Nasional selain ibu kota, DKI Jakarta.

Cegah Kecelakaan Kerja

Sementara itu dalam sambutannya, Menaker M. Hanif Dhakiri yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, saat ini pemerintah masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur diantaranya jalan tol, fasilitas kereta api, jembatan dan fasilitas transportasi lain baik udara, darat maupun laut. Program pembangunan tersebut harus didukung oleh penerapan K3 agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Hanif mengatakan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bukan hanya menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa serta gangguan kesehatan bagi pekerja, tapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh bahkan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas.

Salah satu penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah kurangnya kesadaran dan belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. ”Untuk itu perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal,” katanya.

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun. Tahun 2015 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, sedangkan tahun 2016 sejumlah 105.182 kasus, sehingga mengalami penurunan sebanyak 4,6%. Sedangkan sampai Bulan Agustus tahun 2017 terdapat sebanyak 80.392 kasus.

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector atau pemegang kebijakan nasional tentang K3, lanjutnya, mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3. Pemerintah pusat dan daerah, lembaga, masyarakat industri berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing untuk terus menerus melakukan berbagai upaya dibidang K3.

Hanif juga meminta para pekerja untuk meningatkan kesadaran dalam K3. Menurutnya masih banyak pekerja yang malas menggunakan alat pelindung diri yang disediakan industri/perusahaan. “Ini tentunya membahayakan diri sendiri dan orang lain di lingkungan kerja. Untuk itu K3 jangan dianggap beban, melainkan investasi untuk menciptakan kenyamanan bekerja. ,” katanya.

Peringatan Hari K3 tahun 2018 ini merupakan tahun keempat bagi bangsa Indonesia secara terus menerus berjuang, berperan aktif dan bekerja secara kolektif dalam mewujudkan “Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2020”. Sedangkan tema pokok bulan K3 2018 ini adalah “Melalui Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kita Bentuk Bangsa yang Berkarakter”.

Berikan Penghargaan

Dalam upacara kali ini, Menaker RI didampingi Gubernur Jatim menyerahkan beberapa penghargaan, seperti penghargaan bagi 10 bupati/walikota kategori Pembina K3 terbaik tingkat provinsi Jatim, perusahaan kategori zero accident, Sistem Manajemen K3/SMK3 dan program pencegahan penanggulangan/P2 HIV tingkat Prov. Jatim.

Bupati/walikota yang menerima penghargaan K3 terbaik diantaranya Bupati Gresik (peringkat I), Bupati Pasuruan (peringkat II), Bupati Sidoarjo (peringkat III), Walikota Surabaya (peringkat IV), dan Bupati Tuban (peringkat V). Juga, Bupati Lamongan (peringkat VI), Bupati Blitar (peringkat VII), Bupati Mojokerto (peringkat VIII), Bupati Bojonegoro (peringkat IX), dan Walikota Madiun (peringkat X).

Beberapa perusahaan yang menerima penghargaan zero accident diantaranya Kangean Energy Indonesia Ltd Kab. Sumenep, PT. PJB pemeliharaan wilayah timur Kab. Gresik, PT Pelindo III Persero Surabaya, dan PT. PAL Indonesia Surabaya. Untuk kategori SMK3, penghargaan diberikan diantaranya kepada PT. Santos Jaya Abadi, PT. Ittihad Rahmad Utama dan PT. Terminal Peti Kemas, serta kategori P2 HIV/AIDS diantaranya diberikan kepada PT. Petrokimia Gresik dan Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. (humasprovjatim/dewi)

Mensos tak gentar dengan kampanye hitam

pilkada
Bantul-KoPi|Peluang adanya kampanye hitam, dan berita hoaks sangat mungkin terjadi pada proses pilkada berlangsung. Menteri sosial, Khofifah Indar Parawangsa sudah pun mempersiapkan langkah-langkah hadapi fenomena ini maju ke Pilkada 2018 nanti

Khofifah yang mencalon kan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur nanti pun mengatakan dengan tenang kemungkinan terjadi masalah nanti tak akan pengaruhi dirinya. Pasalnya,Berita- berita hoax dan negatif ini menjadi tantangan terbesar bagi calon pemimpin daerah karena kerap menyerang serta menjatuhkan kehidupan mereka.

"Kalau ada orang yang melakukan kampanye hitam, biarlah shadow boxing,"ujar Khofifah saat meresmikan peletakan batu pertama Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Anak Terpadu (P4AT) di BBPPKS, Kabupaten Bantul, DIY, Selasa (9/1)


Shadow boxing yang dimaksudkannya adalah pihaknya tak akan meladeni kampanye hitam tersebut. Sehingga memunculkan pihak penyerang memukul bayangan secara terus menerus.

"Jadi tidak akan kami ladeni. Biarlah orang-orang itu hanya ketemu bantalan (boxing),"tuturnya

Khofifah juga berkomitmen serta menginstruksikan tim sukses dan relawan nya untuk tidak menyebarkan kampanye hitam dan informasi hoaks.

Khofifah mantab melangkah maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Emil Dardak sebagai wakilnya. Keduanya diusung lima partai besar yakni PPP, Demokrat, Golkar , Hanura, Nasdem.

Pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Trenggalek Emil Dardak ini akan melangkah maju dalam pesta demokrasi 2018

Khofifah pun berencana akan mendaftarkan dirinya bersama pasangannya besok di detik-detik akhir.

"Pendaftarankan ditutup besok. Ya saya datang (ke kantor KPU) besok," pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli

Subscribe to this RSS feed

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next